---

Latar Belakang

Selama lima tahun terakhir ini, para NGO di Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya meningkatkan peranan pemerintah daerah (inclusive local governance) serta keterlibatan warga (citizen engagement), dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kalangan marjinal, terutama perempuan. Dengan tujuan untuk mengurangi dan menyelesaikan berbagai masalah ketidakadilan sosial di Indonesia. Adapun salah satu upaya yang dipandang strategis adalah pilihan untuk melakukan advokasi anggaran berkeadilan gender guna mendorong penerapan anggaran berkeadilan gender baik di tingkat nasional maupun lokal.

Sepanjang bulan Februari hingga Juli 2006, Women Research Institute (WRI) melaksanakan program "Penilaian Dampak dan Kapasitas Program Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender" di enam wilayah, yakni Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan Partnership dengan dukungan EU. Program tersebut meliputi beberapa kegiatan seperti kajian, lokakarya dan FGD, serta "Lokakarya Nasional Peningkatan Kapasitas" bagi pihak eksekutif, legislatif dan NGO pelaksana advokasi anggaran berkeadilan gender dari 6 wilayah, yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas sebelumnya. Dari hasil program dan kegiatan tersebut diperoleh gambaran, sekalipun telah ditetapkan regulasi-regulasi yang lebih berkeadilan gender, namun penerapannya belum memberikan dampak pada membaiknya kesejahteraan kalangan marjinal, terutama perempuan.

Selain itu, keberagaman pemahaman anggaran berkeadilan gender antar stakeholder disertai lambatnya peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan di daerah, menyebabkan hanya segelintir daerah saja yang mampu melakukan pengawalan proses penerapan regulasi-regulasi tersebut. Salah satunya adalah regulasi yang membuka partisipasi publik, dalam hal perencanaan dan penganggaran, yang dikenal dengan proses Musrenbang. Proses pengawalan tersebut, misalnya pada proses Musrembang, sangat sulit karena harus dilakukan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten/kota. Adanya kendala dan rintangan yang sulit dalam melakukan pendampingan dalam proses seperti yang telah disebutkan di atas, mengakibatkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan gender tetap belum dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan kalangan marjinal dan perempuan. Kendala lain dalam penerapan anggaran berkeadilan gender tidak hanya bersifat struktural namun juga kultural. Resistensi budaya masyarkat terhadap istilah gender juga memberi pengaruh terhadap keberhasilan penerapan anggaran berkeadilan gender.

Dari hasil kajian serta kegiatan "Penilaian Dampak dan Kapasitas Program Advokasi Gender Budgeting" di enam wilayah ini, dirasakan sangat penting untuk menerbitkan hasil kajian tersebut serta diseminasi ke berbagai pihak yang terlibat dalam advokasi anggaran berkeadilan Gender. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang berbagi pengalaman dan mendatangkan proses pembelajaran berbagai pihak yang terlibat menuju anggaran berkeadilan gender serta memberikan kontribusi dalam pelaksanaan advokasi anggaran yang berkeadilan gender yang lebih efektif.

Tujuan

1. Diseminasi hasil kajian "Penilaian Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender"
2. Melakukan proses pembelajaran berbagai pihak yang terlibat menuju anggaran berkeadilan gender
3. Memberikan kontribusi dalam pelaksanaan advokasi anggaran yang berkeadilan gender yang lebih efektif.

Waktu dan Tempat

Rabu, 30 Agustus 2006
Pkl. 09.30 - 13.00 WIB
Auditorium S. Widjojo Centre Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman No. 71, Jakarta Selatan

Pembahas

1. Ibu Edriana Noerdin, MA (Women Research Institute)
   "Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender"
2. Ibu Emi Rachmawati (Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan)
   "Pentingnya Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender, Salah Satu Bentuk Gender Mainstreaming"
3. Bp. Drs. Abdul Kadir, MA (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departeman Keuangan)
   "Pentingnya Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender"

Moderator

Ibu Sita Aripurnami

PELUNCURAN

• Buku Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender
• Buku Potret Kemiskinan
• Website WRI

Proses Acara

Pembukaan:

Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kami haturkan kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Kami juga mengucapkan terimakasih pada Eropean Union Comission dan Partnership atas dukungannya hingga terselenggaranya acara ini. Terima kasih pada Ford Foundation yang telah memfasilitasi tempat bagi penyelenggaraan acara ini.

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 Agustus 2006, kami WRI menyelenggarakan acara "Peluncuran dan Diskusi Buku Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender". Buku ini merupakan hasil penelitian WRI di enam wilayah di Indonesia yaitu Solo, Yogyakarta, Mataram, Makassar, Surabaya, dan Kupang.

WRI adalah lembaga penelitian yang mengembangkan konsep tata pemerintahan yang adil gender untuk melihat dampak otonomi daerah terhadap partisipasi politik perempuan dalam politik lokal.

Susunan Acara:

1. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Direktur Eksekutif WRI, Ibu Sita Aripurnami
2. Diskusi Buku Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender
3. Peluncuran buku
4. Penutup diakhiri dengan makan siang

Sambutan:
Sita Aripurnami (Direktur Eksekutif)

Pada hari ini WRI menyelenggarakan diskusi dan peluncuran buku WRI tentang Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender. Kegiatan ini berjalan berkat dukungan partnership dan EU untuk membiayai studi yang diadakan di enam daerah yaitu Nusa Tenggara Timur: Kupang, Jawa Timur: Surabaya dan Lamongan, Yogyakarta: Gunung Kidul, Surakarta, Mataram, dan Makassar. Sementara ada teman-teman lain yang juga melakukan advokasi di daerah lain. Jadi gambaran yang akan tampil dari hasil studi ini tidak akan sama dengan daerah lain. Diskusi nanti untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

Studi ini dimulai sejak awal tahun ini selama sekitar tiga bulan, dan telah di selenggarakan lokakarya nasional pada Juni lalu. Studi ini telah mendapat masukan dari daerah-daerah yang diteliti untuk konfirmasi. Tolong dilihat buku yang akan diluncurkan untuk melengkapi upaya ABG.

Telah hadir Ibu Emi dari KPP, yang akan memberikan ulasan ABG, Bapak Abdul Kadir dari Depkeu, mudah-mudahan wakil dari lembaga pemerintah kita bisa menyasar anggaran yang lebih ABG. Dengan ini acara peluncuran dan diskusi buku dibuka.