Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan

    Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.

Sejak 2007, Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara (UNFPA, 2012) dengan 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Lima tahun kemudian, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2012) menunjukkan AKI di Indonesia berada pada angka 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut tentu masih sangat jauh dari target kelima Millenium Development Goals, yaitu pada 2015 mencapai 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan tingginya AKI adalah dengan menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS), sejak tanggal 1 Januari 2014, program JKN Indonesia secara resmi dilaksanakan.

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, pemerintah memberikan jaminan pelayanan kesehatan selama dan setelah proses persalinan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, JKN mulai dijalankan pada 1 Januari 2014 dan dioperasikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

 

Sebagai upaya mendukung keberhasilan program tersebut, tenaga kesehatan yang berkompeten dan mencukupi menjadi hal yang sangat penting (WHO, 2005; UN, 2012; ICM, 2013). Dalam konteks penurunan angka kematian ibu, bidan merupakan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan nasional.

Perempuan selalu menjadi mata rantai yang paling lemah dari rantai kemiskinan. Kemiskinan telah menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses atas hak-hak mereka, terutama dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan yang memadai bagi perempuan. Setelah lebih dari 10 tahun belum ada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang signifikan menuju target AKI 115 di tahun 2015.

 

Persoalan kesehatan perempuan tidak bisa dilepaskan dari masalah kebijakan, ketersediaan infrastruktur, layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan dapat diakses dengan baik. Hasil penelitian Women Research Institute (WRI) di tujuh wilayah di Indonesia (2009) memperlihatkan masih banyak kendala yang dihadapi perempuan miskin khususnya di wilayah terpencil untuk mengakses berbagai fasilitas publik. Selain kemiskinan, kurangnya informasi, pengetahuan dan tidak meratanya ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter maupun bidan menjadi persoalan sulitnya perempuan mengakses fasilitas kesehatan. Berdasarkan catatan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) jumlah bidan di desa terus menyusut dari 62.812 bidan pada tahun 2000, menjadi 39.906 bidan pada tahun 2003. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2000, mencatat sekitar 80 persen penduduk Indonesia bermukim di 69.061 desa dan saat ini tercatat 22.906 desa tidak memiliki bidan desa. (Ringkasan eksekutif SMERU Research Institute “Strategi Akselerasi Pencapaian Target MDGs 2015”)

Women Research Institute (WRI) telah melakukan penelitian dengan topik “Akses dan Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan pada Perempuan Miskin”. Penelitian dengan topik kesehatan ini dilakukan di 7 daerah penelitian, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumba Barat, Kota Surakarta, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan pada April 2007-April 2008. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif –survei dan kualitatif. 

 

Secara umum penelitian WRI dilaksanakan dengan maksud mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan miskin dalam hal mengakses dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Masalah tersebut memiliki kaitan erat dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan itu sendiri, keluarga, dan masalah sosial budaya lainnya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mencari upaya perbaikan dari fasilitas kesehatan agar perempuan memiliki akses, pemanfaatan, dan kualitas pelayanan dengan baik.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini