Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem kuota 30% untuk institusi legislatif sejak Pemilihan Umum 2004 sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 65 UU No. 12/2003 dan direvisi dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum. Namun, hasil dari Pemilihan Umum 2014 menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam parlemen hanya sebesar 17%. Di sisi lain, UU Pemilu mengatur bahwa mekanisme pencalonan legislatif untuk kandidat perempuan diatur dalam partai politik, dengan cara menetapkan bahwa setiap partai politik berkewajiban untuk memenuhi kuota 30% untuk calon legislatif perempuan. Dengan demikian, partai politik memainkan peranan penting dalam meningkatkan representasi perempuan. Namun, tantangan yang dihadapi para partai politik tersebut adalah perencanaan strategi untuk mendukung para anggota perempuan mendapatkan lebih banyak kursi di parlemen dalam Pemilihan Umum 2019.

 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menerbitkan rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta memasukkan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 20121. DPR-RI menargetkan RUU KKG disahkan menjadi undang-undang sebelum masa kerja mereka berakhir pada pertengahan 2014. 

 

Sejak diperkenalkan secara tidak resmi kepada masyarakat, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender telah memicu perdebatan publik antara mereka yang mendukung pengesahan RUU tersebut dan mereka yang menentang pengesahannya berdasarkan berbagai perspektif, termasuk keyakinan agama2. Women Research Institute (WRI) mendukung inisiatif parlemen itu dengan mengadakan penelitian kebijakan untuk mengidentifikasi masalah dan member rekomendasi kebijakan yang memungkinkan secara politis bagi RUU KKG yang sedang dibahas di DPR-RI. Secara khusus, WRI memusatkan perhatian pada beberapa hal yang dianggap kunci penyamaan persepsi tentang kesetaran dan keadilan gender.

Catatan Awal Tahun Women Research Institute

“Diyakini bahwa hanya apabila perempuan dalam jumlah yang cukup besar menjadi pembuat keputusan, maka mereka akan berusaha untuk membuat perbedaan dalam kehidupan kaum perempuan lain, terutama mereka yang ada dalam sektor-sektor masyarakat yang lebih lemah.” (Eka Komariah Kuncoro)

 

Sesuai dengan pernyataan Eka Komariah di atas, maka keterwakilan perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal yang patut diwujudkan. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya representasi perempuan masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, maka dilakukan upaya affirmative action di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Upaya affirmative action ini telah mulai dilaksanakan Indonesia sejak Pemilu Tahun 2004, melalui UU Pemilu-nya yang mengatur kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Meski upaya kuota telah dilakukan, namun hasil Pemilu 2004 belum menunjukan angka keberhasilan yang signifikan karena baru mencapai 11,09% keterwakilan perempuan di DPR.

Publikasi Terbaru

  • Laporan Penelitian:Kajian Mendalam Perbedaan Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan

    Yayasan Women Research Institute (WRI) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan penelitian yang bertajuk Kajian Mendalam Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus dari sektor yang akan dikaji dalam penelitian ini karena pemerintah memiliki lebih banyak program kesehatan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya program kesehatan reproduksi, program kesehatan untuk...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini