Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Keterwakilan Perempuan di Parlemen

    Hingga saat ini hanya ada sekitar 18 persen anggota parlemen perempuan di seluruh dunia. Padahal salah satu target penting Millenium Development Goals (MDGs) 2015 adalah keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Target keterwakilan perempuan di parlemen menjadi amat penting ketika perempuan menjadi subjek yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan, selain untuk memenuhi target MDGs juga target pembangunan lainnya.

Temuan dari Survei Nasional Anti Korupsi dan Akuntabilitas Kesehatan yang dilakukan oleh USAID CEGAH pada 2017 menunjukkan bahwa penerimaan perempuan terkait suap adalah lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan laki-laki dengan perbandingan 34% dan 28%. Hal ini tentunya juga berkorelasi dengan perbedaan dampak korupsi  yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan. Tingginya persentase dari penerimaan perempuan dalam survei ini sangat mungkin berkaitan dengan fakta bahwa perempuan, khususnya ketika mereka adalah ibu rumah tangga, mereka bertanggung jawab pada kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarganya. Oleh karena itu, perempuan akan lebih sering berinteraksi dengan penyedia layanan publik, hal ini menyebabkan mereka lebih rentan menjadi korban dari pejabat korup ketika mereka sedang berupaya untuk memenuhi hak mereka maupun keluarga mereka.

 

Terlebih lagi pada perempuan dari masyarakat kelas bawah mereka sangat bergantung pada pelayanan publik. Selanjutnya, oleh karena keterlibatan perempuan dengan korupsi bukanlah untuk mengumpulkan keuntungan untuk dirinya sendiri, misalnya untuk memenangkan tender atau mempercepat keluarnya izin usaha, perempuan mejadi lebih menderita akibat korupsi dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, kerentanan lain dari perempuan terhadap korupsi adalah terkait dengan organ reproduksinya, beberapa pejabat korup meyakini bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan lebih dari sekedar uang dari perempuan, misalnya saja kesenangan seksual.

 

Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus dari sektor yang akan dikaji dalam penelitian ini karena pemerintah memiliki lebih banyak program kesehatan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya program kesehatan reproduksi, program kesehatan untuk ibu hamil, serta program kesehatan ibu dan anak. Maka ketika sektor kesehatan korup, perempuan akan langsung merasakan konsekuensinya.

 

Yayasan Women Research Institute (WRI) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk Kajian Mendalam Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara. Kajian ini dimulai dengan kegiatan penelitian di Banten dan Maluku Utara pada Maret 2018. Provinsi Banten dan Maluku Utara dipilih sebagai dua provinsi  penelitian karena termasuk dalam  provinsi  yang terintegrasi dengan  USAID CEGAH. Pada kedua provinsi tersebut kemudian dipilih masing-masing satu kabupaten dan satu kota.

 

Kondisi tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kondisi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Temuan Kasus Korupsi di Lokasi Penelitian

 

Provinsi Banten

Penelitian di Provinsi Banten dilakukan di area rural dan urban dari  Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Kabupaten Lebak memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain  di Banten, selama tahun 2014 hingga 2016 yakkni 61,64 pada tahun 2014, 62,03 pada tahun 2015, dan 62,78 pada tahun 2016. Angka tersebut berada jauh dibawah IPM Provinsi Banten yakni 69.89 pada 2014, 70.27 pada 2015, dan  70.96  pada tahun 2016.

 

Berkebalikan dengan kondisi tersebut, Kota Tangerang Selatan memiliki IPM yang terbaik di Provinsi Banten selama tahun 2014 hingga 2016 yakni 79.17 pada 2014, 79.38 pada 2015, dan 80,11 pada 2016[1], angka ini berada di atas IPM Provinsi Banten. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada masing-masing wilayah ini menggambarkan capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponan dasar kualitas hidup yang diukur melalui pendekatan tiga dimensi dasar umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Sehingga pengambilan data di kedua wilayah ini diharapkan dapat merepresentasikan kebutuhan data dari studi dampak korupsi pada sektor kesehatan.

 

Secara lebih mendalam bila dilihat dari rasio tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan pada wilayah terkait. Berdasakan catatan Relawan Kesehatan Indonesia untuk Provinsi Banten pada 2015 ada sekitar 330 kasus kematian ibu dan 1,066 bayi yang mati pada saat melahirkan.Salah satu penyebab tingginya kasus kematian Ibu dan bayi ini adalah fasilitas melahirkan yang aksesnya masih jauh dapat dijangkau warga. Pada 2016, rasio dokter umum di puskesmas per 100.000 penduduk di Banten, paling rendah di tingkat nasional, yakni hanya 2,93%, di bawah rata-rata nasional 6,52%. Selain itu, Tercatat ada sebanyak 2317 pengaduan warga Banten yang lapor kepada Rekan Indonesia, 70% pengaduan lebih pada sulitnya warga Banten mengakses fasilitas kesehatan seperti kamar rawat inap, ruang perawatan khusus, dan minimnya fasilitas kesehatan untuk penyakit berat serta pengaduan mengenai  sikap tenaga kesehatan yang belum ramah terhadap pasien.[2]

 

Kendala dalam pemenuhan hak masyarakat untuk  mengakses pelayanan kesehatan di Provinsi Banten  dirasakan hingga pada tingkat daerah, di wilayah Selatan Banten seperti salah satunya di Lebak masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit karena jumlahnya yang terbatas serta jarak tempuh yang sangat jauh[3]. Selain itu, beberapa program yang mendorong peningkatan  kesejahteraan dan akses pada pelayanan kesehatan kerapkali disinyalir diwarnai oleh praktik korupsi. Di Kabupaten Lebak, implementasi Program Lebak Sehat, Pintar,  dan Sejahtera diwarnai dengan adaya dugaan kasus korupsi pada Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kemudian masyarakat di Kabupaten Lebak juga masih mengeluhkan adanya pungutan liar bagi pengguna jaminan kesehatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) saat akan membayar biaya persalinan.[4]

 

Sama halnya di Kota Tangerang Selatan, pengadaan fasilitas dan pelayanan pada sektor kesehatan masih menjadi peluang bagi terjadinya korupsi. Pada 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan alat bukti yang cukup dalam kasus pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Dalam proyek pengadaan alat kesehatan tersebut diduga terjadi penggelembungan harga. Dan pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan diperikasa karena adanya dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan puskesmas.[5] Beberapa temuan ini memberikan sedikit gambaran mengenai teruknya kondisi pemenuhan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten  yang sekaligus menjadi dasar dalam pemilihan  lokasi penelitian  di Provinsi Banten.

 

Provinsi Maluku Utara

Penelitian di Provinsi Maluku Utara akan dilakukan di satu daerah urban dan rural di Kota Ternate dan masing-masing satu wilayah urban dan rural di Kabupaten Halmahera Barat. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2014-2016), IPM Maluku Utara masih di angka yang stagnan yaitu 65,18 (2014), 65,91 (2015) dan 66,63 (2016). Berdasarkan indikator IPM, Kabupaten Halmahera Barat merupakan wilayah dengan nilai IPM dibawah rata-rata Maluku Utara, yaitu 62,06 (2014), 62,97 (2015) dan 63,83 (2016).   Sedangkan Kota Ternate, sebagai wilayah perkotaan memiliki nilai IPM tertinggi dan diatas rata-rata standar Maluku Utara yaitu 77,15 (2014), 77,64 (2015), dan 77,80 (2016). Indeks tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai dari pencapaian pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

 

Lebih lanjut lagi, merujuk pada angka kematian ibu, Maluku Utara masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Yang mana hal ini menunjukkan adanya keberpihakan pada pemenuhan hak kesehatan perempuan untuk dapat hidup atas kondisi reproduksinya. Dari data Bidang Kesehatan Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara, kematian ibu mulai meningkat drastis dalam tiga tahun terakhir, yaitu 58% pada tahun 2014, hingga naik kembali di 92% pada tahun 2016. [6]Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah pernikahan dini. Tercatat bahwa Kota Ternate merupakan daerah dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi. [7]

 

Selain itu, masalah sarana transportasi yang masih minim membuat perempuan tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit sehingga melahirkan di rumah atau dengan dukun[8]. Berdasarkan data profil kesehatan Maluku Utara tahun 2013, Kabupaten Halmahera Barat tercatat memiliki rasio puskesmas terendah keempat yaitu 10,2 dan Kota Ternate memiliki rasio puskesmas terendah yaitu 5,01. Pada tahun 2016, tercatat jumlah RS di Halmahera Barat hanya 1 unit, sedangkan di Ternate sejumlah 7 unit dan 2 RS Bersalin.

 

Menurut Ikatan Bidan Indonesia Maluku Utara, tenaga bidan yang berada di daerah sangat terbatas, selain itu tingkat kesulitan transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain juga menjadi kendala. Minimnya tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak.[9] Hal ini sejalan dengan kondisi rasio tenaga kesehatan seperti dokter umum, yang mana Kota Ternate merupakan daerah dengan rasio tertinggi, yaitu 41,6 sedangkan Halmahera Barat hanya sebesar 5,6. Pada kunjungan ibu hamil K4, juga terlihat bahwa cakupan Halmahera Barat merupakan wilayah empat terendah (88,91), sedangkan Ternate menjadi wilayah dengan cakupan tertinggi (101,89). 

 

Kondisi tersebut merupakan salah satu dampak dari pembangunan daerah yang tidak optimal berkaitan dengan perilaku koruptif pejabat daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi 11 kasus dugaan korupsi di Maluku Utara, yang mana satu diantaranya terjadi di Halmahera Barat. Diduga terjadi kasus korupsi pada APBD Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2013 pada anggaran tak terduga di Dinas Kesejahteraan Sosial sejumlah Rp. 952.750.000. [10]Kasus ini juga pernah terjadi pada dugaan korupsi APBD Halmahera Barat pada tahun 2007-2009 sebesar Rp. 11,2 miliar. Hasil penyidikan pada kasus tersebut ditemukan adanya penyelewengan dana dengan cara pemotongan 10% anggaran dari setiap satuan kerja perangkat daerah. Tidak hanya itu, pencairan anggaran juga tidak menggunakan surat perintah pencairan anggaran dana. [11] Korupsi pada APBD tersebut berdampak pada seluruh sektor di organisasi perangkat daerah, termasuk kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan prioritas program. Hal serupa juga terjadi di Kota Ternate dengan kasus korupsi pembebasan lahan yang diperuntukkan pada pengembangan wisata  dengan menetapkan walikota dan wakil walikota Ternate sebagai tersangka.[12] Di lain sisi, alokasi dan realisasi dana biaya operasional kesehatan (BOK) tahun 2013 di Halmahera Barat hanya sebesar 56,44% dan Kota Ternate 58,52%.

 

Temuan terkait status kesehatan, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan serta dugaan kasus korupsi pada praktik pemerintahan tersebut menjadikan Ternate dan Halmahera Barat sebagai lokasi penelitian dalam melihat perbedaan dampak kasus korupsi pada perempuan dan laki-laki.

 

[1] Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.  (2018) . Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2010-2016. Diambil dari https://banten.bps.go.id/dynamictable/2015/04/27/9/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten-2010-2016.html

[2]  Opik. (23 November 2016). “Pelayanan Kesehatan di Provinsi Banten Masih Memprihatinkan”. Diambil dari http://koranbanten.com/pelayanan-kesehatan-di-provinsi-banten-masih-memperihatinkan.

[3] Ruli. (9 Desember 2014). “Sarana Kesehatan Tak  Merata, Banten Kekurangan Puskesmas”  Diambil dari http://www.harianterbit.com/2015/read/2014/12/09/13440/28/28/Sarana-Kesehatan-Tak-Merata-Banten-Kekurangan-Puskesmas

[4] Fariz Abdullah.(9 Desember 2017). “Diwarnai Dugaan Korupsi,’Lebak Sehat,Pintar, dan Sejahtera’ Dinilai Gagal” Diambil dari http://bantenhits.com/2017/12/09/diwarnai-dugaan-korupsi-lebak-sehat-pintar-dan-sejahtera-dinilai-gagal/

[5] DetikNews. (3 September 2014).”Kadis Kesehatan Tangsel Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Lahan Puskesmas”. Diambil dari https://news.detik.com/berita/d-2679995/kadis-kesehatan-tangsel-diperiksa-terkait-kasus-korupsi-lahan-puskesmas

[6] ___. ___. “Angka Kematian Ibu Meningkat 92 persen”. Diambil dari http://www.malut.co/2017/05/angka-kematian-ibu-meningkat-92-persen.html

[7] Nisa. (23 Agustus 2017). Angka Kematian Ibu di Malut Tinggi karena Pernikahan Dini”. Diambil dari http://indotimur.com/nasional/angka-kematian-ibu-di-malut-tinggi-karena-pernikahan-dini  

[8] Ibid.

[9] Opie Marasabessy. (8 Januari 2016. “Tingkat Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2015”. Diambil dari http://www.rri.co.id/post/berita/235369/kesehatan/tingkat_kematian_ibu_melahirkan_dan_bayi_di_provinsi_maluku_utara_tahun_2014_2015.html

[10] Hiar, Hairil. (30 Maret 2018). “KPK Supervisi 11 Kasus Korupsi di Maluku Utara”. Diambil dari https://www.tajuktimur.com/headline/kpk-supervisi-11-kasus-korupsi-di-maluku-utara/

[11] BR. (5 Maret 2016). “Mantan Bupati Halmahera Barat ditangkap”. Diambil dari http://www.mediaindonesia.com/read/detail/32376-mantan-bupati-halmahera-barat-ditahan

[12] Syamsudin Sidik. (5 Juni 2012). “Korupsi Walikota Ternate dan Wakilnya jadi Tersangka” . Diambil dari https://daerah.sindonews.com/read/641847/7/korupsi-wali-kota-ternate-dan-wakilnya-jadi-tersangka-1338886616

Publikasi Terbaru

  • Laporan Penelitian:Kajian Mendalam Perbedaan Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan

    Yayasan Women Research Institute (WRI) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan penelitian yang bertajuk Kajian Mendalam Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus dari sektor yang akan dikaji dalam penelitian ini karena pemerintah memiliki lebih banyak program kesehatan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya program kesehatan reproduksi, program kesehatan untuk...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini