Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Berdasarkan studi Bank Dunia, wirausaha perempuan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan gender yang serius dan seringkali  menghadapi lebih banyak tantangan dibandingkan dengan rekan pria mereka. Tantangan tersebut adalah kurangnya keterampilan kejuruan dan teknis, akses terhadap keuangan dan terbatasnya akses kepada teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya itu, tantangan adanya korupsi juga menjadi salah satu penghalang utama bagi pemberdayaan perempuan.

 

Menanggapi hal tersebut, Agustus 2017, Alliance for Integrity memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Wanita Wirausaha dan Professional (Women Entrepreneurs and Proffesionals Working Group) di Provinsi Jawa Barat. Untuk mempromosikan terjalinnya kerjasama pengusaha perempuan ini secara global, maka kelompok kerja telah membangun jaringan dan pertukaran dengan pengusaha perempuan dan jaringan profesional di negara aliansi lainnya (Argentina, Brazil, India dan Meksiko).

 

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kapasitas kelompok kerja, dilakukan pertemuan oleh GIZ dengan mengadakan sebuah sesi berbagi pengalaman mengenai prosedur pembuatan rekomendasi kebijakan W20 Argentina. Dalam hal ini, Sita Aripurnami sebagai Direktur Women Research Institute (WRI) dan perwakilan  Indonesia untuk pertemuan W20 di Argentina pada tahun 2018 diundang menjadi narasumber pada sesi berbagi pengalaman tersebut. Berikut adalah penyampaian materi dari WRI pada sesi berbagi pengalaman tersebut:

 

Proses Kerja Penyusunan Rekomendasi

Pertemuan Women 20 (W20) merupakan jaringan dan pertemuan trans-nasional yang menyatukan para pemimpin perempuan masyarakat sipil, bisnis, usaha kewirausahaan dan think tank yang bertujuan untuk mempengaruhi agenda dan pengambilan keputusan G20 dengan pandangan untuk mempengaruhi kebijakan publik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan masyarakat di negara di dunia. [1]

 

Pada tahun 2018, Argentina menjadi tuan rumah dan kelompok-kelompok perempuan Argentina bekerja selama satu tahun untuk menggalang pendapat, pikiran mellalui platform digital W20 dengan semua kelompok perempuan di negara anggota G20. Pertemuan W20 di Argentina merupakan forum yang dibentuk untuk memberikan masukan mengenai situasi ekonomi perempuan kepada para pemimpin negara anggota G20. Pada forum W20, kelompok perempuan secara langsung dipertemukan untuk membahas tema-tema G20 dan membuat maksimal dua halaman Communique untuk diserahkan kepada presiden negara yang menjadi tuan rumah G20.

 

Tahun 2018, menjadi kali pertama kelompok perempuan Indonesia berpartisipasi pada forum W20 dengan diwakili oleh Women Research Institute dan Kapal Perempuan. WRI ditunjuk oleh panitia di Argentina sebagai head of Indonesian delegation dan ditunjuk juga menjadi tim perumus Communique bersama dengan delegasi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Canada dan Turky.

 

Penyampaian Rekomendasi Hasil Communique W20 ke Pemerintah Republik Indonesia

WRI sebagai head of delegation dan bersama Kapal Perempuan menyusun masukan untuk draft Intervensi Indonesia pada pertemuan G20 terkait 4 tema yang sesuai dengan tema yang dipilih W20 untuk dibahas pada G20, yaitu meningkatkan dan memperbaiki partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, menjamin inklusifitas keuangan bagi perempuan, menjamin inklusifitas digital bagi perempuan, dan membuka peluang bagi perempuan dalam pembangunan desa.

 

1) Meningkatkan dan Memperbaiki Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS)  mencatat bahwa masih terdapat kesenjangan yang tinggi antara tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan jenis kelamin pada Februari 2017, yakni masih didominasi oleh laki-laki. TPAK laki-laki pada Februari lalu sebesar 83,05%  sedangkan TPAK perempuan hanya 55,04%. Salah satu peluang di lapangan kerja yang dilihat dan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberdayakan kondisi ekonomi perempuan adalah dengan membuka peluang perempuan sebagai pelaku usaha kecil. Yang mana tercatat sebesar 54% atau sekitar 25 juta orang pelaku usaha kecil dan menengah adalah perempuan, yang menyumbang PDB sebesar 56,5% dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 66,7%.

 

 2) Menjamin Inklusifitas Keuangan bagi Perempuan

Pemerintah telah meluncurkan kebijakan “affirmasi” kepada perempuan pelaku usaha mikro yang selama ini mengalami kesulitan usaha, seperti (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.05/2017 tentang pembiayaan ultra mikro dan sekaligus dilakukan peluncuran kredit ultra mikro sebagai implementasi kebijakan; (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang mana pelaku usaha mikro mayoritas terdiri dari perempuan dan tidak mudah memperoleh izin usaha di tingkat kecamatan.

 

Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum banyak diketahui pengusaha perempuan, sehingga dibutuhkan upaya sosialisasi kebijakan yang lebih masif. Selain itu, dibutuhkan juga data yang komprehensif dan sistematis khususnya terkait perempuan pengusaha Small Medium Entrerprise (SME). Sehingga dapat terlihat peluang-peluang kebijakan untuk lebih menguatkan perempuan pengusaha SME.

 

3) Menjamin Inklusifitas Digital bagi Perempuan

Perempuan di Indonesia sudah terkoneksi dengan internet dengan baik, tetapi tidak menggunakan potensi internet secara maksimal. 93% perempuan mempunyai akses internet melalui seluler, namun 52% diantaranya tidak mengetahui bagaimana menemukan apa yang mereka inginkan di internet. Padahal bisnis yang didukung dengan kehadiran online, bisa mengalami peningkatan revenue 80% lebih cepat daripada bisnis yang konvensional.

 

 Dalam hal ini, diberikan rekomendasi sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi digital bagi perempuan melalui cara:

  1. Memperluas dan memperkuat pelaku ekonomi digital perempuan melalui edukasi dan sosialisasi;
  2. Meningkatkan akses permodalan, akses pasar, dan penguasaan teknologi agar dapat memperluas dan memperdalam pasar ekonomi digital; dan
  3. Membangun jaringan kelembagaan ekonomi digital.

 

4) Membuka Peluang bagi Perempuan dalam Pembangunan Desa

Afirmasi bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan ekonomi desa perlu digerakkan misalnya:

  1. Jabatan-jabatan perangkat desa, BPD dan jabatan lain di desa seperti manager BUMDes, Manager koperasi Desa, atau lainnya perlu memberi kesempatan pada perempuan untuk turut terlibat;
  2. memberi kuota bagi perempuan sekian persen untuk peserta pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah desa;
  3. mempermudah akses informasi, bahan bacaan, ruang diskusi, capacity building, menyelenggarakan workshop, dan lain sebagainya.

Salah satu yang dapat dilakukan untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan desa adalah dengan memanfaatkan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan. Kelompok masyarakat perempuan dapat menikmati manfaat dana tersebut melalui pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan BUMdes, maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 

Kebutuhan Data Empirik

Berdasarkan situasi tersebut, dibutuhkan adanya daya empirik untuk mengetahui ragam permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pengusaha SME. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan materi sosialisasi/formulasi kebijakan/perbaikan kebijakan sehingga sosialisasi dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Data empirik tersebut juga akan dapat manjadi materi untuk diskusi pada W20 berikutnya yang akan dilakukan di Jepang pada Maret 2019. Sehingga upaya untuk mendorong dan menguatkan perempuan pengusaha SME dapat berkesinambungan.

 

Contoh Implementasi Penggunaan Data Empirik untuk Perumusan Sosialisasi atau Formulasi Kebijakan

Penggunaan data empirik dalam merumuskan materi sosialisasi dilakukan dalam pengalaman kerja sama antara WRI dengan KPK. WRI melakukan penelitian mengenai “Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan” di Banten dan Maluku Utara Temuan yang teridentifikasi dari kegiatan penelitian tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan materi pelatihan dan materi sosialisasi untuk secara lebih luas mensosialisasikan mengenai pencegahan korupsi. Hal ini menjadi contoh implementasi mengenai penggunaan data empirik untuk penyusunan materi sosialisasi/formulasi kebijakan/perbaikan kebijakan.

 

 

[1] https://w20argentina.com/en/