MENCARI UJUNG TOMBAK PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA

Editor: Edriana Noerdin
Penerbit: Women Research Institute, 2011
Tebal: xxii + 194 halaman
ISBN: 978-602-9230-00-0
Harga: Rp. -

• Bab I
  Pendahuluan: Angka Kematian Ibu Tetap Tinggi di Indonesia
• Bab II
  Kurangnya Kemauan Politik dan Alokasi Anggaran untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan
• Bab III
  Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan Reproduksi Tidak Memadai
• Bab IV
  Pondok Bersalin Desa sebagai Langkah Awal untuk Mengurangi Kematian Ibu
• Bab V
  Dukun Bayi adalah Mitra Kerja
• Bab VI
  Wewenang atas Tubuh Perempuan dan Tingginya Angka Kematian Ibu
• Kesimpulan
  Satu Desa, Satu Polindes, Satu Bidan

Buku ini bertujuan mencari ujung tombak untuk memutus tingginya angka kematian ibu yang terus terjadi di Indonesia berdasarkan penelitian WRI mengenai akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan miskin di enam kabupaten dan satu kota. Buku ini berpendapat bahwa di satu sisi ada kekurangan kemauan politik, kebijakan dan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan. Di sisi lain, kemiskinan, buruknya infrastruktur jalan, terpencilnya tempat tinggal dan terbatasnya transportasi umum membuat perempuan miskin yang hidup di daerah-daerah terpencil menganggap rumah sakit di kota dan Puskesmas di kelurahan terlalu jauh untuk dicapai dan terlampau mahal. Karena itulah, pemerintah pusat seharusnya mengeluarkan kebijakan ”Satu Desa, Satu Polindes, Satu Bidan” dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membuat berbagai fasilitas kesehatan yang memadai agar lebih dekat dengan tempat tinggal perempuan miskin di daerah-daerah terpencil. Namun, efektifitas pelaksanaan kebijakan “Satu Desa, Satu Polindes, Satu Bidan” tidak hanya bersandar pada kecukupan anggaran semata.

Buku ini berpendapat bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan “Satu Desa, Satu Polindes, Satu Bidan” juga tergantung pada efektifitas pendidikan umum mengenai kesetaraan dan keadilan gender, agar membuat suami dan keluarga perempuan miskin di daerah-daerah terpencil menyadari bahwa hidup perempuan juga layak diselamatkan. Fakta bahwa perempuan miskin tidak memiliki kontrol atas tubuh mereka adalah sebuah kendala utama dalam upaya penurunan angka kematian ibu yang tinggi di negeri ini. Pendidikan mengenai kesetaraan dan keadilan gender selain diberikan kepada masyarakat seharusnya juga diberikan kepada para pembuat kebijakan. Asuransi kesehatan nasional yang menyeluruh yang mencakup seluruh penduduk, termasuk perempuan miskin yang tinggal di daerah terpencil, akan menjadi pelengkap bagi efektifitas pelaksanaan kebijakan ”Satu Desa, Satu Polindes dan Satu Bidan”, sehingga diperlukan banyak pembuat kebijakan yang gender sensitive untuk bisa mengesahkannya.***