Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

The High Level Panel of Eminent Person on Post 2015 Development Agenda

 

Youth Multi-stakeholder Meeting 24 Maret 2013 di Swissbell Hotel Bayview Nusa Dua, Bali merupakan bagian dari proses paralel menjelang pertemuan UN High Level Panel of Eminent Person on Post 2015 Development Agenda. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Indonesian Youth Working Group, dimana Women Research Institute (WRI) merupakan salah satu anggotanya. Ayu Anastasia dan Rahayuningtyas mewakili WRI hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan Panel Tingkat Tinggi ini membahas strategi Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). MDGs sangat berkaitan dengan kehidupan anak muda, oleh karenanya perlu disertakan dalam pengambilan kebijakan dalam menyusun Agenda Pembangunan Pasca 2015.

 

Acara ini dibuka oleh Muhammad Iman Usman dari Indonesian Future Leaders (IFL) dan Rachel Arinii Judhistari dari Asian Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) Malaysia sebagai ketua penyelenggara. Dijelaskan tujuan pertemuan ini adalah sebagai forum konsultasi bagi organisasi anak muda seluruh dunia untuk menyusun strategi penyampaian pesan dan kepentingan anak muda terutama anak muda dari kelompok marjinal kepada High Level Panel of Eminent Person (HLPEP) yang akan membuat laporan dari berbagai proses konsultasi global untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015. Kepentingan anak muda terutama anak muda yang termarjinalkan meliputi akses kesehatan, pendidikan, penanggulangan HIV/AIDS, ketenagakerjaan serta hak-hak warga negara tanpa diskriminasi.

 

Acara dimulai dengan pembahasan mengenai tujuan dan harapan peserta yang berjumlah 100 anak muda dari 26 negara dan 67 organisasi kepemudaan yang tersebar di seluruh dunia. Acara dilanjutkan dengan diskusi panelis yang membahas tiga tema besar yaitu Proses High Level Panel of Eminent Persons on Post 2015 Development Agenda (HLPEP) Meeting yang disampaikan oleh Nick Hartley dari Restless Development, UK. Pertemuan HLPEP pertama berlangsung pada 25 September 2012 yang diadakan di New York, USA mendiskusikan platform dan rencana kerja untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015. Pertemuan kedua HLPEP diadakan di London pada 30 Oktober-2 November 2012 dengan topik visi dan kerangka pertanyaan atas laporan HLPEP, kemiskinan, serta pembangunan manusia. Pertemuan ini berlanjut pada Februari 2013 di Monrovia, Liberia yang merupakan pertemuan ketiga dengan agenda analisis kekuatan dan kapasitas nasional untuk Pembangunan Pasca 2015. Pembahasan berlanjut pada pertemuan di Bali 24-25 Maret 2013 dengan fokus pada topik kapabilitas nasional, kemitraan global, serta rumusan ikhtisar untuk Laporan Akhir HLPEP tentang Agenda Pembangunan Pasca 2015.

 

Tema diskusi kedua yang dibahas mengenai International Conference on Population and Development (ICPD) Process for Post 2015 yang disampaikan oleh Rinaldi Ridwan dari Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights. Rinaldi menyampaikan hasil Global Youth Forum 4-6 Desember 2012 di Bali yang menghasilkan deklarasi anak muda yang berisi rekomendasi untuk pemenuhan hak-hak anak muda di bidang kesehatan, pendidikan, hak anak muda untuk dihargai khususnya dengan kecenderungan seksual berbeda, hak mendapat pekerjaan yang layak, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan

 

Tema ketiga disampaikan oleh Joao Felipe Scarpelini, perwakilan Youth Working Group Brazil, yang menjelaskan tentang Rio +20 yang dilakukan di Rio de Janiero, Brazil. Ia menjelaskan bahwa kegiatan Rio +20 dapat dikatakan merupakan kegiatan awal terlibatnya anak muda dalam proses pembuatan kebijakan untuk pembangunan global. Hasil pertemuan Rio +20 menjelaskan bahwa anak muda merupakan 1/3 pengisi bumi ini yang artinya di masa depan merekalah yang akan mengisi pembangunan dunia. Saat ini pun banyak sektor yang dapat dimasuki oleh anak muda dan ikut menjalankan pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelestarian lingkungan.

 

Berbagai harapan disampaikan peserta seperti keinginan bahwa anak muda dari kelompok marjinal perlu dijamin akses kesehatan seperti layanan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk HIV/AIDS. Karena selama ini akses terhadap layanan kesehatan masih sangat terbatas bagi anak muda yang tidak menikah, tidak memiliki dukungan keuangan, dan jauh dari pusat layanan kesehatan. Agenda Pembangunan Pasca 2015 harus mampu mengakomodasi isu kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Anak muda harus mendapatkan akses pendidikan yang komprehensif, relevan dan terjangkau. Selain itu di bidang ketenagakerjaan, anak muda harus diberdayakan sehingga menjadi pencipta lapangan pekerjaan.

 

 Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi tematik yang terbagi dalam dua termin. Termin pertama membahas penjelasan tentang tema HLPEP Meeting ke-4 di Bali yaitu identifikasi tema, kerjasama global, dan pelaksanaan serta monitoringnya. Kerjasama global diartikan sebagai bentuk saling keterkaitan antara pemerintah (lokal dan nasional), sektor swasta (pengusaha), Organisasi Masyarakat Sipil (NGO), UN Agencies, Anak Muda, serta sektor lain yang bersama-sama terlibat dalam proses pembangunan pasca 2015.

 

Hasil diskusi menjelaskan bahwa kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu, diantara sesama anak muda di seluruh dunia harus menjalin dan menjaga hubungan mulai dari tingkat lokal, nasional, sampai internasional. Pola hubungan harus inklusif, sejajar, dan transparan tanpa membedakan latar belakang anak muda tersebut sehingga partisipasi anak muda dapat berjalan maksimal dalam mengisi pembangunan pasca 2015. Kerjasama antara anak muda dengan CSO dapat berupa peningkatan kapasitas anak muda.

 

Selain itu, perlunya peran pemerintah dalam membentuk fokal point anak muda yang bertujuan untuk menguatkan ikatan antara anak muda dengan pemerintah. Karena pemerintah tidak bisa bekerja tanpa anak muda, Pemerintah harus menjadikan anak muda sebagai partner. Fokal point ini akan menjadi bukti bahwa anak muda harus menjadi bagian dari perencanaan, pembuatan kebijakan baik di lokal maupun nasional hingga implementasinya serta evaluasi yang transparan. Dengan pihak swasta, anak muda harus bekerjasama dalam tiga hal yaitu pembangunan berkelanjutan, kemitraan (pendidikan, pekerjaan, dll) dan peningkatan kapasitas anak muda.

 

Diharapkan HLPEP dapat bekerja lebih efektif dalam membuat kebijakan. Selain itu, target MDGs yang fokus untuk negara berkembang, diharapkan dapat dilanjutkan melalui kerjasama global untuk meningkatkan kesejahteraan negara berkembang.

 

Proses monitoring dan evaluasi merupakan poin penting dalam memantau pelaksanaan agenda pembangunan pasca 2015. Dalam proses monitoring dan evaluasi ada dua hal yang harus dipastikan yaitu membuat indikator yang spesifik, terukur dan realistis serta proses pengumpulan data yang baik. Pengalaman dari MDGs, dibutuhkan koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Banyak data berbeda di satu negara untuk indikator MDGs karena kurangnya koordinasi. Diharapkan agar anak muda bisa terlibat dalam pengumpulan data dan bisa mengakses data hasil pengukuran indikator sehingga bisa ikut menganalisis dan menilai implementasi dari proses pembangunan berjalan.

 

Hari Kedua, 25 Maret 2013

Acara dimulai dengan penyampaian hasil diskusi pra-meeting dari kelompok akar rumput yang dilakukan selama dua hari sebelumnya, 23-24 Maret 2013. Penyampai materi perwakilan dari kelompok buruh migrant (perempuan), kelompok anak dan difable, kelompok perempuan, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), dan ketimpangan gender, perubahan iklim dan miskin kota.

 

Senin 25 Maret 2013 perwakilan anak muda dari seluruh dunia melakukan diskusi dengan perwakilan HLP yang hadir, yaitu John Podesta (Centre for American Progress, USA) dan Yinfang Wang (Secretary-General’s MDG Advocacy Group, China). 100 orang perwakilan anak muda dari 26 negara ini menyampaikan hasil diskusi yang dilakukan di hari sebelumnya sebagai masukan untuk agenda pembangunan pasca 2015 yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketimpangan (bebas diskriminasi), pemerintahan, lapangan kerja, dan kesetaraan gender.

 

Masukan yang diberikan untuk isu kesetaraan gender adalah bahwa pendidikan kesehatan reproduksi untuk perempuan bukan hanya untuk mereka yang sudah menikah tetapi juga untuk anak muda perempuan yang ingin mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan. Kedua, pelayanan kesehatan reproduksi untuk remaja perempuan juga harus disediakan oleh pelayanan kesehatan, sebab selama ini pelayanan yang ada masih sebatas untuk kebutuhan pasangan yang telah menikah. Ketiga, mencegah terjadinya kekerasan terhadap remaja perempuan, khususnya mereka yang ada dalam kondisi rentan.

 

Masukan yang diberikan anak muda untuk isu kesehatan adalah bahwa pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang ramah terhadap anak muda serta menghilangkan stigma negatif terhadap anak muda dengan HIV/AIDS. Kemudian penting dibentuk peer-educator untuk pelayanan kesehatan. Pemerintah harus menyadari bahwa memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak muda adalah sesuatu yang penting, karena hal ini berimplikasi langsung kepada pengurangan angka kematian ibu dan anak. Kegiatan peer-education ini juga dapat mencegah penularan HIV/AIDS untuk anak dan remaja sehingga angka penularan HIV/AIDS bisa ditekan. Selain itu pemerintah juga harus menjamin bahwa semua anak, remaja, dan anak muda mendapatkan akses kesehatan baik berupa air bersih maupun akses mendapat pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas obat-obatan sesuai kebutuhan. Yang tidak kalah penting adalah bahwa pemerintah harus berupaya untuk menghentikan pernikahan dini yang banyak terjadi di kalangan anak muda. Karena akan menciptakan kehamilan perempuan muda yang mendorong tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak.

 

Dalam bidang pemerintahan, anak muda berpendapat bahwa mereka harus berpartisipasi dalam parlemen nasional dan lokal. Misalnya dengan membentuk parlemen anak muda yang terdiri dari kelompok anak muda berbagai latar belakang untuk bekerja lebih efektif menjadi bagian dari pembangunan. Di tingkat global, anak muda juga diharapkan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Sebagai upaya memperkuat jejaring anak muda dalam meningkatkan keterlibatan di pemerintahan, maka anak muda harus aktif menjalin hubungan dengan media, menjadikan sosial media sebagai youth partner yang akan ikut membawa isu anak muda ke tingkat dunia

 

Di bidang pendidikan, sebagai bidang yang terpenting dalam kehidupan, disampaikan bahwa pemerintah harus mampu menyediakan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi untuk anak muda di setiap wilayah dengan fasilitas dan kualitas yang sama. Diharapkan akan tercipta sistem pendidikan yang inklusif dan komprehensif untuk semua. Anak muda juga bisa menolong sesama anak muda yang lain untuk mendapat pendidikan, misalnya dengan memberikan pendidikan tambahan atau membantu mentoring untuk pelajaran yang diterima di pendidikan formal. Diharapkan pula anak muda bisa ikut terlibat dalam pembuatan dan monitoring kebijakan pendidikan, sehingga sistem pendidikan yang dijalankan sesuai dengan perspektif anak muda yang akan merasakan dampak langsungnya. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan masa depan bangsa. Dengan pendidikan berkualitas maka kemampuan dan keterampilan akan semakin berkembang sehingga siap untuk memasuki dunia kerja dan menjalankan dinamika pemerintahan untuk membawa bangsa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

 

Pada sektor lapangan kerja, anak muda memberikan beberapa pandangan dan masukan tentang keterlibatan mereka dalam dunia kerja. Pandangan negara seringkali keliru dalam mendefinisikan anak muda, anak muda (usia 16-24 tahun) sering didefinisikan sebagai anak, hal ini menyebabkan kesulitan memberikan pekerjaan untuk anak. Padahal definisi anak adalah mereka di bawah umur 14 tahun. Anak muda juga mendorong upaya pembentukan serikat pekerja (labor union) untuk menguatkan posisi tawar dan melindungi pekerja dari tekanan perusahaan. Anak muda juga berharap dapat terbentuk kerjasama dengan banyak pihak, khususnya perusahaan untuk memberikan pelatihan khusus bagi anak muda agar siap memasuki dunia kerja.

 

Di bidang keseimbangan lingkungan, anak muda mengupayakan terbentuknya kerjasama dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama mengkampanyekan peduli lingkungan. Penyadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan harus dilakukan semua pihak. Anak muda tidak dapat bekerja sendirian, sehingga dibutuhkan kerjasama multisektor untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

 

Hasil diskusi anak muda disampaikan kepada perwakilan HLP yang hadir. Secara umum perwakilan HLP menyatakan bahwa mereka sepakat dengan semua usulan anak muda. Hanya saja mereka menggambarkan bahwa dalam diskusi HLP akan ada begitu banyak kepentingan yang diperjuangkan sehingga tidak mustahil akan saling meniadakan isu ataupun usulan yang diberikan. Apalagi beberapa usulan yang dilontarkan oleh anak muda belum menjadi kepentingan bersama bagi anggota HLP yang lain. Misalnya untuk isu pendidikan ataupun kesehatan reproduksi, beberapa anggota masih menyatakan hal tersebut belum layak dijadikan masukan dalam agenda pembangunan pasca 2015. Oleh karenanya anak muda harus selalu menyuarakan dengan keras dan saling berjejaring untuk menyatukan suara sehingga suara yang dihasilkan akan semakin besar dan didengar sebagai sebuah kebutuhan bersama anak muda di seluruh dunia.***