Workshop
- Seminar Suara Terbanyak vs Nomor Urut Keterwakilan Perempuan
Pandangan melemahnya keterwakilan perempuan di parlemen pasca Pemilu dengan suara terbanyak patut diuji kembali. Keterwakilan perempuan di DPR RI secara kuantitas menunjukkan angka tertinggi sepanjang sejarah parlemen di Indonesia, yakni 18% dari seluruh anggota legislatif terpilih adalah perempuan.
- Dialog Publik Representasi Perempuan Indonesia Pasca Judicial Review UU Pemilu No.10/2008
Diharapkan dari dialog publik ini akan menghasilkan cara atau celah bagaimana mendongkrak suara perempuan di parlemen, terkait dengan dikeluarkannya judicial review. Penerapan suara terbanyak yang sesuai dengan nilai demokrasi, seharusnya tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan sebagai kelompok yang termarginalkan oleh aturan ini. Atas dasar ini maka patut dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan keterwakilan perempuan pasca Judicial Review “aturan suara terbanyak”.
- Kursus Kepemimpinan Keenam Gender, Seksualitas, dan Kesehatan di Asia Tenggara dan China, Thailand, 2007
Meningkatkan pengetahuan pihak lain tentang WRI baik nasional maupun internasional dengan cara berpartisipasi dalam Kursus Kepemimpinan Ke enam tentang Gender, Seksualitas, dan Kesehatan di Asia Tenggara dan China.
- Pengembangan Modul Lokakarya Advokasi untuk Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi, dan Anak
Pengembangan modul lokakarya telah sampai pada draft ke empat, banyak masukan yang sangat positif dan perwakilan Departemen Kesehatan menyatakan bahwa perbaikan dari modul sangat bermanfaat bagi mereka, terutama mengenai topik tentang Analisis Anggaran dan Identifikasi Problem Lokal dalam Isu Kematian Ibu dan Anak. Pihak Departemen Kesehatan juga merasa bahwa alat advokasi, yaitu substansi presentasi yang dilakukan oleh para peserta dalam kegiatan advokasi mereka sangat kuat dan baik sekali. Dan lokakarya tersebut telah melengkapi peserta dengan kemampuan untuk melakukan lobbi dan advokasi untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak.
- Konferensi Hal-Hak Asasi Perempuan Internasional, Philippina, Mei 2007
Program yang diikuti ini adalah Konferensi tentang Hal-Hak perempuan Internasional dan Workshop tentang Migrasi yang diselenggarakan oleh Women and Gender Institute (WAGI), Miriam College. Selain menjadi partisipan dalam kedua kegiatan di atas, WRI juga melakukan kunjungan ke beberapa organisasi perempuan di Manila dalam rangka membangun jaringan/networking.
- Pertemuan ke 50 dari Komisi “the Status of Women”, 27 Februari-10 Maret 2006
Melakukan lobby di tingkat internasional mengenai pentingnya melakukan ratifikasi tentang beberapa konvensi internasional yang terkait dengan kondisi kesetaraan gender, seperti konvensi penghapusan kerja paksa dan konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya.
- Mencari Model Penelitian Feminis dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial, 30 September 2005
Buku ini menyuguhkan fakta bahwa kaum feminis telah menggunakan semua metode yang ada dan sekaligus menemukan metode-metode baru. Reinharz mengajak kita semua untuk membahas dua hal penting. Pertama, mengenai “asal-muasal pengetahuan” (the nature of knowledge) baik antar mereka yang memandang dirinya sebagai feminis dan yang bukan. Ke dua, tentang “dilema” yang kerap muncul, bahkan antar peneliti yang memandang diri mereka sebagai feminis, berkaitan dengan persoalan “subyektivitas” (subjectivity), “keragaman” (diversity), “hubungan” (rapport) dan “ilmu” (science).
- Seminar Representasi Perempuan dalam Rekonstruksi Sosial Aceh
Tidak bisa dipisahkan antara Aceh sebelum dan sesudah Tsunami. Karena banyak kerja yang terhenti dalam konteks Aceh saat terjadinya tsunami. Karena tsunami, banyak organisasi yang berubah orientasi kerja kepada kerja-kerja emergency.
- Workshop Partisipasi Perempuan dalam Rekonstruksi Sosial Aceh
Otonomi daerah telah menciptakan ruang negosiasi yang membuat tata pemerintahan lokal menjadi lebih mungkin diakses oleh para pelakunya (stakeholders). WRI melakukan dua tahap penelitian untuk melihat bagaimana dampak ruang negosiasi yang baru ini pada definisi peran gender dalam tata pemerintahan lokal. Peran gender merupakan landasan bagi para pelaku dalam struktur tata pemerintahan lokal untuk merancang dan menerapkan berbagai agenda kebijakan.
- Strategi Representasi Perempuan dalam Rekonstruksi Sosial Aceh
Aceh pada umumnya dan perempuan Aceh pada khususnya telah mengalami penderitaan yang panjang akibat konflik yang berkepanjangan dan akibat kemiskinan yang mereka alami. Dari laporan Index Pembangunan Manusia yang diterbitkan bersama BPS, Bappenas dan UNDP, 4 dari 14 Kabupaten/Kota yang terdaftar di Aceh Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)nya berada diangka yang sangat rendah yaitu diatas 300 yang tergolong sangat miskin (yang paling miskin No. 341)
