Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Trijaya 87.6 FM Palembang, 13 Mei 2008


Palembang – Masih banyak daerah di Indonesia yang belum menerapkan anggaran berkeadilan gender. Demikian ditegaskan pengamat gender dari Women Risearch Institute Sita Aripurnami pada saat seminar anggaran berkeadilan gender, Selasa (13/05/08) di Hotel Duta Palembang.


Menurut Sita, baru ada sekitar 15 kabupaten di 4 provinsi yang saat ini sedang berkomitmen mengalokasikan anggaran yang berkeadilan gender, dalam bentuk memberikan porsi anggaran yang besar bagi pendidikan dan kesehatan terutama berkaitan dengan kesetaraan pendidikan antara laki dan perempuan serta penyelamatan ibu saat melahirkan.

Sumber: Sriwijaya Post - Rabu, 14 Mei 2008


Penampilannya yang anggun dibalut busana batik yang sedang tren saat ini menambah kefeminiman Sita Aripurnami. Tidak hanya sebatas penampilan. Pemikiran putri pertama sastrawan besar Umar Khayam ini memang matang menyuarakan hak-hak perempuan, seperti ketika dia berbicara menyangkut Anggaran Berkeadilan Gender (ABG), Selasa (13/5).


Sita yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Women Research Institute (WRI) terjun langsung ke Palembang menyosialisasikan ABG. “Kita harus selalu mengingatkan kepada pengambil kebijakan, agar dalam penganggaran selalu memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan,” katanya saat berbicara dalam workshop Peluang dan Tantangan ABG dalam Penganggaran APBD Sumatera Selatan, di Hotel Duta.

Sumber: Kompas - Rabu 14 Mei 2008


Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengatakan masyarakat jangan terjebak besarnya presentase Anggaran untuk memberdayakan perempuan. “Besarnya presentase tidak bisa disamakan karena tidak semua persoalan pemberdayaan perempuan membutuhkan jumlah anggaran yang sama,” kata Sita disela-sela seminar bertema ”Peluang dan Tantangan Anggaran Berkeadilan Gender” yang diselenggarakan Women Research Institute Jakarta dan Yayasan Puspa Indonesia di Palembang, Selasa (13/5).


Menurut Sita, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003, anggaran daerah harus dialokasikan 5 persen untuk pemberdayaan perempuan.” Angka 5 persen itu sering disalahartikan. Padahal belum tentu alokasi 5 persen bisa menyelesaikan persoalan. Ada daerah yang butuh anggaran lebih dari 5 persen, tetapi ada yang butuh kurang dari 5 persen,” kata Sita. (BOY)

Sumber: Kompas, Senin, 30 Juni 2008


KEMATIAN ibu hamil di Indonesia mengalami penurunan. Meski demikian, penurunan yang terjadi belum signifikan dan masih jauh dari harapan. Demikian terungkap dalam Seminar Hasil Penelitian Women Research Institute: Akses dan Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Perempuan Miskin, Senin (30/6).


Berdasarkan data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, angka kematian ibu hamil banyak kali akibat para ibu tidak mempunyai akses untuk pergi ke bidan maupun dokter yang ada di daerah-daerah.

Sumber: Kompas, Senin, 30 Juni 2008

Elok Dyah Messwati

KENYATAAN di Indonesia saat ini, baik di perkotaan dan pedesaan, permintaan bantuan dukun saat melahirkan ternyata masih tinggi. Berkait dengan upaya mengurangi Angka Kematian Ibu/AKI saat melahirkan, sebaiknya para dukun di desa dirangkul agar bisa bekerjasama/bermitra dengan bidan desa menangani proses persalinan.


"Jika perempuan tidak mendapatkan pelayanan atau akses melahirkan secara aman, itu merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan," kata Direktur Penelitian Woman Research Institute (WRI) Edriana Noerdin saat seminar hasil penelitian Akses dan Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Perempuan Miskin di Jakarta, Senin (30/6).