Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Jurnalnet.com, 22 Februari 2006
Rahmat

 

Jurnalnet.com (Jakarta): Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Farida Hatta Swasono akan memimpin delegasi Indonesia ke Sidang Kedudukan Wanita di New York ke 50 pada 27 Februari-10 Maret 2006. Dalam pertemuan perempuan dunia tersebut ditekankan perlu adanya kesetaraan dan keadilan gender yang memainkan peranan penting. Tentunya perempuan dapat mewujudkan kesepakatan-kesepakatan internasional termasuk Milenium Development Goals (MDGs).

 

Delegasi ini beranggotakan 27 orang dari berbagai instansi antara lain Kantor Kementerian Menneg PP, Kantor Menko Kesra, Depkum dan HAM, Deplu dan sejumlah LSM perempuan seperti Solidaritas Perempuan, Indonesia Center for Women in Politics, Women Research Institute, Kapal Perempuan, Kowani, Mitra Perempuan, dan lainnnya.

Sumber: Kapanlagi.com, Kamis, 23 Februari 2006

 

Kapanlagi.com - Delegasi Indonesia akan membawa persoalan hak perempuan dalam politik, pendidikan dan masalah kesehatan perempuan sebagai agenda utama yang disampaikan delegasi Indonesia pada sidang Komite Kedudukan Wanita ke-50 di New York, Amerika Serikat, 27 Februari-10 Maret 2006.

 

"Sebenarnya ada 12 bidang kritis untuk memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keadilan yang telah diadopsi dari Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing 1995 dan tiga diantaranya terkait dengan persoalan hak politik, pendidikann dan kesehatan perempuan," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta saat menjelaskan rencana keikutsertaan Indonesia dalam sidang di New York tersebut di Jakarta, Rabu.

Sumber: Kompas-Jawa Tengah, Kamis, 20 April 2006

 

"Waktu itu ada tawaran pelatihan gender (baca: jender) untuk sekolah menengah, yang datang kebanyakan guru kesenian. Setelah dijelaskan bahwa jender itu bukan alat musik gender tetapi jender, mereka teriak, eladalah, ada istilah baru toh," kata seorang peserta Focus Group Discussion Dampak Advokasi Anggaran Berperspektif Gender, yang mengundang tawa peserta lainnya.

 

Diskusi yang diadakan Women Research Institute atau WRI dan Pattiro Surakarta, Selasa (18/4), itu diawali pandangan peserta tentang arti jender. Beragam jawaban peserta yang berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat Kota Solo.

Sumber: Kompas, Jumat 19 Mei 2006
Ninuk Mardiana Pambudy

 

JAKARTA, Kompas - Otonomi daerah setelah reformasi membawa persoalan terhadap layanan kesehatan dan keluarga berencana. Kemiskinan memang dapat menyebabkan kurang gizi pada anak-anak, tetapi tidak sedikit pula masalah kurang gizi disebabkan rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan, bukan karena ketidakmampuan ekonomi. Kebijakan yang maskulin dan tidak sensitif jender menyebabkan layanan kesehatan tidak terpenuhi. Tidak sedikit kabupaten yang melihat layanan kesehatan bukan sebagai hak masyarakat yang harus diberikan, tetapi sumber pendapatan asli daerah. Pendekatan liberal seperti ini menyebabkan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pun terkena target menaikkan penerimaannya dari tahun ke tahun.