Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan

    Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.

Hasil penelitian terhadap akses dan pemanfaatan layanan bagi perempuan miskin di tujuh kabupaten menunjukkan bahwa layanan dan pemanfaatan  kesehatan reproduksi, khususnya untuk kesehatan ibu miskin, masih sangat rendah. Lebih jauh, alokasi anggaran untuk layanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi di wilayah penelitian tidak lebih dari 2% dari anggaran kesehatan daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum ada kebijakan yang terkait dengan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi di wilayah penelitian.

 

WRI saat ini memiliki data yang ekstensif terkait layanan kesehatan reproduksi di tujuh wilayah. Data ini dapat dikembangkan sebagai basis data mengenai layanan kesehatan reproduksi. Data ini juga dapat dipakai sebagai rujukan bagi publikasi bertemakan Layanan Kesehatan Perempuan yang digali melalui diskusi dengan para ahli.

Anggaran disebut sebagai anggaran yang berkeadilan gender, apabila arah kebijakan dan proses perencanaan pembangunan mengintegrasikan kesamaan kesempatan, akses dan penerima manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam proses-proses kebijakan pembangunan, perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi dan pengujiannya. Upaya mengintegrasikan kesamaan kesempatan, akses dan penerima manfaat tersebut dinamakan sebagai upaya melakukan pengarusutamaan gender.

 

Pengarusutamaan gender merupakan proses teknis sekaligus politis. Dilakukan dengan memasukan analisis gender ke dalam seluruh proses pembangunan. Perspektif gender bukanlah sebuah tujuan, tetapi semata alat untuk mencapai kesetaraan gender (gender equality) sebagai salah satu tujuan strategis pembangunan.

Pendampingan selama Proses Penganggaran 

 

Aktivitas ini dirancang sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam proses penganggaran (perencanaan – penganggaran – pengimplementasian – evaluasi –pengawasan) khususnya untuk mendorong perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses penganggaran. Aktivitas ini ditujukan untuk membantu perempuan dalam menyuarakan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi sehingga hal-hal tersebut dapat dimasukkan kedalam alokasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan. Pendampingan ini diberikan kepada kalangan masyarakat, eksekutif, dan legislatif di Provinsi Sumatera Selatan. Aktivitas ini akan dilaksanakan oleh WRI melalui kolaborasi dengan mitra lokal, ie.e. kalangan eksekutif, legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 telah meletakkan dasar hukum bagi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam segala bidang pembangunan nasional. Pemerintah juga berusaha mengambil langkah strategis guna mensosialisasikan perspektif gender. Dalam hal itu, pemerintah Indonesia pascareformasi 1998 telah menunjukkan kemauan untuk mengimplementasikan strategi PUG, baik pada program pembangunan maupun kebijakan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai dasar hukum bagi kerja pemerintah. Tiga tahun setelah Inpres itu diterbitkan, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Peraturan itu menambah jajaran aturan yang ada sebelumnya, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention to Eliminate all forms of Discrimination Against Women; CEDAW). Sehubungan dengan upaya pemerintah mengim-plementasikan strategi PUG, terdapat beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Bab 12 yang berisi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Selain itu, dalam undang-undang yang sama, gender juga diarusutamakan dalam tiga belas bab lainnya, yang merupakan landasan operasional bagi pelaksanaan strategi PUG pada masing-masing bidang pembangunan. Undang-Undang tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini