Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

KONSEP ANGGARAN KINERJA

  1. Suatu sistem atau teknik penyusunan anggaran yang berdasarkan pertimbangan kerja dan unit harga dari setiap kegiatan yang jelas dan terstruktur.

  2. Sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat propinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Propinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD).

 

Sedangkan untuk meyusun Rencana Kerja Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional, maka Pemerintah perlu menyelenggarakan Musrenbang Pusat, Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional. Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkait dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah.

 

Pada tahap perencanaan dan penganggaran ini harus dipastikan adanya partisipasi perempuan untuk menyuarakan kebutuhannya. Perempuan atau kelompok perempuan harus dipastikan ikut berpartisipasi dalam setiap Musrenbang agar kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili.

Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 telah meletakkan dasar hukum bagi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam segala bidang pembangunan nasional. Pemerintah juga berusaha mengambil langkah strategis guna mensosialisasikan perspektif gender. Dalam hal itu, pemerintah Indonesia pascareformasi 1998 telah menunjukkan kemauan untuk mengimplementasikan strategi PUG, baik pada program pembangunan maupun kebijakan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai dasar hukum bagi kerja pemerintah. Tiga tahun setelah Inpres itu diterbitkan, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Peraturan itu menambah jajaran aturan yang ada sebelumnya, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention to Eliminate all forms of Discrimination Against Women; CEDAW). Sehubungan dengan upaya pemerintah mengim-plementasikan strategi PUG, terdapat beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Bab 12 yang berisi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Selain itu, dalam undang-undang yang sama, gender juga diarusutamakan dalam tiga belas bab lainnya, yang merupakan landasan operasional bagi pelaksanaan strategi PUG pada masing-masing bidang pembangunan. Undang-Undang tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Pengesahan kedua perangkat peraturan daerah itu memicu pembuatan peraturan daerah-peraturan daerah (perda) di seluruh wilayah Indonesia.

 

Misalnya, di Samarinda sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, diproduksi 25 peraturan daerah, sedangkan di tahun sebelumnya, tercatat ada 23 perda (2000), 15 perda (1999), 19 perda (1998), 23 perda (1997), dan 15 perda (1996) Produktifitas peraturan daerah itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, yakni sebagai respon untuk menata ulang hubungan kekuasaan yang sentralistis menuju desentralistis di era otonomi daerah. Pemerintah daerah mendapat kekuasaan penuh untuk memutuskan sendiri kebijakan politik dan pengalokasian anggaran daerahnya. Meskipun demikian, perlu dipertanyakan, apakah pemerataan kekuasaan itu mengandung pula pemahaman pemerataan yang berperspektif keadilan. Ada kekhawatiran bahwa desentralisasi ke penguasa lokal, jika tidak diimbangi dengan kesadaran untuk berpihak kepada kelompok miskin dan adil bagi perempuan dan laki-laki, dapat menguatkan tatanan patriarki di tingkat lokal. Hal inilah yang dimaksudkan dengan kesadaran untuk mengarusutamakan gender.

Publikasi Terbaru

  • Laporan Penelitian:Kajian Mendalam Perbedaan Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan

    Yayasan Women Research Institute (WRI) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan penelitian yang bertajuk Kajian Mendalam Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus dari sektor yang akan dikaji dalam penelitian ini karena pemerintah memiliki lebih banyak program kesehatan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya program kesehatan reproduksi, program kesehatan untuk...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini