Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Women Research Institute (WRI) berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) merupakan kebijakan yang penting untuk diperjuangkan. Bentuk dukungan WRI terhadap inisiatif parlemen ini adalah dengan melakukan penelitian kebijakan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk proses legalisasi RUU KKG.

 

Pada akhir 2013, penelitian kebijakan telah selesai dilakukan dan menghasilkan Policy Paper dan Policy Brief. Pada 16 Januari 2014 WRI kemudian mengadakan Seminar Publik bertema “Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender”. Seminar ini sebagai sarana penyebarluasan hasil penelitian dan rekomendasi WRI terhadap RUU KKG. Seminar dilaksanakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Antusiasme masyarakat terhadap seminar ini sangat besar, terbukti dari jumlah peserta yang mencapai 144 dari berbagai kalangan seperti dari pemerintahan, DPR-RI, Partai Politik, kalangan universitas atau pusat kajian universitas, NGO, Funding Agency/Embassy, dan media.

Sehubungan dengan selesainya proses penulisan laporan penelitian yang telah dilakukan WRI dengan tema "Akses dan Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan pada Perempuan Miskin" di 7 kabupaten: Lampung Utara, Lebak, Indramayu, Solo, Jembrana, Lombok Tengah, dan Sumba Barat. WRI memandang perlu untuk mengadakan seminar guna memaparkan hasil penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 30 Juni 2008, WRI mengundang rekan-rekan aktivis perempuan, pegiat, pengamat ataupun peneliti yang bergerak di isu kesehatan reproduksi perempuan serta para ahli yang memiliki pengalaman penelitian di bidang kesehatan yang mencakup masalah sosial dan kesehatan reproduksi perempuan. Selain itu, WRI juga akan mengundang ahli statistik yang memiliki pengalaman penelitian survei untuk memberi masukan terhadap hasil survei penelitian yang telah dilakukan.

Otonomi daerah telah menciptakan ruang negosiasi yang membuat tata pemerintahan lokal menjadi lebih mungkin diakses oleh para pelakunya (stakeholders). Women Research Institute (WRI) melakukan dua tahap penelitian untuk melihat bagaimana dampak ruang negosiasi yang baru ini pada definisi peran gender dalam tata pemerintahan lokal. Peran gender ini, dalam pandangan kami, merupakan landasan bagi para pelaku dalam struktur tata pemerintahan lokal untuk merancang dan menerapkan berbagai agenda kebijakan. Penelitian kami pada tahap pertama menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah lokal menggunakan definisi sesuai dengan yang dianjurkan oleh kebijakan pengarus-utamaan gender, akan tetapi tidak membuatnya menjadi program atau kebijakan konkret untuk menerapkan definisi gender yang baru ini. Karena itu dalam penelitian tahap kedua WRI membandingkan antara pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari dengan asumsi gender yang digunakan pemerintah daerah.

Women Research Institute (WRI) meluncurkan Jurnal Afirmasi edisi kedua hasil penelitian terbaru mengenai gerakan perempuan. Peluncuran jurnal yang dibarengi dengan diskusi dengan tema terkait ini diadakan pada 14 Mei 2013 di Jakarta. Jurnal ini  mengupas bentuk-bentuk kuasa perempuan baik yang muncul dalam gerakan sosial dan implikasi sosial, budaya, dan politik baik di tingkat individu, keluarga, kelompok masyarakat sipil, maupun masyarakat secara umum. Faktor-faktor seperti ekonomi dan politik global maupun lokal serta keterlibatan kekuatan ‘ekstra lokal’ dan ‘respon lokal’ terhadap feminist leaderships pada beberapa organisasi perempuan di Jakarta, Lombok, Padang, Sumatera Utara dan Lampung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapat gambaran atas isu dan tantangan persoalan perempuan yang tengah atau akan dihadapi oleh organisasi perempuan.

Perubahan yang berlangsung di Nanggroe Aceh Darussalam yang diakibatkan oleh bencana alam Tsunami membuat seluruh sarana dan prasarana pelayanan publik, rasa aman masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat mengalami kehancuran. Proses-proses perbaikan sarana dan prasarana publik tersebut yang lebih banyak menjadi agenda utama pemerintah pusat dan lembaga-lembaga internasional, tapi tidak diikuti dengan proses penyadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam menentukan kembali proses perbaikan sarana dan prasarana publik mereka. Dan yang penting lagi adalah pemikiran bersama mengenai strategi guna melakukan rekonstruksi sosial di NAD.

 

Karena selain persoalan Tsunami, masyarakat di sana sebelumnya sudah menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konflik berkepanjangan, yang akhirnya membuahkan kemiskinan, terutama bagi banyak perempuan di Aceh.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini