Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Keterwakilan Perempuan di Parlemen

    Hingga saat ini hanya ada sekitar 18 persen anggota parlemen perempuan di seluruh dunia. Padahal salah satu target penting Millenium Development Goals (MDGs) 2015 adalah keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Target keterwakilan perempuan di parlemen menjadi amat penting ketika perempuan menjadi subjek yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan, selain untuk memenuhi target MDGs juga target pembangunan lainnya.

Secara umum korupsi berdampak pada pemiskinan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian dalam kondisi miskin,  perempuan  dengan kekhasan dan potensi organ reproduksi yang dimiliki  ditambah dengan tanggung jawab yang diberikan masyarat norma sosial yang berlaku dimasyarakat dalam memandang perempuan, menjadikan perempuan memiliki kerentanan yang berbeda dengan laki-laki. Dalam kondisi miskin masyarakat memiliki akses yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti  akses pada air bersih, akses pada makanan bergizi, akses pada pelayanan kesehatan pada umumnya,  serta keterbatasan akses pada pelayanan kesehatan reproduksi.         

 

Perempuan dengan potensi organ reproduksi yang dimiliki dapat hamil, melahirkan, dan menyusui . Fase-fase tersebut mensyaratkan terpenuhinya semua kebutuhan kesehatan mulai dari air bersih, makanan bergizi hingga layanan kesehatan. sementara korupsi menjauhkan seluruh kebutuhan tersebut dari masyarakat. Sehingga perempuan miskin yang tinggal di wilayah rural merupakan pihak yang lebih menderita dan secara langsung terkena dampak korupsi.

 

Perempuan miskin yang berada pada struktur masyarakat yang korup akan semakin dimiskinkan dan  mengalami viktimisasi berlapis dari bentuk-bentuk korupsi yang telah dipaparrkan sebelumnya. Kemiskinan menjadikan masyarakat sangat bergantung pada pelayanan publik yang disediakan pemerintah, dan tidak memiliki alternatif pilihan yang lebih baik. Sementara korupsi menjadikan adanya diskriminasi atau pembedaan perlakuan antara si kaya dan si miskin dalam mengakses layanan kesehatan.

 

Akses terhadap Fasilitas dan Layanan Kesehatan pada Wilayah Urban dan Rural di Provinsi Banten

 

Sejalan dengan komitmen pemerintah yang tertuang dalam undang-undang maupun kebijakan lain, maka dengan demikian Negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan. Artinya pemerintah perlu merealisasikannya dengan menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan atau menciptakan kondisi agar masyarakat memiliki akases yang memadai dan mencukupi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa:

 

“Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.”

 

Sedangkan aksesibilitas merupakan salah satu prinsip yang harus ditaati oleh pihak negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Aksesibilitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau baik secara ekonomi atau geografis bagi setiap orang, dan secara budaya, agar menghormati tradisi budaya masyarakat.[1]

 

  • Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terbatas dan Tidak Merata

 

Terkait persoalan aksesibilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan, teridentifikasi perbedaan yang cukup signifikan antara aksesibilitas masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah urban dengan aksesibilitas masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah rural. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang belum merata, misalnya saja jumlah Puskesmas di Banten yang rasionya masih belum ideal bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Pada  2014 jumlah penduduk  di Banten adalah sekitar 11 juta jiwa, sedangkan jumlah puskesmas di wilayah Banten hanya 233 puskesmas. Secara ideal, puskesmas yang ada melayani kurang lebih 30 ribu penduduk[2] artinya  Provinsi Banten masih kekurangan sekitar 133 Puskesmas lagi.

 

Selain itu, saat ini masih banyak Puskesmas di Lebak yang belum memenuhi standar minimum kualitas. Misalnya dari jam pelayanan, sore hari seitar pkl 17.00 Puskesmas sudah menutup pelayanan, padahal sistem pelayanan perlu beroperasi selama 24 jam. Selain itu ketersediaan ambulance pun masih kurang. Sehingga akses masyarakat pada pelayanan kesehatan masih terkendala.

 

Selain persoalan ketersediaan fasilitas kesahatan yang  terbatas, faktor lain yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Banten adalah dikarenakan ketersediaan fasilitas yang tidak merata. Misalnya, di Kabupaten Tangerang misalnya ada sekitar 30 Rumah Sakit. Sedangkan di wilayah Selatan Banten seperti Lebak dan Pandeglang, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit karena jumlahnya yang terbatas serta jarak tempuh yang sangat jauh.

 

Kendala terkait aksesibilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan umum dihadapi oleh masyarakat  yang  tinggal di wilayah  rural. Kendala aksesibiltas pada fasilitas pelayanan kesehatan menjadikan masyarakat di wilayah rural seperti Lebak, beralih pada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih  terjangkau. Misalnya saja Ibu Yatmi yang lebih memilih mengakses pelayanan kesehatan lebih memilih mengakses pelayanan kesehatan Mantri di sekitar kawasan tempat ia tinggal.

 

Peralihan pilihan penggunaan fasilitas kesehatan dari masyarakat ini menjadikan masyarakat tidak mendapat kualitas pelayanan yang terbaik. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan fasilitas kesehatan yang lebih baik dari fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dikarenakan keterbatasan kemampuan finansial. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk pada situasi-situasi darurat seperti pendarahan saat akan menjalani proses persalinan. Masyarakat yang tinggal di wilayah rural yang jauh dari fasilitas kesehatan dan berada dalam situasi darurat akan mengakses layanan kesehatan alternatif dengan keterbatasan peralatan kesehatan yang higienis kondisi ini menempatkan mereka pada posisi yang lebih rentan menghadapi risiko kematian karena keterlambatan mendapat pertolongan yang layak dibandingkan dengan masyarakat yang  tinggal di wilayah urban.  Pada wilayah urban kendala saat mengakses fasilitas kesehatan adalah terkait dengan ketersediaan ruang rawat inap yang sepertinya tidak ada.  (Diskusi Kelompok Terfokus,Serang,  13 Maret 2018)

 

  • Inakesibilitas Fasilitas Kesehatan secara Ekonomi

 

Hadirnya JKN dirasakan sangat bermanfaat oleh seluruh peserta yang diwawancarai baik di Kota Tangerang Selatan maupun di Kabupaten Lebak. Masyarakat mengaku tidak lagi khawatir terkait permasalah biaya ketika perlu mengakses layanan kesehatan. Namun demikian, beberapa masyarakat baik di wilayah urban  maupun rural tidak dapat optimal dalam memanfaatkan jaminan kesehatan yang diberikan dikarenakan keterbatasan ekonomi untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan. Biaya dari dan ke  fasilitas kesehatan untuk pasien maupun kerabat yang mendampingi memang belum termasuk dalam pembiayaan yang dijamin dalam JKN.

 

Misalnya saja pengalaman yang diceritakan oleh Pak Sono, Warga Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ketika mendampingi anaknya yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tjipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Ketika itu anak dari Pak Darsono harus dirawat di Rumah Sakit Tjipto Mangunkusumo selama 19 hari karena Leukimia yang diderita anaknya. Sementara itu dikarenakan keterbatasan biaya dan kondisi yang tidak memungkinkan istri dari Pak Sono  tidak dapat sering bergantian dengan Pak  Sono untuk menjaga anaknya yang dirawat rumah sakit karena ketika itu Istri dari Pak Sono belum lama melairkan sehingga masih harus menyusui danmenjaga bayinya yang baru berusia 6 bulan. Pak Sono yang sehari – hari bekerja serabutan dan hanya mengandalkan penghasilan harian terpaksa harus kehilangan  kesempatannya mencari nafkah karena harus mendampingianaknya di rumah sakit. Sementara, selama di rumah sakit Pak Sono juga masih harus mengeluarkan biaya untuk  kebutuhan makan dan minumnya sehari-hari. Belum lagi ketika obatyang harus diberikan  untuk anaknya tidak tersedia di rumah sakit, Pak Sono harus membelinya di luar rumah sakit dengan  uang pribadinya. Situasi tersebut dirasa sangat menyulitkan oleh Pak  Sono dan keluarga. (wawancara dengan   Pak Sono, warga Kecamatan Rangkas Bitung, 17 Maret 2018).

 

Kerentanan ekonomi dalam mengakses fasilitas kesehatan lebih banyak di hadapi oleh masyarakat dari wilayah rural dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah urban. Berdasarkan wawancara terhadap 16 orang warga di Kota Tangerang Selatan, hanya satu orang yang menghadapi kendala serupa dengan Pak Sono.

 

Akses terhadap Fasilitas dan Layanan Kesehatan pada Wilayah Urban dan Rural di Provinsi Maluku Utara

 

Fasilitas kesehatan yang sering dikunjungi oleh masyarakat Maluku Utara adalah puskesmas dan rumah sakit. Kedua faskes tersebut memang tersedia lebih banyak dibandingkan faislitas lannya dan merupakan faskes yang lebih lengkap pelayanannya. Berdasarkan data Halmahera Barat dalam Angka tahun 2017, pada tahun 2016, tercatat jumlah RS di Halmahera Barat hanya 1 unit, sedangkan di Ternate sejumlah 7 unit dan 2 RS Bersalin. Sedangkan berdasarkan data Ternate dalam Angka tahun 2017, pada tahun 2016, fasilitas kesehatan di Kota Ternate terdapat 7 rumah sakit, 2  rumah  bersalin,  10  puskesmas,  176 posyandu,  15  polindes  dan  10   klinik kesehatan.

 

Pencarian pelayanan kesehatan ke puskesmas diperuntukkan jika penyakit yang diderita tidak terlalu parah menurut persepsi masyarakat. Selain itu, puskesmas dekat dengan rumah tinggal, sehingga memudahkan dalam mengakses layanan. Di lain sisi, bagi pengguna JKN, masyarakat mengetahui terkait proses rujukan yang mengharuskan mereka mengakses puskesmas terlebih dahulu, -tidak dapat mengakses rumah sakit secara langsung-. Untuk layanan kesehatan yang diakses berupa poli umum, poli gigi, poli KIA pada pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan KB), poli anak, dan lab uji darah.

 

Dengan mengakses pelayanan kesehatan menggunakan jaminan kesehatan, seringkali mendapatkan layanan yang tidak optimal dan tidak ramah. Sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih “meyakinkan” dalam proses pengobatan maupun pemulihan sakit, masyarakat memilih jalur mandiri atau bayar sendiri. Artinya, jaminan kesehatan belum dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan.

 

  • Akses terhadap Pelayanan Kesehatan di Wilayah Pedesaan

 

Pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan seringkali tidak ramah dan tidak memliki kemampuan komunikasi yang baik terhadap pasien. Kurangnya fasilitas kesehatan juga mempengaruhi kualitas layanan yang mana akan meningkatkan potensi rujukan dan berdampak pada keterlambatan penanganan.

 

Kemampuan tenaga kesehatan terkait komunikasi aktif, memahami kondisi pasien dan bahkan sampai penegakkan diagnosa masih menemui kendala. Pengguna layanan mengeluhkan bahwa tenaga kesehatan tidak berlaku ramah dan membuat enggan untuk masyarakat mengakses layanan kesehatan lagi. Pada kondisi lain, tenaga kesehatan melakukan diskriminasi dan pelabelan pada proses fisum korban pemerkosaan dengan menanyakan pertanyaan sensitif seperti “apakah menikmati saat “dimasukkan”?. Tenaga kesehatan di tingkat desa melakukan penyalahgunaan wewenang ketika tidak melakukan tugas pelayanan di wilayah tempat bertugas.

 

Untuk layanan kesehatan ibu dan anak, ketersediaan dokter spesialis tidak mencukupi. Seperti halnya di RS umum di Halmahera Barat, hanya terdapat satu dokter kandungan, yang mana jika pada waktu libur ibadah, dokter tersebut tidak dapat bertugas. Seringkali warga Halmahera Barat memberi slogan “kalau bisa jangan lahiran di bulan Desember”. Padahal jika pada kondisi gawat darurat, tenaga kesehatan lainnya tidak memiliki wewenang penuh dalam melakukanpelayanan kesehatan. Hal ini memberikan beban lainnya jika perlu melakukan rujukan ke Ternate. meskipun sudah ada speed boat ambulans secara gratis, tetapi keterlambatan penanganan akan sangat berisiko pada kondisi kesehatan ibu dan anak.

 

Proses administrasi pada pelayanan kesehatan dianggap tidak responsif pada kondisi kegawatdaruratan. Administasi terlalu berbelit-belit dan menjadi prasyarat utama jika ingin mendapatkan layanan kesehatan. Sehingga hal ini menyebabkan pelayanan sangat lambat. Selain itu, tidak lengkapnya fasilitas kesehatan dalam upaya pertolongan pertama di tingkat puskesmas menyebabkan keterlambatan pertolongan pada kondisi gawat darurat. Hal ini terjadi pada salah satu masyarakat di wilayah rural, yang mana, pada saat tiba di rumah sakit rujukan, nyawa dari pasien tersebut tidak terselamatkan.

 

Secara khusus,  melihat kondisi geografis Maluku Utara, jika pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan tidak diperkuat atau diperbaiki maka akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Terlebih, perempuan yang mengakses layanan kesehatan reproduksi akan lebih rentan terkena dampak. Jika harus melakukan rujukan dari satu pulau ke pulau lainnya, terdapat risiko (a) tidak dapat langsung melakukan rujukan karena kondisi cuaca tidak mendukung untuk transportasi laut, (b) tidak memiliki biaya untuk membayar transportasi laut (c) waktu tempuh transportasi laut. Sehingga untuk menghindari rujukan layanan kesehatan, diperlukan perbaikan di tingkat puskesmas dan pustu di setiap desa dan kecamatan.

 

Proses rujukan di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara membuat banyak korban meninggal dikarenakan keterlambatan penanganan. Baik dari proses administarasi, hingga jarak yang jauh dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan rujukan lainnya. Yang mana transportasi laut juga sangat diperngaruhi oleh cuaca. Jika ombak besar, maka rujukan dari satu pulau ke pulau lainnya akan sangat berisiko.

 

  • Akses terhadap Pelayanan Kesehatan di Wilayah Perkotaan

 

Pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan dianggap lebih ramah dibandingkan di wilayah pedesaan. Hal ini juga berkaitan dengan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di wilayah perkotaan. Dengan lebih banyaknya jumlah faskes di perkotaan daripada di pedesaan menjadikan fasilitas kesehatan mencoba memberikan pelayanan yang lebih baik.

 

Meskipun sudah menggunakan askes dan kini JKN, puskesmas di wilayah urban Ternate masih meminta pembayaran terhadap uji lab darah (kadar kolesterol, asam urat dan gula darah) sebesar Rp. 70.000. yang menjadi pemeriksaan wajib bagi ibu hamil saat ANC pertama kali dan ibu hamil dengan risiko tinggi. Sedangkan secara umum, uji lab darah untuk pemeriksaan malaria, dipungut biaya Rp. 30.000.

 

Proses adminsitrasi dan rujukan pelayanan kesehatan menjadi faktor penyebab terjadinya tingkat morbiditas dan mortalitas di masyarakat. Padahal berdasarkan Pada pasal 32 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dalam hal ini juga dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka.

 

Berdasarkan pengalaman peserta masyarakat, ada satu anak di wiilayah desa di Ternate yang mengalami keterlambatan penanganan hingga akhirnya meninggal. Kronologi kejadian dimulai dari membawa korban ke puskesmas terdekat, namun karena keterbatasan fasilitas kesehatan maka dilakukan rujukan ke Rumah Sakit terdekat. Untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan di RS, maka setiap pasien harus melalui adminstrasi. Tetapi karena anak tersebut merupakan keluarga miskin dan anak yatim piatu, maka tidak dilakukan penanganan terhadapnya hingga menyebabkan kematian. Asumsi yang terbangun adalah apakah anak tersebut meninggal karena miskin, atau karena pelayanan kesehatan yang buruk?

 

Masyarakat tidak pernah melihat informasi biaya layanan kesehatan tertera pada ruang publik fasilitas kesehatan. Beberapa praktik pembelian obat sudah dilakukan dengan menggunakan struk, tetapi pada layanan pembuatan surat kesehatan belum menggunakan struk. Seringkali dokter meminta bayaran di bilik layanan, atau bidang administrasi meminta bayaran di meja adminsirtasi untuk pembuatan surat tersebut.

 

[1] KontraS. JKN, Hak Atas Kesehatan, dan Kewajiban Negara. Diambil dari yang harus ditaati oleh pihak negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Diambil dari https://www.kontras.org/buletin/indo/bpjs.pdf

[2] Ruli. (9 Desember 2014). “Sarana Kesehatan Tidak Merata, Banten Kekurangan Puskesmas”. Diambil dari http://www.harianterbit.com/2015/read/2014/12/09/13440/28/28/Sarana-Kesehatan-Tak-Merata-Banten-Kekurangan-Puskesmas

Publikasi Terbaru

  • Laporan Penelitian:Kajian Mendalam Perbedaan Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan

    Yayasan Women Research Institute (WRI) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan penelitian yang bertajuk Kajian Mendalam Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus dari sektor yang akan dikaji dalam penelitian ini karena pemerintah memiliki lebih banyak program kesehatan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya program kesehatan reproduksi, program kesehatan untuk...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini