Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan

    Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.

Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2014 hingga Februari 2015, KPK telah melakukan penyelidikan terhadap 684 perkara, penyidikan terhadap 419 perkara dan penuntutan sebanyak 326 perkara. Dari perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK tersebut, ada beberapa perkara yang pelakunya adalah perempuan. [1]  Menurut catatan KPK, sejak tahun 2006 hingga 2016 terdapat 46 perempuan terjerat kasus korupsi di Indonesia. [2] Berdasarkan data-data tersebut terlihat bahwa korupsi dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, kerapkali dalam pengungkapan tindak korupsi di media massa, cara memberitakan perempuan pelaku korupsi tidak sama dengan laki-laki pelaku korupsi.

 

Korupsi Bentuk Kejahatan Luar Biasa

Korupsi pada intinya dapat diartikan sebagai sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan memberikan dampak yang merugikan bagi negara dan warganya, baik laki-laki maupun perempuan. Korupsi juga disebut sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau extra-ordinary crime karena berakibat amat merugikan bagi kondisi kesejahteraan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, tindak korupsi perlu diungkap dan disebarluaskan, agar dapat diawasi dan dikawal penyelesaiannya dan pelaku korupsi dapat memperoleh sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Media massa dapat menjadi salah satu saluran pengungkapan informasi mengenai tindak korupsi agar masyarakat dapat mengetahui, mengawal dan mendorong terjadinya penyelesaian korupsi.   

 

Korupsi dan Media Massa 

Senyampang dengan kegiatan pelatihan “Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi bagi Perempuan” yang dilakukan oleh Yayasan WRI dengan dukungan USAID CEGAH sepanjang April hingga Agustus 2017, kami mencoba menengarai pemberitaan mengenai tindak korupsi yang dilakukan oleh media massa.

 

Mengapa media massa? Karena, salah satu upaya untuk menanggulangi korupsi adalah dengan mengajak media massa untuk mengungkapkan secara terbuka dan mempublikasikan tindak korupsi kepada masyarakat umum. Sebagaimana dengan tugasnya, media massa memiliki fungsi penting, yaitu pembawa berita atau pemberitaan.

 

Pada pemberitaan beberapa kasus korupsi yang melibatkan perempuan, media massa  menuliskan pemberitaan korupsi secara berbeda bila tindak korupsi itu dilakukan oleh laki-laki. Media massa kerapkali menuliskan berita tentang tindak korupsi yang dilakukan perempuan dengan memasukkan cara pandang yang melihat perempuan sebagai obyek seksual serta melabel perempuan dengan peran atau definisi tertentu yang dianggap sebagai selayaknya perempuan. Hal ini disebut dengan stereotip atau pelabelan. Inilah yang disebut dengan bias gender, karena mencampurkan fakta berita tindak korupsi dengan pandangan yang dipengaruhi oleh bentukan nilai-nilai mengenai peran dan makna ideal menjadi seorang laki-laki atau perempuan di masyarakat.

 

Bias Gender dalam Pemberitaan Korupsi di Media Massa

Perempuan mulai kerap diberitakan terlibat dalam tindak korupsi ketika Al Amin Nasution, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PPP, ditangkap KPK pada tahun 2008.[3] Diberitakan bahwa Amin tertangkap bersama seorang mahasiswi yang menjadi salah satu bentuk gratifikasi untuk menyuap Amin dalam kasus alih fungsi hutan.

 

Setelah pemberitaan mengenai Amin, berita kasus korupsi yang melibatkan perempuan mulai muncul di media massa. Misalnya kasus mantan Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq, lalu Ahmad Fathanah, dilanjutkan dengan kasus suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin, yaitu Wawan dan beberapa lagi. Pemberitaan perempuan pelaku korupsi sangat ramai dibicarakan manakala Melinda Dee, Angelina Sondakh dan Nunung Nurbaeti diketahui  terlibat dalam kasus korupsi pada tahun 2012. Bahkan, hingga persidangan-persidangan kasus korupsi mereka pada tahun 2015 juga masih ramai dibicarakan.

 

Apabila kita cermati pemberitaan di media massa hingga pertengahan tahun 2017, tercatat ada beberapa tindak korupsi yang terjadi dan diantara pemberitaan tersebut, tercatat ada tujuh kepala daerah yang tertangkap oleh KPK sebagai pelaku korupsi. Tiga diantaranya adalah kepala daerah perempuan. Mari kita simak pemberitaan salah satu tindak korupsi pada media massa seperti di bawah ini:

 

Tersebar foto bupati Kukar Rita Widyasari saat masih belia alamak cantiknya?

Bupati Rita Widyasari terkenal cantik. Kulit putihnya menambah pesonanya sebagai seorang wanita. Ia mulai menjabat sebagai Bupati mulai tahun 2010 hingga 2015 dan kemudian menjabat kembali untuk periode 2016–2021.

 

Rita Widyasari merupakan Politikus Golkar kelahiran Tenggarong, 7 November 1973. Rita Widyasari adalah anak kandung Syaukani Hasan Rais yang juga pernah menjabat kepala daerah di Kukar. Syaukani merupakan politisi berdarah Banjar dan Makassar

 

Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RIW) tersangka kasus suap dan gratifikasi, hari ini Jumat (6/10/2017)‎ memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka. Panggilan kali ini merupakan penjadwalan ulang dari panggilan pada Rabu (4/10/2017) lalu dimana Rita dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Pantauan Tribunnews.com, Rita hadir ke KPK pukul 12.20 WIB menggunakan baju serba hitam, termasuk hijabnya.[4]

 

Seperti yang dapat dilihat pada contoh pemberitaan tentang tindak korupsi yang dilakukan oleh pelaku perempuan, dari judul berita hingga pembuka tulisan berita, media menuliskan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tindak korupsi yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Berita lebih mengupas tentang penampilan fisik pelaku korupsi. Pembuka  tulisan dalam berita yang demikian mengaburkan pemahaman pembaca berita pada tindak korupsi yang dilakukannya. Perempuan pelaku korupsi dilihat sebagai obyek seksual, dengan berita yang lebih menekankan bahwa pelaku adalah seorang perempuan yang cantik dan berkulit putih.

 

Contoh lain berita perempuan sebagai pelaku korupsi dengan cara penulisan yang mengaitkan dengan pelabelan dan perempuan dipandang sebagai obyek seksual dapat dilihat pada berita sebagai berikut:

 

Anggita Eka Puteri, perempuan rambut cokelat di balik korupsi Akbar

Tempo.co menulis, Anggita adalah perempuan berusia 24 yang tinggi semampai, berambut cokelat, berkulit putih dan memiliki satu anak. Sumber Tempo dalam tulisan itu juga menyebutkan Akbar akan membelikan Anggita apartemen seharga 2 milyar . "Bagian dari uang suap itu diduga untuk beli apartemen," ujar sumber, yang merupakan seorang penegak hukum”.[5]

 

Selain melakukan pelabelan dan melihat sosok perempuan pelaku korupsi sebagai obyek seksual, ada hal lain terkait konstruksi sosial di masyarakat yang melihat bahwa perempuan mempunyai peran untuk merawat dan menjaga, karena merupakan perpanjangan dari peran domestik perempuan.

 

Pemaparan tentang perempuan yang terlibat kasus korupsi sebagaimana yang dijelaskan di atas memuat penggambaran citra perempuan yang menekankan pada daya tarik femininitasnya, yang sama sekali tidak berhubungan dengan kasus korupsi itu sendiri. Penggambaran tersebut bias gender dan menunjukkan dominasi ideologi patriarki di dalam media yang menggambarkan perempuan dengan cara pandang dimana perempuan ditampilkan sebagai obyek seksual agar menjadi daya tarik pembaca. 

 

Representasi Rita Widyasari dan Anggita Eka Puteri atas keterlibatannya dalam kasus korupsi adalah salah satu contoh seorang perempuan yang mendapatkan sanksi dua kali, di mana dia tidak saja dihukum atas tindak kriminalitas yang dilakukannya tetapi dia dihukum berdasarkan nilai-nilai gender yang dikonstruksikan di masyarakat. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh ke dua ilustrasi di atas, terlihat bahwa perhatian media lebih ditekankan pada daya tarik fisik tubuh perempuan tanpa melihat bagaimana peran perempuan dalam kasus korupsi tersebut.  Penggambaran seperti ini rupanya masih sama saja sejak perempuan mulai diberitakan terlibat dalam tindak korupsi dalam media pada tahun 2008. Perempuan dilihat sebagai obyek seksual dan melenceng dari harapan peran perempuan yang dikonstruksikan di masyarakat sebagai penjaga moral nilai-nilai yang baik.

 

Sementara pada laki-laki, pemberitaan media akan terlihat berbeda. Berikut adalah contoh pemberitaan korupsi di media massa yang dilakukan oleh seorang laki-laki:

 

Bupati Buton yang Jadi Terdakwa Kasus Korupsi Hadapi Vonis Hakim

“Jakarta, Kompas.com – Bupati nonaktif Buton Samsu Umar Abdul Samiun akan meghadapi vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korusi Jakarta, Rabu (27/9/2017). Samsu merupakan terdakwa dalam kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

 

Samsu dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa KPK. Samsu juga dituntut membayar denda Rp.150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Samsu tidak menyesali perbuatan, dan pernah dihukum karena melanggar tindak pidana pemilu. Samsu Umar didakwa menyuap Hakim Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp. 1 Miliar dalam gugatan sengketa pilkada”[6]

 

Dibandingkan dengan pemberitaan korupsi yang dilakukan Rita Widyasari dan Anggita Eka Puteri, dengan yang dilakukan oleh Samsu Umar, terlihat  perbedaan  khususnya mengenai aspek yang diberitakan. Pemberitaan Samsu Umar langsung pada kasus korupsinya.

 

Ide untuk menghubungkan pandangan mengenai nilai-nilai perempuan dengan tindakan tidak melakukan perbuatan tercela atau kriminal, dalam hal ini korupsi, bukanlah hal baru.  Goezt mengutip Javalalitha (2005) mengatakan bahwa pandangan ini sudah berusia setidaknya seabad yang lalu dan menempatkan perempuan pada posisi untuk tetap membawa perannya di lingkup domestik ketika berperan di lingkup publik sebagai ibu dan penjaga bangsa. Perempuan harus suci, berintegritas dan selalu bersedia berkorban. Sehingga, apabila fakta yang ditampilkan perempuan berbeda dengan yang diharapkan maka perempuan lebih dianggap bersalah bukan karena tindak korupsi yang dilakukannya, tetapi lebih karena tidak mampu memenuhi harapan sebagai ibu penjaga nilai bangsa di lingkup publik.[7] 

 

Hal yang dijelaskan oleh Goezt juga dipercaya oleh media massa di Indonesia. Media massa di Indonesia juga masih banyak dipengaruhi oleh konstruksi nilai-nilai mengenai peran dan idealisasi menjadi perempuan dan laki-laki di masyarakat. Oleh karena itu, media massa turut memperkokoh dan melestarikan nilai-nilai  tertentu mengenai perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Teks media yang dihasilkan dipengaruhi oleh nilai-nilai mengenai peran laki-laki dan perempuan. Kondisi fisik dan tubuh perempuan telah menjadi salah satu strategi yang ampuh dalam mengkomunikasikan suatu produk media. Hal ini dipilih untuk dituliskan karena media massa percaya bahwa dengan mengaitkan sebuh berita dengan unsur fisik dan tubuh perempuan dapat meningkatkan ingatan terhadap pesan. Selanjutnya dengan memasukkan unsur seksualitas perempuan dipandang akan dapat membangkitkan tanggapan emosional, seperti perasaan tidak senang, perasaan negatif, yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pelaku korupsi, yang dalam hal ini adalah perempuan. 

 

Tulisan ini telah memaparkan pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan Anggita Eka Puteri, yang terlibat dalam kasus korupsi Patrialis Akbar yang dibandingkan dengan pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Buton Samsu Umar.

 

Berdasarkan paparan di atas, terdapat perbedaan dalam cara memberitakan korupsi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pada pemberitaan pelaku korupsi laki-laki, media massa mengungkap identitas pelaku secara lugas dan menjelaskan tentang perilaku korupsinya.  Sedangkan ketika memberitakan tindak korupsi yang dilakukan perempuan, media massa menghubungkannya dengan ciri fisik seksualitas perempuan. Penggambaran perempuan di media tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Media Massa di Indonesia masih dipengaruhi nilai-nilai tentang apa yang dimaksudkan sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga akhirnya mengaburkan tindak korupsi yang terjadi. Maka, tampaklah bahwa terdapat bias gender dalam pemberitaan kasus korupsi oleh media massa.

 

Referensi

[1] Nov. (21 April 2015). “Perempuan-perempuan di Pusaran Korupsi: Setidaknya tercatat 11 perempuan yang terlibat kasus korupsi di KPK. Mulai dari swasta, pejabat, anggota DPR, hingga advokat dan hakim. Diambil dari www.hukumonline.com/berita/baca/lt55361530860f7/perempuan-perempuan-di-pusaran-korupsi

[2] Satriawan, Yudha. (---). “KPK: Korupsi Tak Hanya Jerat Laki-laki”, Diambil dari https://www.voaindonesia.com/kpk-korupsi-tak-hanya-jerat-laki-laki/3995619.html

[3] Triyono, Heru. (27 Januari 2017). “ Anggita, perempuan rambut cokelat di balik korupsi Akbar”. Diambil dari https://beritaga.id/artikel/berita/anggita-perempuan-rambut-coklat-di-balik-korupsi-akbar

[4] ---. (7 Oktober 2017). “Tersebar foto bupati Kukar Rita Widyasari saat Masih Belia Alamak Cantiknya”, http://kaltim.tribunnews.com/2017/10/07/tersebar-foto-bupati-kukar-rita-widyasari-saat-masih-belia-alamak-cantiknya?page=4

[5] Triyono, Heru. op. cit.

[6] Gabrillin, Abba. (27 September 2017). “Bupati Buton yang Jadi Terdakwa Kasus Korupsi Hadapi Vonis Hakim. Diambil dari http://nasional.kompas.com/read/2017/09/27/09540891/bupati-buton-yang-jadi-terdakwa-kasus-korupsi-hadapi-vonis-hakim

[7] Marie Goetz, Anne. “Political Cleaners:  How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?” Brighton, UK : Institute of Development Studies University of Sussex. p: 3. Jayalalitha menyebutkan pengaruh pandangan bahwa perempuan penjaga nilai-nilai bangsa memunculkan sebutan misalnya Indira Gandhi adalah Ibu India dan Margaret Thacher sebagai pembuat teh bagi kabinet pemerintahannya yang disebut sebagai kitchen cabinet atau kabinet dapurnya.

 

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini