Penelitian Politik dan Perempuan
- Moral Ekonomi Perempuan Pabrik Dinamika Kehidupan di Tempat Kerja
Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai buruh perempuan yang ditulis oleh beberapa peneliti dari Women Research Institute (WRI) dengan menggunakan metode feminis. Studi kasus tentang buruh perempuan yang bermigrasi dari perdesaan ke perkotaan dan pelbagai tantangan dalam dunia industrial dan kehidupan kota tidak hanya dimaksud untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang pergulatan hidup buruh perempuan, melainkan juga sebagai upaya untuk mengangkat dan mengungkap secara lebih jernih suara hati mereka.
- Dialog Publik Representasi Perempuan Indonesia Pasca Judicial Review UU Pemilu No.10/2008
Harapan dari dialog publik ini akan menghasilkan cara atau celah bagaimana mendongkrak suara perempuan di parlemen, terkait dengan dikeluarkannya judicial review. Penerapan suara terbanyak yang sesuai dengan nilai demokrasi, seharusnya tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan sebagai kelompok yang termarginalkan oleh aturan ini. Atas dasar ini maka patut dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan keterwakilan perempuan pasca Judicial Review “aturan suara terbanyak”.
- Rangkuman Workshop Metode Penelitian Kualitatif dengan Perspektif Feminis
Menelaah secara kritis kebenaran pemikiran dan pemahaman tentang perempuan dianggap penting diulas dalam workshop karena dengan kesadaran kritis terhadap kenyatan sosial, seorang peneliti akan memiliki kerangka konseptual dan analisis yang tajam dalam membaca realitas sosial yang dihadapi perempuan.
- Delphi Panel: Perempuan dan Politik dalam Era Otonomi Daerah di Indonesia
Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya undang-undang pemilu No. 12/2003, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal.
- Politik Identitas Perempuan Aceh
Tulisan ini memakai analisa diskursif sebagai metodologinya dengan jalan mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur dan wawancara. Mengikuti Weedon, Tulisan ini melihat bagaimana wacana bekerja pada tingkat bahasa, institusi dan proses sosial, dan subjektivitas. Analisa terhadap beberapa versi kumpulan Hikayat Perang Sabil menunjukkan bagaimana makna akan nasionalisme, relasi gender, dan agama dipertarungkan secara historis pada tingkat bahasa. Analisa pada pendomestikasian perempuan Indonesia secara umum dan perempuan Aceh secara khusus menunjukkan bagaimana wacana bekerja pada tingkat institusi sosial, yang mengembangkan diskriminasi politis, sosial, dan hukum terhadap perempuan. Untuk melihat lebih dekat peranan perempuan Aceh sebagai agen (pelaku) perubahan sosial, tulisan ini melihat bagaimana pergulatan makna terjadi di tingkat subjektivitas.
- Peran Gender dalam Politik Lokal: Studi di Delapan Kabupaten/Kota
Data yang dikumpulkan selama penelitian tahap kedua ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan belum merupakan faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Perempuan belum mendapatkan manfaat layanan pemerintah secara optimal dan belum mendapatkan ruang yang cukup untuk menyatakan kebutuhan, gagasan mereka serta menujukkan potensi yang mereka miliki. Kekurangan ini, jika dibenahi, merupakan salah satu langkah penting untuk memperbaiki kualitas layanan pemerintahan lokal dan penerimaan manfaat oleh multipelaku, terutama perempuan, serta partisipasi mereka dalam penyelenggaraan tatapemerintahan lokal.
- Potret Perempuan dalam Era Otonomi Daerah
Tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal baik di tingkat nasional maupun lokal besar pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan. Hal ini disebabkan karena kehidupan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga politik formal. Kondisi yang sedemikian itu sangat ditentukan oleh siapa yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, perspektif apa yang digunakan serta ideologi apa yang tersembunyi di balik kebijakan publik yang diberlakukan.
