Editorial
-
Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan
Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.
UNDP sudah melakukan pemetaan kebutuhan dengan menggunakan pendekatan gender (gender need assessment) di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah pada 2004 dan menerbitkan hasilnya pada 2005. Rekomendasi dari pemetaan kebutuhan ini dengan tegas menyatakan adanya kebutuhan akan kegiatan peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan di kawasan-kawasan pasca kerusuhan tersebut.
Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, UNDP meminta dilaksanakan sebuah pemetaan kebutuhan untuk kegiatan peningkatan kapasitas sebagai sebuah tahapan persiapan bagi usulan program menciptakan perdamaian dan kepemimpinan kaum perempuan di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Tahap persiapan ini bermaksud untuk:
-
Melakukan konsultasi dengan organisasi-organisasi kaum perempuan dan aktivis perempuan mengenai program usulan tentang upaya menciptakan perdamaian dan kepemimpinan kaum perempuan;
-
Mengidentifikasi kebutuhan kaum perempuan untuk kegiatan peningkatan kapasitas, dan menilai kelayakan program usulan;
-
Mendapatkan masukan dari organisasi kaum perempuan dan aktivis perempuan mengenai metodologi dan alat-alat yang diperlukan untuk membangun kepemimpinan kaum perempuan dan meningkatkan kapasitas mereka;
-
Mengidentifikasi peserta-peserta perempuan yang potensial dan kordinator tingkat propinsi untuk kegiatan penilaian kebutuhan bagi peningkatan kapasitas.
Tahap persiapan termasuk pemetaan cepat terhadap program peningkatan kapasitas bagi kepemimpinan kaum perempuan dan upaya menciptakan perdamaian di Indonesia dan juga di tingkat global. Selain itu, tahapan ini juga mencakup kegiatan lokakarya penilaian kebutuhan bagi program peningkatan kapasitas, di mana kaum perempuan yang mewakili pemerintah daerah dan DPRD (pemerintahan/politik), pengusaha perempuan, pemilik usaha ekonomi skala kecil, organisasi sosial dan kebudayaan di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan agenda peningkatan kapasitas.
Kaum perempuan dari daerah-daerah pasca kerusuhan ini akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan presentasi tentang program peningkatan kapasitas terkait dengan kepemimpinan kaum perempuan dan upaya menciptakan perdamaian di daerah lain di Indonesia maupun di tingkat global dan saling berbagi pengalaman. Kaum perempuan sendiri yang nantinya mengidentifikasi kegiatan peningkatan kapasitas seperti apa yang paling mereka perlukan. Tujuan awal dari kegiatan peningkatan kapasitas ini adalah untuk meningkatkan posisi tawar kaum perempuan di dalam organisasi-organisasi mereka masing-masing dan untuk melakukan advokasi tentang program pengembangan komunitas (community development program) yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi kaum perempuan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya perdamaian.
Perhatian khusus dari penilaian kebutuhan bagi peningkatan kapasitas ini adalah pada keterlibatan kaum perempuan dalam program SPADA (Support for Poor and Disadvantaged Areas) dan program PTD (Peace through Development) yang didukung oleh pemerintah.
Atas bantuan dana dari Crises Prevention dan Recovery Unit of UNDP dan SPADA Program of World Bank, 2005
Disiapkan oleh: Edriana Noerdin and Sita Aripurnami
Women Research Institute
Unduh:
Laporan akhir lengkap Women's Leadership and Peace Building Program WRI - UNDP