Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Partisipasi Aktif Women Research Institute pada Global Forest Watch Summit 2019 di Washington, DC

    Global Forest Watch Summit 2019 merupakan acara pertemuan lembaga-lembaga praktisioner dan inovator di bidang monitoring hutan yang telah diselenggarakan pada 18-19 Juni 2019 di Marvin Center, George Washington University. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan komunitas yang berdedikasi untuk mengimplementasikan pendekatan monitoring yang berbasis teknologi dalam melihat perkembangan pengelolaan hutan, konservasi dan restorasi.   Women Research Institute yang merupakan mitra dari World Resources Institute diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatatan GFW Summit dan mendapatkan berbagai pengalaman berupa berjejaring, dan membagikan serta bertukar pengalaman dan pengetahuan terkait alat monitoring hutan kepada lembaga mitra World Resources Institute lain.

Pemahaman berbasis gender dalam upaya mencegah dan memerangi korupsi masih sering diabaikan. Korupsi seringkali dilihat sebagai persoalan netral gender yang tidak memiliki implikasi berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Kenyataannya, Laporan Ketimpangan Gender Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-84 dari 144 negara dalam hal kesetaraan gender. [1]  Oleh karenanya, korupsi tidak seharusnya dilihat sebagai persoalan yang netral gender karena ketimpangan gender mengkondisikan interaksi dan kerentanan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki.

 

Relasi Gender yang Tidak Setara dan Korupsi

Perempuan dan laki-laki menjalankan peran, berkebutuhan, dan menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, peran gender dibedakan dari peran biologis meskipun keduanya seringkali berkelindan. Seperti dalam kaitannya dengan peran biologis perempuan untuk bereproduksi melahirkan anak, maka peran gender yang mereka jalani seringkali erat kaitannya dengan pengasuhan anak dan pengurusan rumah tangga dengan penggantian peran yang lebih banyak dan lebih cepat daripada laki-laki (dari istri, ibu, anak perempuan orang tuanya, pekerja rumah tangga, dan lain-lain).

 

Pada saat yang sama, laki-laki lebih bertanggungjawab atas pekerjaan yang bersifat publik seperti pekerjaan ekonomi maupun politik dengan penghargaan sosial dan material yang umumnya lebih besar dari kerja domestik perempuan. Peran gender ini lah yang sangat mempengaruhi pembagian kerja, relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, penerima manfaat, akses terhadap informasi, dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki.

 

Dalam konteks relasi kuasa yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan, seringkali perempuan rentan menjadi korban, termasuk dalam kasus korupsi. Contoh yang paling mudah dilihat adalah dalam kasus gratifikasi seksual. Ada ketimpangan relasi kuasa antara pemberi gratifikasi dengan penerima gratifikasi sehingga muncul penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus gratifikasi seksual, penyalahgunaan kekuasaan menjadikan tubuh perempuan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lain. Perempuan menjadi obyek seks dan pada banyak kasus, perempuan yang terlibat sebetulnya adalah korban.

 

Baik perempuan yang dijadikan objek dalam gratifikasi seksual maupun istri dari pejabat yang menerima dan mendapatkan layanan gratfifikasi tersebut sama-sama rentan terhadap pemberitaan media. Perempuan yang menjadi objek gratifikasi mendapatkan sorotan yang intens oleh media. Padahal, bisa jadi perempuan tersebut juga adalah korban perdagangan orang ataupun korban eksploitasi seksual.

 

Pada sisi yang lain, sekalipun perempuan tersebut sadar memilih profesi sebagai pemberi layanan, misalnya layanan seks, atau menjadi kekasih dari seorang pengusaha yang terindikasi melakukan korupsi, ia tetap tidak dapat menikmati barang, uang, atau harta dari layanan seksual yang ia berikan, lantaran penerima layanan atau kekasihnya terjerat kasus korupsi. Dalam suatu kasus yang melibatkan seorang model ternama, misalnya, pemberian dari pihak lain yang terjerat kasus korupsi harus diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelesaian untuk kasus seperti ini masih menjadi pekerjaan besar pagi para aktivis dan praktisi hukum.  

 

Istri pejabat atau pengusaha yang mendapatkan gratifikasi seksual juga rentan sebagai pihak yang mengalami stigmatisasi, viktimisasi ataupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Stigma sebagai  isteri yang tidak mampu melayani suaminya secara seksual sehingga suaminya ‘jajan’ diluar rumah, sering kali menghampiri mereka. Selain itu, gratifikasi seksual yang diterima suaminya juga seringkali berujung pada kasus KDRT yang dialami isteri. Lagi-lagi, perempuan menjadi korban dari kasus ini.

 

Ketidakadilan Gender dan Korupsi

Pola hubungan yang tidak adil atau diskriminatif atas dasar jenis kelamin atau disebut dengan ketidakadilan gender juga memberi dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki dalam kasus korupsi. Secara khusus, perempuan lebih rentan menjadi korban maupun pelaku dari petty corruption atau korupsi sehari-hari terkait dengan peran gendernya yang menuntut mereka untuk lebih berinteraksi dengan sektor penyedia layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam definisi Hossain, Celestine, & Jessica, petty corruption merujuk pada korupsi yang terjadi di tingkatan implementasi program/kebijakan saat masyarakat bertemu langsung dengan pegawai negara dan seringkali berwujud penyuapan. [2] 

 

Selain itu, ketidakadilan gender juga seringkali berujung pada kekerasan terhadap perempuan seperti dalam kasus sexual extortion atau pemerasan seksual. Contoh umum dari pemerasan seksual dapat terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa perempuan dipaksa untuk berhubungan seks agar dapat naik kelas atau mendapatkan nilai yang bagus.

 

Ketidakadilan gender juga memunculkan sanksi ganda bagi perempuan yang terlibat kasus korupsi. Selain menerima sanksi hukum, perempuan yang secara sosial tidak diharapkan melakukan penyimpangan, akan pula mendapatkan sanksi sosial berupa pelabelan. Hal ini dapat terlihat pada pemberitaan media yang seringkali bias gender dimana kehidupan pribadi dan gaya hidup perempuan pelaku tindak korupsi maupun perempuan terlibat korupsi akan menjadi bahasan utama dibandingkan tindakan korupsi yang dilakukan.

 

Meskipun jelas terlihat bahwa perempuan adalah salah satu kelompok yang paling terdampak oleh korupsi, perempuan dalam konteks masyarakat dengan ketimpangan gender yang tinggi memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk dapat berpartisipasi dalam memerangi korupsi. Hal ini misalnya terefleksi dari kecilnya jumlah laporan dugaan korupsi yang dirangkum oleh Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang merupakan layanan pengaduan pelayanan publik dan korupsi di tingkat nasional hingga 29 November 2017.

 

 Figur 1. Jumlah Laporan, Jenis Laporan, dan Jenis Kelamin Pelapor pada Platform LAPOR! hingga 29 November 2017

Sumber data: materi presentasi berjudul Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! – SP4N yang dipersiapak oleh Kantor Staf Presiden untuk Pelatihan Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi bagi Perempuan yang diselenggarakan oleh WRI atas dukungan USAID CEGAH pada Maret-November 2017.

 

Perempuan selain mengalami tantangan pelaporan yang umum dihadapi baik oleh perempuan maupun laki-laki seperti ketidaktahuan harus melapor kemana, ketidakyakinan akan proses yang menjawab kebutuhan, dan kesulitan akses serta biaya untuk melapor, juga mengalami tantangan yang spesifik terkait dengan fungsi dan peran gender yang dijalankannya. Sebagai penjaga dan perawat anggota keluarga yang lain, baik itu anak, pasangan, maupun orang tua/lansia, perempuan memiliki kekhawatiran yang lebih jika sampai tersandung masalah karena pelaporannya sehingga tidak dapat menjalankan peran gendernya. Oleh karenanya, masalah perlindungan identitas pelapor menjadi hal yang mutlak untuk diupayakan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam upaya pencegahan korupsi.

 

Selain itu, akses perempuan dan pengetahuan yang rendah terkait proses hukum juga menjadi hambatan bagi perempuan. Oleh karenanya, pendampingan di tingkat komunitas menjadi suatu langkah yang strategis dalam upaya mendorong pelaporan korupsi, khususnya oleh perempuan. Warga masyarakat, khususnya perempuan, perlu untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan informasi pelaporan serta upaya pencegahan korupsi yang mungkin dapat dilakukan.

 

Referensi

[1] World Economic Forum. (2017). The Global Gender Gap Report 2017. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf

[2] Hossain, N., Celestine, N.M., & Jessica, H. (2010). Corruption, Accountability, and Gender: Understanding the Connections. New York: UNDP and UNIFEM

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini