Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Dari 206 juta penduduknya 88% lebih adalah muslim (International IDEA, 2000, hal. 241), Indonesia merupakan negeri dengan populasi orang Islam terbesar di dunia. Namun, sejak kemerdekaannya di tahun 1945, pemerintahan sekuler memimpin negeri ini. Sementara Sukarno, presiden yang pertama memimpin pemerintahan yang berhaluan kiri, memimpin hingga tahun 1967, lalu Suharto membentuk dan menjalankan pemerintahan militer otoriter bersayap kanan sampai dia dipaksa lengser pada bulan Mei 1998. Meskipun negeri ini pernah dipimpin oleh seorang Ulama sebagai Presiden, pemerintahannya tetap tidak menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukum dan ideologis pemerintahan.

 

Tapi pada tahun 2000, pemerintahan pusat Indonesia menyarankan Aceh untuk merancang dan lalu mengeluarkan peraturan tentang adat-istiadat, pendidikan, dan penerapan syariat Islam. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengurangi tekanan permintaan rakyat Aceh untuk merdeka yang dihubungkan dengan permintaan akan penerapan syariat Islam di Aceh. Tuntutan untuk menerapkan syariat Islam di Aceh sendiri dimulai sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Naiknya para Ulama Aceh pada posisi kepemimpinan, setelah jatuhnya Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1873, dimulai dengan terbentuknya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tanggal 5 Mei 1939. Di bawah kepemimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh, PUSA menetapkan tujuan penetapan hukum Islam di wilayah ini, yaitu:

  1. Menyebarkan, mengembangkan, dan melindungi kebesaran Islam,
  2. Menyatukan penafsiran atas syariat,
  3. Meningkatkan dan mengarahkan pemahaman isu-isu Islam lewat dakwah keagamaan,
  4. Membangun pusat-pusat pendidikan bagi kaum muda muslim Aceh. (Ali, 1998, h.134)

 

Pada awal tahun 1950-an, PUSA mulai semakin menunjukkan ketidak-puasannya terhadap pemerintah Indonesia yang dirasa mencegah diterapkannya syariat Islam di Aceh. Pada tahun 1953, Daud Bereuh mendeklarasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII), sebuah gerakan militer di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Gerakan ini mengundang penindasan berdarah oleh militer Indonesia, yang akhirnya diselesaikan dengan pemberian status Provinsi Daerah Istimewa bagi Aceh. (Hardi, 1993, h. 112)

 

Ketegangan politik dengan pemerintah pusat Indonesia mulai membara lagi pada tahun 1966 dengan pembentukan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh, yang mempunyai struktur organisasional hirarkis hingga ke tingkat kecamatan. Pada tahun 1968, Majelis Ulama berhasil meyakinkan gubernur Aceh dan DPRD untuk mengeluarkan Peraturan Daerah No.6/1968 tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Pemerintah pusat Indonesia menolak mendukung peraturan daerah ini karena dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebagai konsekuensinya, syariat Islam tidak dapat diterapkan di lapangan, sehingga menciptakan ketidakpuasan. (Isa, 2000, h. 9-10) Ketegangan tersebut meningkat lagi ketika sepuluh tahun kemudian, sebelum pemilihan umum tahun 1977, Dr. Muhammad Hasan Tiro kembali dari Amerika Serikat dan mengumumkan pembentukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Karena gerakan ini relatif lemah, militer Indonesia tidak punya kesulitan untuk meredamnya dengan cepat. (Syah dan Hakiem, 2000, h. 40-41)

 

Pada akhir tahun 1980-an, GAM membangun kekuatannya kembali karena tiga alasan. Pertama, adanya kesenjangan ekonomi di Aceh. Kedua, pemerintah menggunakan tekanan dan pengaruh politik untuk memenangkan partai pemerintah Golkar di wilayah tersebut. Ketiga, pembagian keuntungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas hasil eksploitasi minyak bumi dan cadangan gas dinilai tidak adil. Untuk menindas kebangkitan kembali GAM, pemerintah Indonesia mengumumkan dan memperlakukan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), yang baru dicabut pada tahun 1998 setelah kejatuhan kepemimpinan Suharto. (Syah dan Hakiem, 2000, h. 47) Di bawah periode DOM, militer Indonesia melancarkan operasi militer yang paling kejam dan menindas sehingga menelan cukup banyak korban di Aceh. Banyak perempuan Aceh, baik langsung maupun tak langsung, menjadi korban peperangan.

 

Saat ini, para Ulama Aceh sedang merekonstruksi nasionalisme Aceh yang berlandaskan syariat Islam. Sama seperti para pemimpin politik di masa lalu, para Ulama menganggap Islam sebagai alat yang paling efektif untuk membangun kesatuan di antara rakyat Aceh lewat perjuangan kemerdekaan terhadap pemerintahan pusat Indonesia. GAM juga mengambil posisi yang sama dengan para Ulama mengenai peran sentral Islam dalam memobilisasi dukungan rakyat. Seperti yang dikatakan Norbu (1992, h. 65), agama adalah kekuatan pemersatu yang besar karena bisa menciptakan rasa identitas kultural yang kuat di dalam masyarakat, tanpa pandang perbedaan sosial. Satu perbedaan utama antara para Ulama dan GAM adalah sementara kekuatan para Ulama terfokus pada penafsiran atas ajaran-ajaran Islam, kekuatan GAM justru pada adanya struktur kekuasaan yang mampu menerapkan aturan lewat cara kekerasan.

 

Pemerintah pusat Indonesia tidak menghendaki kemerdekaan Aceh atas dua alasan. Pertama, kemerdekaan Aceh akan menimbulkan efek domino, mendorong daerah-daerah konflik lain di Indonesia untuk meminta kemerdekaan. Kedua, kemerdekaan Aceh akan mengambil surplus ekonomi dalam jumlah banyak yang didapat dari eksploitasi sumber daya alam (khususnya minyak dan gas) di Aceh dari tangan pemerintah pusat.

 

Dalam konteks politik tersebut, perempuan Aceh menghadapi tiga kekuatan penindas: militer Indonesia, GAM, dan para Ulama yang bersifat patriarkis. Di satu sisi, para Ulama dan GAM melihat perempuan Aceh sebagai yang disebut Yuval-Davis (1997, hal. 45) “the symbolic bearers of the collectivity’s identity and honour – pembawa panji-panji identitas dan kehormatan kolektif”, dalam hal ini adalah kolektivitas masyarakat muslim Aceh. Di lain sisi, militer Indonesia juga melihat perempuan Aceh sebagai simbol kehormatan masyarakat Aceh. Dari sudut pandang militer Indonesia, melakukan kekerasan terhadap perempuan Aceh merupakan sarana untuk melancarkan teror dan penghinaan untuk membantu mereka menghancurkan perlawanan orang Aceh. Jumlah perempuan Aceh yang diperkosa oleh militer Indonesia selama berlangsungnya DOM pada tahun 1989 hingga 1998 diperkirakan antara 40 perempuan (Tim Penasihat Presiden) sampai dengan lebih dari 625 perempuan (Save Aceh Foundation). Pengalaman berbagai perempuan Aceh yang mengalami kekerasan (seksual) selama periode DOM juga telah didokumentasi dan diterbitkan. (Sukanta, 1999)

 

Baik Ulama maupun GAM saat ini berupaya membangun nasionalisme berlandaskan Islam untuk meraih dukungan rakyat dan menggunakan perempuan Aceh sebagai simbol kekuatan Islam di Aceh. Simbol ini diperlukan untuk mendorong kesatuan yang lebih kuat antar sesama pemeluk Islam agar dapat melawan pemerintahan pusat dan militer Indonesia. McClintock (1993, hal. 62) berkata, perempuan seringkali dikonstruksikan sebagai symbol kebangsaan, tetapi hak-hak mereka untuk ikut mengambil keputusan diabaikan. Syariat Islam digunakan sebagai norma hukum yang mengarahkan perempuan Aceh untuk berbusana dan bersikap dengan tata cara tertentu. Perempuan Aceh diminta untuk mengenakan busana dan pakaian berlengan panjang yang menutupi kaki dan tangan mereka, mengenakan jilbab untuk menutupi rambutnya, dan dilarang mengenakan celana yang mirip dengan celana panjang yang umumnya digunakan laki-laki. Mereka yang menolak akan didisiplinkan, jika perlu lewat kekerasan.

 

“Di Langsa, Aceh Timur, pada tanggal 2 Oktober 1999 sekelompok orang tak dikenal bermasker menghentikan sebuah bus yang mengangkut pekerja perempuan PT Wira Lanao. Semua perempuan dipaksa turun dari bus, dan orang-orang itu memotong rambut mereka dengan paksa. Ketujuh perempuan Aceh itu adalah Rungun Silitonga Sri (27), Herawati (29), Nova (25), Ida (24), Afnidar (26), Ita Simanjuntak (27), dan Ida (26).” (Serambi Indonesia, 5 Oktober 1999).


Menurut para penyerangnya, para pekerja perempuan ini telah melakukan kesalahan dengan pergi keluar rumah tanpa menutupi rambut. Memburu rambut sebenarnya merupakan fenomena baru di Aceh, yang dimulai tak berselang lama dari tahun 1999. Kepentingan para Ulama Aceh untuk mengubah perempuan Aceh menjadi simbol Islam telah mendorong mereka untuk percaya bahwa perempuan Aceh tidak tahu apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri, dan dengan demikian mengabaikan subjektivitas para perempuan Aceh. Mereka perlu dipaksa demi kebaikan mereka sendiri. Bahkan salah satu Ulama terkemuka dan seorang penulis kolom, Ameer Hamzah, dengan terbuka mengungkapkan dukungan penggunaan kekerasan terhadap perempuan Aceh.

 

“Penting bagi kita untuk mendukung kesuksesan membuat perempuan menutupi rambut mereka. Awalnya, para perempuan merasa terbebani untuk melakukannya. Tapi setelah mereka menyadari sisi baiknya, mereka akan merasa senang dan terbiasa. Rambut yang dipotong akan tumbuh kembali. Rok mini yang dipotong harganya ‘kan tidak seberapa. Yang penting sekarang adalah perempuan memakai pakaian yang Islami, melaksanakan syariat Islam. Tinggalkan cara berpakaian yang dekaden." (Serambi Indonesia, 3 November 1999)


Dalam salah satu wawancara, Rina, seorang aktivis perempuan, mengungkap bahwa di Banda Aceh, yang memulai kampanye untuk melecehkan perempuan yang tidak menggunakan jilbab adalah Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), suatu organisasi yang dianggap berafiliasi dengan gerakan pro referendum. Sedang di daerah pedesaan, menurut dia orang-orang GAM-lah yang mengintimidasi perempuan untuk menggunakan jilbab. Kampanye ini bukan hanya dilakukan di Aceh, tetapi juga dilakukan di luar Aceh oleh para laki-laki pemimpin dan aktivis Aceh, misalnya dalam forum-forum diskusi yang diadakan oleh organisasi masyarakat madani atau kantor pemerintahan.

 

Penindasan yang dilakukan oleh tiga pihak sekaligus, yaitu pemerintahan pusat Indonesia, GAM, dan para Ulama telah menempatkan perempuan Aceh pada posisi yang dilematis. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap 909 responden menunjukkan lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang meminta kemerdekaan langsung dari Indonesia (Akatiga et al, 2000, h. 18-19). Mereka ingin segera mengakhiri kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan militer Indonesia yang merembet sampai ke tingkat pribadi. Pemerintah Indonesia juga mempraktikkan kecenderungan etnosentris terhadap perempuan Aceh di bidang pendidikan. Pahlawan perempuan Aceh disingkirkan dari buku pelajaran sejarah, dan mereka tak muncul pada poster-poster pendidikan yang menunjukkan deretan pahlawan Indonesia. Buku pelajaran sejarah bersifat Jawa-sentris. Dalam upaya untuk menjelaskan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, buku-buku tersebut biasanya memulai dengan gerakan melawan Belanda di Jawa yang dilakukan oleh orang Jawa. Hanya ada dua pahlawan perempuan yang dicatat dalam buku pelajaran sejarah, yaitu Kartini dari Jawa Tengah dan Dewi Sartika dari Jawa Barat. Dengan meraih kemerdekaan dari Indonesia, wacana laki-laki yang etnosentris yang dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia diharapkan dapat didekonstruksi.

 

Namun kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan militer Indonesia hanyalah salah satu sumber kekerasan. Dengan melawan pemerintah pusat Indonesia, perempuan Aceh sesungguhnya meningkatkan kekuatan para Ulama Aceh dan GAM, yang telah cukup lama mempraktikkan bentuk kekerasan lain terhadap mereka dalam proses mengubah mereka menjadi simbol nasionalisme berlandaskan Islam. Ada banyak contoh diskriminasi yang parah terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara-negara Muslim untuk menerapkan syariat Islam. Di Aceh sendiri, menurut Wati, seorang koordinator organisasi perempuan, beberapa pemimpin GAM mempraktekkan politik seksual kepemimpinan maskulin dengan memiliki istri lebih dari satu dan memperlakukan mereka dengan buruk. Kepemimpinan politik seksual mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kualitas kepemimpinan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi. Pada saat bersamaan, gubernur Aceh telah membentuk sebuah tim yang terdiri dari enam orang laki-laki untuk merancang Peraturan Daerah tentang Penerapan Syariat Islam di Aceh. Rancangan lengkapnya telah didukung penuh oleh DPRD.

 

Dilema yang dihadapi oleh perempuan Aceh adalah bahwa perjuangan mereka melawan militer Indonesia ternyata meningkatkan kekuatan para Ulama untuk lebih menindas perempuan. Sebagai seorang feminis, saya prihatin terhadap dilema yang dihadapi oleh perempuan Aceh dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dilema itu sendiri menunjukkan bahwa perempuan Aceh harus lebih kritis baik terhadap pemerintah pusat Indonesia, para Ulama, maupun GAM. Perempuan Aceh harus dapat mengembangkan wacana alternatif untuk melawan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, GAM, dan para Ulama untuk terus memperlakukan mereka sebagai simbol relasi kekuasaan tapi pada saat yang sama mendiskriminasi dan meminggirkan mereka dari arena pengambilan keputusan. Perebutan pemaknaan dalam penafsiran dan penafsiran ulang Al-Qur’an dan ajaran-ajaran Islam lainnya adalah elemen pokok dalam wacana alternatif ini. Demikian juga dengan perjuangan mereka adalah untuk mengubah kebijakan yang mendiskriminasikan perempuan, dan mengambil alih simbol-simbol politis, kultural dan sosial yang sebelumnya dikuasai oleh laki-laki.

 

Bab I dari tulisan ini membicarakan konsep wacana, nasionalisme, gender, inklusi (penyertaan) dan eksklusi (penyingkiran), Islam dan relasi gender, dan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Mengikuti Weedon (lihat diskusi mengenai wacana di Bab I), tulisan ini melihat bagaimana wacana bekerja pada tingkat bahasa, institusi dan proses sosial, dan subjektivitas. Dengan melihat pada ragam versi naskah Hikayat Perang Sabil (Kisah Perang Suci), yang ditulis pada abad ke-17 dan akhir abad ke-19, Bab II melihat bagaimana wacana akan nasionalisme, agama, dan gender bekerja pada tingkat bahasa. Masih pada tingkat bahasa, Bab III tulisan ini melihat bagaimana tradisi lisan telah menjadi area perebutan untuk perjuangan perempuan Aceh dalam menggapai kesetaraan gender. Studi lapangan dari tulisan ini terfokus pada analisa naskah tradisi lisan dan wawancara aktivis perempuan Aceh untuk menunjukkan bagaimana makna diperebutkan dalam relasi gender, nasionalisme, dan Islam dalam konstruksi dan dekonstruksi nasionalisme Aceh, dan bagaimana makna yang diperebutkan direfleksikan pada posisi subjektivitas aktivis perempuan Aceh. Saat mengulas perspektif historis dari perjuangan politik perempuan Aceh, tulisan ini membatasi hanya melihat pada aspek diskursif dari konstruksi dan dekonstruksi nasionalisme Aceh. Bab IV menganalisa bagaimana wacana bekerja pada tingkat institusi dan proses sosial dengan melihat bagaimana pemerintahan Indonesia sejak tahun 1945 melakukan upaya untuk mendomestikasi perempuan dengan cara mengenalkan kebijakan diskriminasi terhadap perempuan. Bab Kesimpulan dalam tulisan ini menggali kemungkinan bagi perempuan Aceh untuk mengembangkan wacana mereka sendiri dengan cara memperjuangkan pengakuan hak-hak perempuan sebagai hak-hak asasi manusia.

 

Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

  1. Bagaimana nasionalisme Aceh dikonstruksi dan didekonstruksi secara historis?
  2. Bagaimana perempuan Aceh disertakan dan disingkirkan dari konstruksi nasionalisme Aceh?
  3. Apa bentuk-bentuk perlawanan yang ditunjukkan perempuan Aceh terhadap praktik penaklukan para Ulama, GAM, dan pemerintah pusat Indonesia?
  4. Pengembangan wacana seperti apa yang akan membantu perempuan Aceh saat ini untuk menggapai kesetaraan gender?

 

(Oleh: Edriana Noerdin)

 

Resensi Buku:

Politik Identitas Perempuan Aceh

Buku:

Politik Identitas Perempuan Aceh

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini