Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Narasi Permasalahan Perempuan: Catatan bagi Kabinet Indonesia Maju

    Tulisan ini merupakan catatan kecil, yang mengajak kita semua untuk memikirkan apa saja permasalahan yang diharapkan menjadi perhatian kerja Kabinet Indonesia Maju. Apa sajakah permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia yang perlu menjadi perhatian?   Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk Kawin Anak & Perdagangan Orang   Menurut Komnas Perempuan, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) tahun 2018 adalah 406.178 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 348.466 orang. Hal yang patut dicatat bahwa angka KtP di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Hanya tahun 2016 mengalami penurunan tetapi meningkat kembali hingga tahun 2018.  

Women Research Institute (WRI) saat ini sedang menjalankan program pelatihan advokasi berbasis data untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam upaya mengatasi permasalahan konsesi hutan. Pelaksanaan program pelatihan ini didukung oleh Global Forest Watch yang berada di bawah World Resource Institute. Program pelatihan ini akan dilaksanakan di dua kabupaten di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan sebagai tindak lanjut dari penelitian WRI sebelumnya mengenai Gender, Transparansi, dan Partisipasi dalam Perizinan Konsesi.


Melalui penelitian sebelumnya, WRI mendapatkan temuan bahwa perempuan banyak mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan dan lahan namun seringkali tidak dilibatkan dalam pertemuan–pertemuan yang membahas mengenai pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan lahan. Warga masyarakat perempuan jarang memperoleh informasi langsung, padahal perempuan justru merasakan dampak langsung dari keputusan yang diambil.

Permasalahan kebakaran hutan yang melanda Indonesia tiap tahun selama dua dekade terakhir tidak hanya menjadi sorotan dunia internasional, namun juga menjadi bencana yang menyebabkan deforestasi dalam skala besar. Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi pada Maret 2014 di Provinsi Riau menjadi penyumbang titik api terbanyak, dengan empat kabupaten yakni Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Siak sebagai penyumbang 52% titik api dari keseluruhan titik api di Indonesia. Peristiwa kebakaran tersebut tentu berdampak hebat kepada warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi konsesi hutan yang mayoritas menjadi titik api. Seringkali dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia memberikan hak kelola kepada perusahaan-perusahaan besar swasta melalui pemberian izin kelola puluhan tahun (berkisar antara 20-55 tahun),  yang akhirnya justru merusak hutan dan tidak mengindahkan hak warga desa. Namun demikian, selama ini belum ada penelitian mengenai partisipasi publik dalam pengelolaan hutan dan proses konsesi hutan di Indonesia, terutama terkait dengan persoalan gender.

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan terbesar di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, Provinsi Riau menjadi penyumbang titik api terbanyak dalam peristiwa kebakaran hutan. Sebagai gambaran, empat kabupaten di Provinsi Riau yakni Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Siak menyumbang 52% titik api dari keseluruhan titik api di seluruh Indonesia. Sedangkan perkiraan luas hutan yang mengalami deforestasi adalah 373.373 hektar.

Permasalahan kebakaran hutan yang menimbulkan berbagai dampak ekonomi, kesehatan, dan lingkungan terhadap masyarakat setempat ternyata berdampak paling besar terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap sebagai mengemban tanggung jawab domestik, sehingga segala hal yang berdampak pada keberlangsungan keluarga menjadi tanggung jawab perempuan.

Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini