Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Gerakan feminis berkembang dengan ide bahwa kita semua sebagai perempuan mengalami penindasan. Perempuan mempunyai pengalaman yang sama di dalam sistem patriarki, sebagai korban patriarki, semua perempuan adalah sister. Sisterhood adalah bentuk pertama yang muncul dalam gerakan feminis.

 

Penindasan perempuan didasarkan atas tubuh dan perasaan yang sama sebagai korban dari patriarki. Perempuan hidup dalam ide commonality of oppression, karena patriarki ada dimana-mana. Ada perasaan yang sama di antara perempuan, seperti merasa ada persoalan aborsi, perkosaan, pemukulan dalam rumahtangga dan banyak proses-proses psikologis untuk merasa low self-awareness. Oleh karenanya penting dibangun gerakan perempuan dalam kebersamaan itu.

Dalam rangka merumuskan masukan bagi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang sedang dibahas di Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, perwakilan Women Research Institute (Edriana Noerdin dan Nur Aini) berpartisipasi pada acara diskusi dengan tema Perempuan dalam RUU Pemilu yang dikoordinasi oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia.

 

Rumusan yang dihasilkan dari diskusi ini, akan dijadikan rekomendasi bagi Pansus RUU Pemilu melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum). Topik diskusi mengenai isu awal mengenai parlementary treshold, jumlah daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi per dapil berubah menjadi penempatan perempuan selang-seling (satu diantara dua). Keterwakilan perempuan 30% di setiap dapil dan penetapan sangsi jika ada partai politik (parpol) yang melanggar.

Bedah Buku ”Jakarta Uncovered-Membongkar Kemaksiatan, Membangun Kesadaran Baru” karya Nori Andriyani mengupas berbagai alasan klise kaum lelaki dalam mempertahankan kebiasaannya membeli layanan seks perempuan. Kebiasaan buruk yang melanggengkan penindasan kaum perempuan. Bisnis yang mempertahankan perdagangan perempuan dan anak, jeratan hutang perempuan yang dijual, kekerasan fisik terhadap perempuan, perkosaan dan eksploitasi ekonomi perempuan. Acara ini diselenggarakan oleh Women Reserach Institute pada Kamis, 2 Desember 2010 di Kantor WRI.

Hampir lima tahun, advokasi anggaran berkeadilan gender dilaksanakan oleh LSM di Indonesia. Advokasi anggaran berkeadilan gender mulai diterapkan pada tahun 2001 oleh beberapa LSM anggota forum Gender Budget Analysis yang bekerja di level nasional dengan jaringan di daerah dan anggota forum yang bekerja di level daerah. Di level nasional, forum ini melakukan advokasi gender budget dengan mendesak MPR agar mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 30%, kesehatan 15% dan anggaran pemberdayaan perempuan 5% dari APBN (TAP MPR No. 6/2002). Di level daerah, forum ini mendorong pemerintah lokal untuk menyusun anggaran yang sensitif gender, seperti yang dilakukan di Sumatera Barat, bersama dengan Pemda dan DPRD menganalisa dampak pelaksanaan APBD terhadap laki-laki, perempuan dan anak perempuan.

Hampir lima tahun, advokasi anggaran berkeadilan gender telah dilaksanakan oleh LSM di Indonesia. Advokasi anggaran berkeadilan gender ini mulai diterapkan pada tahun 2001 oleh beberapa LSM anggota forum Gender Budget Analysis yang bekerja di level nasional dengan jaringan di daerah dan anggota forum yang bekerja di level daerah. Di level nasional, forum ini melakukan advokasi gender budget dengan mendesak MPR agar mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 30%, kesehatan 15% dan anggaran pemberdayaan perempuan 5% dari APBN (TAP MPR No. 6/2002). Di level daerah, forum ini mendorong pemerintah lokal untuk menyusun anggaran yang sensitif gender, seperti yang dilakukan di Sumatera Barat, bersama dengan Pemda dan DPRD menganalisa dampak pelaksanaan APBD terhadap laki-laki, perempuan dan anak perempuan.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini