Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Moral Ekonomi Perempuan Pabrik Dinamika Kehidupan di Tempat Kerja (5)


Konsep “modal sosial” secara sederhana dapat didefinisikan sebagai relasi antar-individu yang membentuk sebuah jejaring yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan bersama. Jejaring ini menjadi basis material yang dapat diakumulasi oleh individu yang terlibat di dalamnya untuk mengembangkan potensi masing-masing. Dalam konteks perempuan buruh pabrik jejaring tersebut bersinggungan langsung dengan lingkungan pabrik maupun lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Sebagaimana dipaparkan Khodijah dalam tulisan ini, relasi di antara kedua lingkungan tersebut amat sangat penting dalam menunjang seorang buruh yang mencoba bertahan hidup dalam relasi industrial. Di dalam kedua wilayah itu mereka juga membangun basis relasi sosial yang lebih bernuansa primordial. Mereka biasanya memanfaatkan modal sosial tersebut untuk mencari lapangan kerja baru, tempat indekos, memasukkan saudara atau kerabat ke perusahaan tertentu, dan lain-lain. Hampir semua relasi sosial itu berkarakter pragmatis dan terkait erat dengan realitas hidup sehari-hari yang harus diatasi buruh perempuan dalam jangka pendek; relasi sosial apolitis.


Berpindahnya kaum perempuan dari desa untuk bekerja sebagai buruh di kota memang lebih banyak didasarkan pada kepentingan mendesak untuk tetap bertahan hidup, keluar dari alam dan lembah kerentanan ekonomi perdesaan. Hal-hal tersebut membawa sejumlah implikasi yang tidak hanya menyinggung kepentingan ekonomi semata tetapi juga merambah gaya hidup sebagai orang kota. Kebanyakan buruh perempuan menilai apa yang dialaminya di kota sebagai kondisi tak terhindarkan. Artinya, menjadi orang kota dengan berbagai ekspresi gaya hidup yang sama sekali berbeda dengan gaya hidup “orang desa” adalah sebuah cara untuk menunjukkan kepada lingkungan sosial bahwa mereka telah menjalani mobilitas simbolik untuk menjadi “orang modern”. Perubahan status sosial semacam itu kelihatannya sangat penting bagi mereka yang setiap Lebaran “pulang kampung”. Mereka akan memperlihatkan keberhasilan yang selama itu diraih di kota kepada sanak kerabat di desa.


Pada dasarnya corak berpikir semacam itu berkaitan dengan apa yang dibayangkan buruh perempuan mengenai modernitas. Mereka cenderung mempertahankan gaya hidup ”orang modern” dan berupaya sedemikian rupa tidak kembali ke alam agraris. Strateginya adalah dengan membangun modal sosial yang kuat di antara sesama buruh. Dengan kiat itu posisi mereka di dalam sistem LMF menjadi lebih aman; relasi sosial yang telah terbentuk dapat dijadikan basis untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan (lagi).


Kasus-kasus buruh perempuan yang diuraikan Khodijah, Maimunah, dan Agustini, dalam tulusan ini adalah contoh betapa kesadaran semacam itu tampak lebih kuat ketimbang kesadaran akan kelas mereka dalam relasi masing-masing dengan proses produksi. Kesadaran demikian setidaknya tampak dari pandangan mereka tentang kerja lembur. Buruh perempuan menyadari hal tersebut sebagai salah satu bentuk eksploitasi perusahaan terhadap buruh. Namun demikian, mereka menerima dan bersedia kerja lembur karena ada kesadaran pragmatis yang sangat kuat, yakni kebutuhan hidup yang terus membumbung, penyesuaian diri dengan budaya perkotaan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Walaupun berat dan melelahkan, sebagian buruh perempuan menganggap kerja lembur amat sangat penting, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.


“Kalau lembur setiap hari lumayan kita bisa dapet 1,5 juta… itu aja baru dua minggu. Tapi memang badan remek-remek. Tapi kalo kita nggak lembur kan kerjaan tetep,… kasihan teman. Pekerjaan kita jadi dikerjain sama temen… ya nggak enak…. Lagian izin samasupervisor untuk pulang juga susah… belum tentu diijinin.” Dari potongan kalimat-kalimat Enong di atas kita dapat menemukan beberapa aspek penting selain pragmatisme ekonomi, yakni pragmatisme sosial dalam arti menjaga hubungan baik dengan sesama buruh serta pragmatisme “mencari selamat” dari tekanan aparatus industrial. Di ranah kehidupan atau kondisi industrial semacam itulah tempat buruh perempuan membiasakan diri, menyepakati, dan mengeluhkan segala macam hal. Kenyataan demikian terus-menerus tereproduksi dalam keseharian mereka sehingga menjadi suatu praktik sosial yang dianggap normal dan lumrah. Mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menelaah secara lebih kritis gagasan dasar ranah tersebut. Selain itu, aparatus perusahaan kerap mengondisikan kerja lembur sebagai pekerjaan tak terduga yang sulit dihindari buruh perempuan. Bila terus-menerus dikondisikan seperti itu, kerja lembur akan dianggap hal biasa. Hal itu dipaparkan oleh narasumber Maimunah sebagai berikut:


Kita nggak pernah tahu kalau pada hari saat kita berangkat kerja itu, kita nanti akan lembur. Biasanya kita pagi berangkat kerja, terus siang pas istirahat kita diberitahu kalau hari ini kita ada lemburan. Kadang-kadang ngasih tahunya juga mendadak pas waktu kerja sudah mau habis, bayangin aja Mbak gimana capeknya. Udah gitu kalau lembur bisa nyampe jam sembilan malam.


Kelihatan jelas dari pernyataan di atas bahwa buruh “terpaksa” menyesuaikan diri dengan relasi industrial yang perlahan-lahan menjadi wacana yang tertanam kuat di dalam corak berpikir mereka dan, sebagaimana digambarkan Foucault (1991) dalam Discipline and Punish, dikerjakan sebagai sesuatu yang normal. Pada aras itulah kuasa relasi industrial bekerja di dalam diri buruh. Kesadaran kelas tidak serta-merta muncul kendati mereka mengalami sejenis penindasan. Kesadaran pragmatis justru makin menguat karena kuasa industrial tidak hanya beroperasi di wilayah itu tetapi juga di dalam domain gaya hidup, misalnya, buruh selalu berusaha meniru (mimicry) perilaku konsumsi kelas menengah. Di dalam wilayah seperti itu upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidup (pragmatis) adalah pilihan paling rasional ketimbang pemenuhan kebutuhan politis berbasis kesadaran kelas. Karena itu dapat dipahami jika mereka cenderung membangun modal sosial yang kuat untuk menghadapi segala masalah dalam kehidupan sehari-hari daripada menyelesaikan tuntas problem relasi industrial. Menurut Maimunah, pola relasi saat kerja lembur, arisan sesama buruh perempuan, dan menjual makanan-minuman kepada rekan sesama buruh, merupakan bagian dari “strategi sosial” yang dikembangkan buruh ketika berhadapan dengan instrumen industrial yang menindas. Sementara menurut Pakasi dalam tulisan ini, “siasat” tersebut dipakai oleh buruh perempuan untuk meredam tekanan aparatus industrial yang kerap bertindak amoral (pelecehan seksual).


Tanpa modal sosial tersebut mereka akan sulit bertahan hidup di kota besar. Sebagaimana dipaparkan Maimunah, mereka memupuk modal sosial itu dengan kalangan aktivis LSM. Hal demikian bisa terjadi karena LSM, baik yang bergerak di bidang perburuhan maupun di bidang lain, banyak memberi pelatihan dan pendidikan yang “menggugah” kesadaran politis mereka. Materi yang diberikan umumnya menyangkut soal kepemimpinan, seluk-beluk organisasi, neoliberalisme, dan lain-lain. Materi-materi cukup berat dan melelahkan itu nyaris tak pernah terpikirkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal yang menarik adalah logika rasional buruh perempuan peserta pendidikan dan pelatihan. Mereka memanfaatkan kesempatan itu bukan sekadar untuk menambah wawasan tetapi juga mengakumulasi modal sosial hingga ranah organisasi masyarakat sipil. Tampak jelas yang diperlukan oleh buruh perempuan adalah bagaimana membangun serta memperluas jejaring sosial (modal sosial) yang dapat dipergunakan untuk bertahan hidup di kota. Rasionalitas seperti itu sangat menarik. Sebagian besar dari mereka pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh LSM atau serikat pekerja, namun materi yang diserap dalam kegiatan-kegiatan itu jarang terpakai saat mereka berada di pabrik. Pragmatisme untuk bertahan hidup di lingkungan industrial justru yang mendorong mereka untuk membangun dan memperluas relasi sosial di luar kelompok utama (kaum buruh). Relasi itu akan difungsikan pada kondisi tertentu, misalnya, saat terkena pemutusan kontrak kerja, mengalami keguguran, ketika berjualan minuman-makanan, dan sebagainya.


Bagi buruh perempuan, membangun dan memperluas relasi di luar kelompok utama adalah langkah pragmatis yang jauh lebih penting ketimbang “menemukan” kesadaran kelas (politik) dari materi-materi pendidikan dan pelatihan. Mereka memakai “cara” itu mengingat pabrik/perusahaan cenderung menghambat dan membatasi ruang gerak mereka dalam membangun dan mengembangkan modal sosial di lingkungan kerja. Ika, misalnya, mengatakan sebagai berikut,


Ketika ada undangan mengikuti pendidikan, saya dipersulit karena pas bagian yang saya pegang, katanya bagian yang sulit dan susah untuk mencari penggantinya, jadi ini dipersulit, kadang sama Korea-nya kadang sama chief-nya.


Namun, buruh mampu menyiasati hambatan-hambatan itu. Peluang untuk membangun modal sosial melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh aktivis perburuhan justru lebih menguntungkan mereka secara sosial. Corak produksi industrial dan tekanan budaya patriarki serta persentuhan langsung dengan konsumerisme memang telah melunturkan “kesadaran kelas” buruh (perempuan). Namun demikian, muncul semacam “kesadaran pragmatis” kaum buruh untuk memanfaatkan wahana organisasi guna memenuhi sebagian dari kepentingan mereka.


Hal tersebut dapat dilihat dari pengalaman buruh-buruh perempuan di dalam tulisan ini. Tati, misalnya, buruh perempuan yang bekerja di perusahaan elektronik di bilangan Jakarta itu aktif sebagai pengurus PUK dan serikat pekerja. Tati bergabung dalam organisasi pekerja melalui kegiatan-kegiatan pengajian dan ceramah keagamaan yang kerap diikutinya. Dia kemudian ditarik menjadi salah seorang pengurus serikat pekerja. Begitu pula Ika. Dia bersedia mewakili line-nya di dalam kepengurusan PUK karena khawatir dengan kondisi dan nasib teman-temannya jika tidak ada yang mewakili mereka di dalam organisasi pekerja tingkat pabrik. Menurut Ika, bila tidak ada yang mewakili kelompoknya di dalam PUK, tidak akan ada yang memperjuangkan nasib dia dan teman-temannya. Ika cukup memahami bahwa segala kepentingan dan hak-hak pekerja dapat “diselesaikan” melalui serikat pekerja. Individu pekerja, menurut Ika, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah perburuhan yang muncul bila bergerak sendiri-sendiri tanpa melalui serikat pekerja. Motivasi-motivasi tersebut selalu mengiringi perjalanan dan langkah Ika saat bertugas sebagai pengurus PUK. Jadi, mereka – Tati dan Ika – melakukan semua itu lebih didasarkan pada pertimbangan pragmatis ketimbang kesadaran kelas sebagaimana dibayangkan Karl Marx.


Apakah “kesadaran pragmatis” memengaruhi perilaku atau orientasi politik? Jika ditinjau berdasarkan “jumlah suara”, identifikasi partai politik, deskripsi ideologi, perilaku dan kebijakan atau evaluasi peraturan ekonomi-politik, memang sangat minimal. Bahkan, dalam momentum politik seperti pemilihan umum, buruh tidak terlalu menghiraukan kekuatan hak suara untuk setidak-tidaknya menginisiasi keberadaan mereka dalam realitas sosial politik Indonesia. Memilih “Golput” atau “Boikot” dinilai tidak efektif karena dampaknya tidak menyentuh langsung kepentingan buruh. Politik kelas buruh tidak dapat lagi diidentifikasi sebagai bagian dari kehidupan politik mereka atau untuk kelas itu sendiri. Imajinasi mereka telah melintasi batas kelas-kelas lain. Misalnya, kita dapat menemukan aspirasi yang sama persis dalam gaya hidup buruh dan kelas menengah. Artinya, sebagai bagian dari perjuangan politik, artikulasi dan pilihan buruh tidak lagi menjadi penentu kesadaran kelas.


Sebagaimana diperlihatkan para penulis dalam kumpulan tulisan ini, perilaku konsumsi dan sadar-posisi sebagai buruh memunculkan “kesadaran pragmatis” yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan subyek itu sendiri ketimbang harus menghadirkan pretensi politik yang bermaksud melakukan perubahan sosial. Lebih dari itu, serikat-serikat pekerja selama ini bergeming ke arah pertarungan kekuasaan politik bahkan cenderung “menafikan” kesadaran kelas mereka. Organisasi-organisasi tersebut kelihatannya lebih banyak dimanfaatkan sebagai pintu penyelesaian bagi kepentingan pragmatis kaum buruh sendiri. Bagaimanapun juga, jika “kesadaran pragmatis” dipakai sebagai pintu masuk memecahkan masalah perburuhan, maka kaum buruh dapat lebih leluasa memainkan kemampuan intelektualnya secara organik; buruh terlibat lebih jauh dalam organisasi-organisasi pekerja hanya untuk memenuhi kepentingan pragmatis dan dalam jangka panjang akan menjadi hal penting bagi buruh itu sendiri.

 

Referensi

Moral Ekonomi Perempuan Pabrik Dinamika Kehidupan di Tempat Kerja (1-5)

 

  1. Althusser, Louis. 1970. Ideologi dan Perangkat Ideologis Negara.
  2. ____________, 1973. Jawaban Kepada John Lewis.
  3. Arief Budiman. 1995. Teori-Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia.
  4. Bhabha, Homi K. 2004. The Location of Culture. New York: Routledge.
  5. Boulton, Alan (ed.). 2004. Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jakarta dan Jawa Barat: Sebuah Kajian Cepat. Jakarta: ILO.
  6. Bourchier, David (ed.). 1994. Indonesia’s Emerging Proletariat, Workers and Their Struggles. Annual Indonesia Lecture Series No. 17. Australia: Monash University. 
  7. Evers, Hans-Dieter. 1995. Sosiologi Perkotaan Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
  8. Foucault, Michel. 1991. Discipline and Punish: the Birth of the Prison. London: Penguin.
  9. Hadiz, Vedi R. 1997. Workers and the State in New Order Indonesia. New York: Routledge.
  10. Hartiningsih, Maria. 2007. “Laporan ILO tak Menyentuh Gambaran Riil”, dalam Kompas, 28 Mei.
  11. Luttrell, Wendy. 1989. “Working-Class Women’s Ways of Knowing: Effects of Gender, Race and Class” dalam Sociology of Education, Vol. 62, No. 1, January, Special Issue on Gender and Education.
  12. Mandel, Ernest. 1977. Marxist Economic Theory. London: Merlin Press.
  13. Marx, Karl dan Fredrich Engels. 1965. The German Ideology. Translated from the German. Edited by S. Ryazanskaya. London: Lawrence & Wishart.
  14. Marx, Karl Marx. 2004. Kapital Buku I. terjemahan. Jakarta: Hasta Mitra.
  15. Olsy Vinoli Arnof. 2004. “Memberdayakan atau Memperdaya Perempuan”, dalam Jurnal Demokrasi, Forum LSM DIY, Vol. II, No. 1, Januari.
  16. Popkin, Samuel. 1979. Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. California: University of California Press.
  17. Ray, Larry. 2003. “Review Essay: Capitalism, Class and Social Progress”, dalamCurrent Sociology, March, Vol. 51(2), hal. 163-169. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi: SAGE Publications.
  18. 18. Scott, James C. 1976. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press.
  19. 19. Tzannatos, Z 1998. “Women and Labor Market Changes in the Global Economy: Growth Helps, Inequalities Hurt and Public Policy Matters”, Social Protection Discussion Paper No. 9808. Washington DC: The World Bank. 
  20. United Nations. 2000. The World’s Women 2000 Trends and Statistics. ST/ESA/STAT/SER.K/16. NewYork.
  21. Warouw, J Nicolaas. 2004. “Assuming Modernity: Migrant Industrial Workers in Tangerang, Indonesia”. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the Australian National University.
  22. Wolf, Diane Lauren. 1992. Factory Daughters, Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java. Los Angeles: University of California Press.
  23. Xin Meng. 1998. “The Economic Positions Women in Asia”. IIAS/IISG, CLARA Working Paper, No. 4, Amsterdam.
  24. Yordanis, Cariel L. 2002. “Producing Social Class Representation Women’s Work in a Rural Town”, dalam Gender and Society, Sociologists for Women in Society, Vol. 16, No. 3, June, hal. 323-344.