Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Jurnal Perempuan, 12 Januari 2005
Jurnalis: Eko Bambang S

 

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Otonomi daerah masih mengesampingkan peran perempuan. Salah satu indikasinya dapat dilihat bagaimana proses pengambilan keputusan ditingkatan daerah, perempuan seringkali tidak dilibatkan. Seringkali peraturan-peraturan daerah tiba-tiba keluar namun akhirnya berdampak kepada perempuan yang menjadi sasaran. Di Sumatera Barat misalnya, hampir saja keluar kebijakan yang jelas-jelas merugikan perempuan, yaitu melarang perempuan keluar malam, dengan asumsi dapat mengurangi kegiatan prostitusi. Pertanyaanya mengapa justru perempuan yang dilarang keluar malam, mengapa laki-laki tidak Jelas? ini suatu kebijakan yang mendeskreditkan perempuan. Beruntung terjadi penolakan dari kelompok perempuan, sehingga pasal yang berbunyi melarang perempuan keluar malam ini dihapuskan.

Sumber: Kompas, Rabu, 12 Januari 2005

 

Jakarta, Kompas - Setelah berjalan lima tahun, pelaksanaan otonomi daerah masih belum demokratis karena tidak memasukkan kepentingan perempuan ke dalam berbagai kebijakan daerah. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam tiap kebijakan pemerintah daerah pun kemungkinan sulit dilaksanakan karena tiap daerah merasa punya kewenangan sendiri menentukan prioritas kerjanya.

 

Demikian antara lain hasil penelitian tim dari Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan Women Research Institute (WRI) yang dipaparkan dalam peluncuran buku Menggalang Perubahan, Perlunya Perspektif Gender dalam Otonomi Daerah terbitan YJP dan Bank Dunia, di Jakarta, Selasa (11/1).

 

Sumber: Kompas, Kamis, 10 Maret 2005

 

Jakarta, Kompas - Tidak tersedianya data yang terpilah-pilah mengenai korban tsunami di Aceh mempersulit upaya rekonstruksi Aceh. Data yang tersedia di Satkorlak bersifat umum, sehingga tidak diketahui jumlah korban berdasarkan jenis kelamin, lokasi, serta masalah yang mereka hadapi.

 

Demikian terungkap dalam seminar “Representasi Perempuan dalam Rekonstruksi Sosial Aceh" di Jakarta, Rabu (9/3) yang diadakan Women Research Institute (WRI). Sebagai nara sumber adalah Syarifah Rahmatilah dari Mitra Sejari Perempuan Indonesia-Aceh, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan (PP) NAD Dra Lailisma Sofyati, Debra Yatim dari Aceh Kita, dan Alexander Irawan dari TIFA, serta moderator Sita Kayam dari WRI.

Sumber: Kompas - Swara, Senin, 04 April 2005

 

MAULIDA (42) berada di antara anak-anak dan beberapa orang dewasa yang sedang menyaksikan pertunjukan pantomim yang diberikan secara sukarela oleh dua aktris pantomim Italia pada Jumat (18/3) lalu di tempat pengungsian TVRI di Mata Ie, Banda Aceh. Di gendongannya, anaknya yang terkecil, berumur lima bulan, sedang minum susu botol.

 

IBU lima anak dari Desa Lamasan, Peukan Bada, Aceh Besar, itu sebenarnya sudah ingin kembali ke kampungnya lagi. Namun, sementara ini keadaan belum memungkinkan karena lahan pertanian tempatnya mencari hidup belum mungkin digarap lagi sebab masih tertutup lumpur yang dibawa tsunami yang melanda Aceh pada Minggu (26/12/4) lalu.

Sumber: Jurnal Perempuan, Selasa, 13 September 2005
Jurnalis: Eko Bambang S

 

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Selain jumlahnya yang sangat kecil, anggaran yang diperuntukkan untuk menciptakan keadilan gender baik ditingkat nasional maupun ditingkatan lokal –daerah dinilai tidak fokus. Masalah pemahaman akan keadilan dan kesetaraan gender dan juga pemahaman akan kemiskinan perempuan menjadi kendala utama tidak diberinya prioritas dalam kebijakan anggaran nasional maupun daerah. Padahal dalam sejumlah data tentang kemiskinan, kesehatan dan pendidikan masih menunjukkan ketimpangan secara gender, dimana perempuan jauh lebih tertinggal daripada laki-laki. Demikian sejumlah pendapat yang muncul dalam diskusi tentang Advokasi Kebijakan Anggaran Berkeadilan Gender: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, yang diselenggarakan oleh Women Research Institute di Jakarta, Selasa, (13/09/05).