Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menerbitkan rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta memasukkan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 20121. DPR-RI menargetkan RUU KKG disahkan menjadi undang-undang sebelum masa kerja mereka berakhir pada pertengahan 2014. 

 

Sejak diperkenalkan secara tidak resmi kepada masyarakat, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender telah memicu perdebatan publik antara mereka yang mendukung pengesahan RUU tersebut dan mereka yang menentang pengesahannya berdasarkan berbagai perspektif, termasuk keyakinan agama2. Women Research Institute (WRI) mendukung inisiatif parlemen itu dengan mengadakan penelitian kebijakan untuk mengidentifikasi masalah dan member rekomendasi kebijakan yang memungkinkan secara politis bagi RUU KKG yang sedang dibahas di DPR-RI. Secara khusus, WRI memusatkan perhatian pada beberapa hal yang dianggap kunci penyamaan persepsi tentang kesetaran dan keadilan gender.

Catatan Awal Tahun Women Research Institute

“Diyakini bahwa hanya apabila perempuan dalam jumlah yang cukup besar menjadi pembuat keputusan, maka mereka akan berusaha untuk membuat perbedaan dalam kehidupan kaum perempuan lain, terutama mereka yang ada dalam sektor-sektor masyarakat yang lebih lemah.” (Eka Komariah Kuncoro)

 

Sesuai dengan pernyataan Eka Komariah di atas, maka keterwakilan perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal yang patut diwujudkan. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya representasi perempuan masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, maka dilakukan upaya affirmative action di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Upaya affirmative action ini telah mulai dilaksanakan Indonesia sejak Pemilu Tahun 2004, melalui UU Pemilu-nya yang mengatur kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Meski upaya kuota telah dilakukan, namun hasil Pemilu 2004 belum menunjukan angka keberhasilan yang signifikan karena baru mencapai 11,09% keterwakilan perempuan di DPR.

Pada 2005, WRI melakukan penelitian “Dampak Otonomi Daerah terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Lokal”. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, WRI menganalisis peraturan daerah di sembilan kabupaten/kota dengan menggunakan metodologi penelitian feminis. Ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk melihat bagaimana ruang publik dan peran politik perempuan dipandang, direpresentasikan, dan diatur dalam konteks otonomi daerah. Kesembilan kabupaten/kota tersebar di tujuh provinsi yang meliputi Jawa Barat (Sukabumi dan Tasikmalaya), Sumatera Barat (Solok), Nusa Tenggara Barat (Mataram), Naggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh), Bali (Gianyar), Nusa Tenggara Timur (Kupang), dan Kalimantan Timur (Samarinda, Kutai Barat). Perbedaan-perbedaan karakteristik di tiap wilayah memungkinkan WRI untuk melihat tren umum partisipasi perempuan dalam otonomi daerah di seluruh lanskap multikultural masyarakat Indonesia kontemporer.

Sejak 2011, WRI tergabung dalam Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dalam mengawal RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). JKP3 adalah jejaring masyarakat sipil yang  peduli pada isu perempuan dan advokasi kebijakan. RUU KKG merupakan salah satu  agenda legislasi pro perempuan yang sedang kami perjuangkan dan saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi (BALEG) DPR RI untuk diharmonisasikan. Pembahasan ini diharapkan dapat diselesaikan oleh DPR-RI masa jabatan 2009-2015 dengan memuat materi yang selaras dengan prinsip penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan politik dan administrasi keuangan daerah secara mandiri. Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengarusutamakan isu-isu gender dalam kebijakan lokal, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan, termasuk menyertakan pentingnya pengarusutamaan gender dalam GBHN 1999.

 

Penelitian ini merupakan upaya awal untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat di 10 kota atau kabupaten di Jawa, Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara akan dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama adalah kebijakan kualitatif peraturan lokal menggunakan metodologi penelitian feminis, sedangkan fase kedua adalah evaluasi dampak peraturan lokal kepada masyarakat melalui wawancara mendalam (in-depth interviews). Fase pertama sudah diselesaikan dan fase kedua sedang dirancang berdasarkan hasil penelitian fase pertama.

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini