Pembahas 2:
Bapak Wilson Siahaan
(MDG Advocacy Analyst, UNDP)

Saat ini saya menjabat sebagai MDGs Advocacy Analist UN Millenium Campaign dan bagian dari UN Residence Coordinator Office. Saya menyambut gembira hasil penelitian WRI yang mencoba memotret secara komprehensif kematian ibu di Indonesia. Tantangan terbesar dari MDGs di Indonesia adalah isu kesehatan khususnya mengenai kematian ibu. Berdasarkan report dari pencapaian MDGs di Asia Pasifik, kematian ibu memang merupakan fenomena di banyak negara seperti di India dan Cina. Hal yang harus kita upayakan adalah rencana lima tahun ke depan untuk pencapaian MDGs dalam putaran terakhirnya ini. Seharusnya Pemerintah melakukan perencanaan yang komprehensif, yang tidak hanya dilakukan oleh Departemen Kesehatan tapi juga instansi lain. Sebagai contoh, Departemen PU dan juga Departemen Perhubungan harus terlibat untuk meningkatkan kualitas penghubung fasilitas dengan masyarakat.

Hal yang berikutnya juga penting adalah ketersediaan data, dimana diperlukan data dengan sample yang kecil dengan ekstrapolasi. Pada tahun 2009 yang lalu, pemerintah menolak hasil AKI yang berjumlah 400 dan menunjukkan data sejumlah 200. Hal ini menunjukkan bahwa angka statistik masih diperdebatkan. Padahal angka statistik ini penting untuk bahan perencanaan pemerintah. Terkait dengan kondisi politik dimana sudah terjadi desentralisasi daerah, namun ternyata pelayanan publik khususnya dalam sektor pelayanan dasar masih rendah komitmen pemerintah daerah. Salah satu contoh adalah rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap Keluarga Berencana (KB), sehingga akhirnya AKI masih menjadi masalah. Sebagai contoh lain, jarang sekali calon legislatif (caleg) atau calon pejabat dari pemilihan kepala daerah (pilkada) menyebutkan isu AKI sebagai janji politik mereka. AKI tidak menjadi perhatian dan komitmen politik di tingkat daerah. Dampak dari hal tersebut adalah ketiadaan anggaran untuk masalah AKI, bahkan secara institusi bidang yang mengatasi masalah ini hanya pada tingkatan sub-dinas saja. Pada tingkat nasional, Revisi UU kesehatan sudah menyebutkan angka 5% untuk mencegah AKI, namun ini adalah hal yang terlambat datang. Saya melihat pentingnya komitmen dan kepemimpinan dari pejabat daerah untuk meningkatkan anggaran pencegahan AKI, karena hal ini mampu memberi dampak pada menurunnya AKI, seperti di daerah Jembrana. Hal yang perlu kita lakukan adalah mendorong Departemen Kesehatan, agar pemenuhan angka minimal 5% di dalam anggaran benar-benar dilakukan.

Upaya yang harus dilakukan saat mengetahui permasalahan terkait tingginya AKI salah satunya adalah dengan mengadvokasi Departemen Kesehatan RI, dimana pencapaian anggaran kesehatan sebesar 5% di APBN dan 10% di APBD harus tercapai. Sebulan yang lalu, saya mengikuti workshop yang diadakan oleh Menkokesra tentang upaya organisasi profesi diantaranya ada IDI, IBI, IDAI dan lainnya untuk mempercepat pencapaian MDGs. Dalam acara tersebut, setiap organisasi profesi berhasil membuat berbagai rencana yang mendukung percepatan pencapaian MDGs yang diterapkan dalam kegiatan mereka selanjutnya. Salah satu bentuk rencana yang baik dari workshop tersebut adalah menciptakan bidan-bidan baru yang akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil dan marginal. Upaya-upaya ini perlu diperkuat dengan melihat dan menentukan daerah-daerah mana yang memerlukan bidan dan dokter anak. Selain itu, Menkokesra juga akan melakukan rakor MDGs untuk mengkompilasi pencapaian-pencapaian MDGs yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam 10 tahun terakhir dan kemudian memberikan rekomendasi untuk program pembangunan kepada presiden. Dan hal ini perlu ditambahkan dari hasil penelitian WRI. Yang terakhir, Kami dari PBB juga berupaya untuk memfasilitasi terbentukanya Panitia Kerja (Panja) MDGs di DPR agar lebih sensitif terhadap isu-isu MDGs secara lintas komisi (di DPR), dan mendukung implementasi dari UU Kesehatan. Dengan begitu, terdapat peningkatan anggaran terkait dengan kebijakan yang efektif untuk menurunkan AKI di Indonesia.