Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan

    Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.

Telah banyak kajian yang menyebutkan bahwa korupsi membawa dampak dan risiko yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Survey Nasional Anti Korupsi dan Akuntabilitas Kesehatan oleh USAID CEGAH yang menunjukkan bahwa penerimaan perempuan terhadap penyuapan lebih tinggi daripada penerimaan laki-laki dengan persentase 34% berbanding 28%.[i] Data yang senada juga sebelumnya menjadi temuan dari penelitian yang dilakukan oleh UNDP pada 2008 yang menyebutkan bahwa perempuan lebih sering menjadi target dari petugas yang korup dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan penyedia layanan menganggap bahwa perempuan perempuan lebih rentan pada paksaan, kekerasan atau ancaman, dan kurang memiliki kesadaran untuk mengajukan keluhan dan aduan.[ii]

 

 

Namun demkian, disamping rentan untuk menjadi target dan terkena dampak korupsi, perempuan pun memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang memicu munculnya gerakan pencegahan korupsi. Berdasarkan kisah dan pengalaman yang berhasil diidentifikasi, perempuan menunjukkan bahwa mereka dapat membalik posisi dari yang semula rentan dijadikan target dan terkena dampak korupsi, menjadi berdaya dan terlibat aktif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, kisah dan pengalaman menarik dari perempuan-perempuan yang melakukan inisiatif pencegahan korupsi menjadi dokumentasi yang perlu diangkat sehingga dapat menggambarkan sisi kerbedayaan perempuan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi dibalik kerentanan-kerentanan yang dihadapi.

 

Membalik Posisi: dari Rentan menjadi Berdaya terhadap Korupsi

Perempuan dan peran yang sering diembannya yakni sebagai pendidik dan perawat keluarga menempatkan mereka pada posisi rentan untuk dijadikan target, korban maupun rentan untuk menerima korupsi sebagai suatu kewajaran. Namun terkait peran-peran yang dilakukan, secara bersamaan perempuan dapat menjadi subyek yang paling berdaya untuk dapat melaporkan dan mencegah terjadinya korupsi.

 

Perempuan dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi di Jember

Sulis, salah seorang peserta pelatihan di Jember menunjukkan bahwa perempuan dengan kemampuannya dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan pencegahan korupsi. Pada tahun 2005, Sulis membentuk sebuah gerakan bernama GEMAK, kependekan dari Gerakan Masyarakat Antikorupsi. Sulis bergerilya melakukan pendekatan pada gerakan-gerakan sosial yang telah ada di masyarakat seperti gerakan perempuan, gerakan mahasiswa, akademisi, serta pemuka agama. Dari upaya bergerilya yang ia lakukan, Sulis menggalang semangat pencegahan korupsi dari gerakan–gerakan tersebut untuk dapat secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan korupsi yang terjadi di Jember.

 

GEMAK melihat bahwa anggaran daerah Jember ketika itu tidak berpihak pada kepentingan publik. Salah satu temuan yang menonjol adalah anggaran untuk membeli toples dan kelambu Bupati Jember lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran ibu dan bayi kurang gizi di Jember. Selain GEMAK lembaga-lembaga lain juga menemukan indikasi korupsi dari aspek yang berbeda. Dari temuan-temuan yang berhasil diidentifikasi oleh tim, GEMAK dan lembaga-lembaga lain kemudian mengajukan gugatan ke Kejaksaan Negeri Jember dengan temuan-temuan indikasi korupsi di berbagai aspek. Gugatan kemudian diteruskan ke Kajaksaan Tinggi Jawa Timur. Disamping itu, GEMAK juga aktif melakukan gelombang kampanye setiap harinya, melalui berbagai media sehingga kepedulian masyarakat akan kasus ini menjadi terus meningkat. Kasus tersebut sangat menyedot perhatian masyarakat Jember bahkan persidangan kasus ini pun disiarkan secara langsung melalui sebuah radio lokal di Jember. Pelaku dari kasus korupsi ini kemudian menerima hukuman kurungan penjara selama enam tahun.[iii]

 

Malang Corruption Watch dalam Aksi Mencegah Korupsi

Intan adalah seorang pendamping masyarakat dari Malang Corruption Watch (MCW) yang bertugas melakukan dampingan kepada forum-forum warga untuk gerakan melawan korupsi. Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam membangun inisiatif perempuan untuk melakukan upaya pencegahan korupsi adalah membangun pemahaman terkait korupsi. Masyarakat khususnya perempuan perlu menyadari bahwa korupsi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari perempuan, dan bahwa upaya yang dimulai dari diri sendiri akan dapat berdampak besar pada diri sendiri maupun komunitas

 

Melalui upaya peningkatan pemahaman korupsi tersebut masyarakat saat ini mengetahui bentuk-bentuk korupsi dan cara penanganan yang dapat dilakukan. Seiring dengan peningkatan pemahaman tersebut, perempuan menjadi berani dan percaya diri untuk mengkonfirmasi kecurigaan penyalah gunaan anggaran maupun wewenang. Perempuan pun menjadi berani untuk meneruskan temuan menjadi sebuah laporan kepada pihak yang berwenang untuk menerima laporan terkait dugaan korupsi yakni salah satunya kepada MCW di Malang.

 

Pentingnya peningkatan pemahaman kepada masyarakat memberikan dampak nyata yang terlihat dari data pelapor yang masuk ke MCW. Data pelapor menunjukkan bahwa 70% dari pelapor tindakan korupsi di Malang adalah perempuan dan 30% sisanya adalah laki-laki. Kasus-kasus yang dilaporkan sebagian besar terkait dengan pemenuhan pelayanan publik khususnya terkait pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Secara lebih spesifik aduan yang masuk diantaranya terkait adanya pungutan liar di sekolah yang dibebankan pada orang tua murid, atau keluhan terkait klaim asuransi BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang mengindikasikan adanya praktik korupsi di dalamnya.[iv]

 

Dengan adanya pemberian pemahaman secara intensif kepada masyarakat khususnya perempuan, masyarakat yang semula acuh, enggan atau takut ketika membahas korupsi kini memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi sebab kini masyarakat menjadi lebih peka dan sadar akan fungsi aktif masyarakat khususnya perempuan untuk menindak lanjuti kecurigaan korupsi.

 

Secara lebih lanjut peningkatan pemahaman juga menjadikan masyarakat khususnya perempuan mampu membaca anggaran desa dan percaya diri untuk terlibat dalam proses pembahasan anggaran dalam kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di desa mereka. Kisah Sulis dan Intan menggambarkan bahwa peningkatan pemahaman menjadikan masyarakat khususnya perempuan sadar akan hak-haknya dan menjalankan prakti-praktik baik yang transparan dalam mengkomunikasikan kebutuhannya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya maka secara berkesinambungan akan dapat meminimalisasi potensi masyarakat menjadi korban pemerasan atau korupsi serta meminimalisasi untuk tidak memberikan peluang korupsi pada sektor pelayanan masyarakat. Selain itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran perempuan akan hak-haknya pun menjadikan perempuan menjadi kritis terhadap penggunaan dan pengalokasian anggaran. Sehingga perempuan dapat pula berkontribusi dalam memastikan implementasi anggaran yang responsif gender yang menjamin dipenuhinya hak-hak perempuan.


Peran Pemerintah yang Dibutuhkan dalam Mendorong Inisiatif Pencegahan Korupsi oleh Perempuan

Terkait inisiatif-inisiatif pencegahan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat negara perlu hadir dengan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan responsif gender (gender responsive governance) yang mengakomodasi kebutuhan dan hak dengan perspektif gender.

 

Sejauh ini telah banyak kajian yang menyebutkan bahwa korupsi memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki maupun perempuan. Korupsi juga dengan berbagai jalan telah menghambat akses perempuan pada sumber daya dan pelayanan publik. Korupsi menghambat akses perempuan pada pasar dan kredit. Korupsi menimbulkan bentuk pemerasan seksual yang mana perempuan lebih rentan pada kasus ini. Selanjutnya, korupsi akan memperkuat marjinalisasi sosial dan ekonomi perempuan.

 

Berdasarkan survei tahun 2017 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII), Indonesia saat ini telah mengalami perubahan positif terkait dengan persepsi korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2017 mencapai poin 60,8 yang mana ini meningkat bila dibandingkan dengan IPK Indonesia pada tahun 2015 yakni 54,7. Hal ini menunjukkan bahwa telah banyak upaya pencegahan korupsi yang dilakukan dan sudah banyak peningkatan pada sektor pelayanan publik baik dari sisi reformasi regulasi maupun regulasi.[v]

 

Pemerintah pula saat ini telah menyediakan kanal-kanal pelaporan korupsi yang memudahkan masyakarat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu kanal pelaporan yang dikembangkan adalah kanal yang dikembangkan oleh Kantor Staf Kepresidenan bernama LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara peningkatan kesadaran masyarakat akan perannya melakukan upaya pencegahan korupsi dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian berdasarkan data yang dihimpun LAPOR pada tau 2017, kontribusi perempuan dalam melaporkan korupsi melalui LAPOR masih terbilang sedikit yakni dari 383 laporan terkait korupsi terdapat tiga pelapor yang mengklaim diri sebagai perempuan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut lebih aktif mensosialisasikan mengenai pentingnya kesadaran dan peran aktif masyarakat khususnya perempuan dalam pencegahan korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu pula mensosialisasikan secara lebih luas mengenai jaminan perlindungan bagi pelapor korupsi, sehingga tidak ada keragu-raguan dari masyarakat yang mengetahui tindak korupsi dan ingin melapor.[vi]

 

Lebih jauh lagi pemerintah pun perlu hadir untuk mengukur dampak korupsi secara tersegregasi jenis kelamin serta mengukur bentuk korupsi yang khas dialami dampaknya oleh perempuan seperti pemerasan seksual dan konflik sumber daya alam. Misalnya saja pada salah satu penyelesaian konflik sumber daya alam yang didampangi oleh MCW yang mana masyarakat berkonflik dengan pihak perusahaan karena mata air di desa mereka termasuk dalam wilayah konsesi yang akan dibangun hotel. Hal ini sangat berdampak kepada masyarakat khususnya masyarakat perempuan karena perempuan selama ini telah mengandalkan mata air tersebut untuk menunjang penyelesaian kerja-kerja rumah tangga mereka. Masyarakat perempuan kemudian terlibat aktif dalam upaya advokasi dengan didampingi oleh MCW, teridentifikasi bahwa dalam konflik tersebut terkandung unsur korupsi dalam proses perizinan pembangunan hotel. Kasus ini secara jelas menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak langsung yang lebih dirasakan oleh perempuan. Saat ini proses pembangunan hotel di daerah mata air tersebut telah dihentikan. Hal ini membuktikan dengan peningkatan pemahaman pada perempuan akan hak dan kebutuhannya perempuan pada posisi yang paling rentan terkena dampak korupsi dapat bertutur dan menceritakan pengalamannya hingga dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi.

 

Namun demikian, hingga saat ini belum banyak studi maupun survei terkait korupsi yang memperhitungkan aspek gender dan kemiskinan dalam analisisnya. Adanya studi maupun survey yang memperhatikan perbedaan dampak korupsi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hal ini mendesak untuk segera dipenuhi agar arah kebijakan yang diambil dapat sejalan dengan langkah pemerintah menuju tata pemerintahan yang baik dan responsif gender. Sebab korupsi menjadi rintangan yang menghambat pembangunan dan memperparah marjinalisasi sosial dan ekonomi perempuan.

 

[i] USAID CEGAH on Technical Application 610700.01.17.929 RFA – Study on Impact of Corruption on Women       

[ii] UNDP. (2008) dalam UNDP dan UNIFEM. (2010). Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections. New York: United Nations Development Programme dan United Nations Development Fund for Women.p:10.

[iii] Hasil Wawancara dengan Sulis Peserta Pelatihan Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi bagi Perempuan di Jember, 13 November 2017

[iv] Hasil Wawancara dengan Intan Peserta Pelatihan Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi bagi Perempuan di Jember, 16 November 2017

[v] Kristian Erdianto. (22 November 2017). “Dua Tahun Terakhir, Indeks Perspesi Korupsi di 12 Kota Membaik”. Diambil dari http://nasional.kompas.com/read/2017/11/22/15103661/dua-tahun-terakhir-indeks-persepsi-korupsi-di-12-kota-membaik

[vi] Monitta Putri Lisa Mary. (2017). Materi Paparan terkait LAPOR! Dalam pelatihan Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi bagi Perempuan.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini