Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem kuota 30% untuk institusi legislatif sejak Pemilihan Umum 2004 sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 65 UU No. 12/2003 dan direvisi dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum. Namun, hasil dari Pemilihan Umum 2014 menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam parlemen hanya sebesar 17%. Di sisi lain, UU Pemilu mengatur bahwa mekanisme pencalonan legislatif untuk kandidat perempuan diatur dalam partai politik, dengan cara menetapkan bahwa setiap partai politik berkewajiban untuk memenuhi kuota 30% untuk calon legislatif perempuan. Dengan demikian, partai politik memainkan peranan penting dalam meningkatkan representasi perempuan. Namun, tantangan yang dihadapi para partai politik tersebut adalah perencanaan strategi untuk mendukung para anggota perempuan mendapatkan lebih banyak kursi di parlemen dalam Pemilihan Umum 2019.

 

 

Women Research Institute (WRI) melakukan Joint Research bersama Korean Women’s Development Institute (KWDI) pada tahun 2016 dengan mengusung judul “Representasi Politik Perempuan Indonesia: Kebijakan Tindakan Afirmasi Partai Politik menyambut Pemilu 2019”. Dalam penelitian ini, WRI  bermaksud melakukan analisis mengenai penyebab penurunan persentase representasi perempuan menjadi 17% dalam Pemilihan Umum tahun 2014, walaupun telah ada penerapan dan perubahan UU Pemilihan Umum yang mengatur sistem kuota untuk perempuan. Penelitian ini mengidentifikasi isu representasi politik perempuan di parlemen nasional dengan menganalisis tantangan dan peluang bagi anggota partai perempuan di partai politik mereka masing-masing, serta menyusun rekomendasi kebijakan internal bagi partai politik mengenai tindakan afirmasi untuk meningkatkan representasi perempuan.

 

Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang ditengarai menjadi penyebab penurunan angka representasi perempuan di tingkat parlemen pada Pemilihan Umum 2014 dengan melakukan studi literatur atas sejumlah peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan Partai Politik, serta kajian atas peraturan internal dan implementasi kebijakan afirmasi di masing-masing partai politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh para kader dan calon anggota legislatif perempuan terdiri dari dua jenis. Tantangan pertama adalah tantangan dari internal partai (misalnya ideologi partai, kurangnya anggota perempuan yang menduduki posisi strategis, dan kurangnya prioritas terhadap peningkatan kapasitas dan kuantitas calon anggota legislatif perempuan). Tantangan kedua merupakan tantangan eksternal yakni sistem politik proporsional terbuka pada Pemilihan Legislatif yang cukup menyulitkan para caleg perempuan, masifnya budaya politik uang dan patriarki di masyarakat, kurangnya dukungan dari lembaga penyelenggara Pemilu, maupun kebijakan afirmatif yang dianggap masih belum cukup kuat.

 

Terlepas dari analisis yang telah diupayakan untuk mencakup seluruh unsur secara komprehensif, terutama dari aspek partai politik, penelitian ini masih belum banyak membahas mengenai peranan dari lembaga penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dalam menunjang peningkatan jumlah representasi perempuan di parlemen.  Hal ini dapat menjadi masukan bagi penelitian-penelitian lain di masa mendatang. Sebab, peranan kedua lembaga tersebut sangat sentral dalam menentukan penyelenggaraan Pemilu yang sensitif gender secara khusus, dan merealisasikan partisipasi politik perempuan Indonesia yang lebih baik.

 

Dari penelitian tersebut, dihasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat diterapkan oleh partai politik maupun pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan dan tindakan afirmatif yang lebih mendukung tingkat dan kualitas keterwakilan perempuan diantaranya adalah:

 

  1. Partai politik perlu menyiapkan diri dari awal untuk dapat menghasilkan caleg perempuan yang berkualitas. Partai seharusnya memetakan kader potensial sedari awal dan bukan hanya menjelang pemilihan legislatif.
  2. Perempuan berkualitas harus ditempatkan dalam posisi kunci dalam kepengurusan harian partai. Intervensi penting untuk dilakukan mulai dari internal partai. Selain itu, perlu ada revitalisasi kebijakan di internal partai (baik dari AD/ART, juklak, atau juknis) untuk menyikapi kebijakan afirmatif.
  3. Partai perlu memberikan pengkaderan khusus, upgrading dan peningkatan kapasitas berkala, serta pendampingan khusus untuk kader dan caleg perempuan, sehingga para caleg perempuan, termasuk para caleg yang baru masuk parpol, dapat memiliki kapasitas yang mumpuni dalam masa pencalonan maupun masa jabatan.
  4. Dalam pelatihan yang diberikan pada kader dan caleg, baik laki-laki maupun perempuan, sebaiknya menyertakan pelatihan gender agar para kader dan caleg dapat lebih memahami pentingnya keterwakilan perempuan, tidak hanya bagi para perempuan sendiri, namun untuk seluruh pihak, termasuk parpol.
  5. Untuk menyikapi kendala finansial yang kerapkali dialami oleh perempuan, perlu ada pemberian bantuan pendanaan kepada para caleg, terutama caleg perempuan. Bantuan pendanaan tidak hanya berupa atribut kampanye, namun juga dapat berupa bantuan dana saksi serta bantuan finansial. Selain itu, perlu ada pembatasan dana kampanye untuk seluruh caleg.
  6. Parpol perlu memberikan pendampingan dan menunjukkan keberpihakan kepada para caleg perempuan yang mengalami permasalahan dalam proses pemilihan, misalnya proses pencurian suara atau kecurangan lainnya.
  7. Perlu ada peninjauan kembali terhadap sistem pemilihan saat ini yang berdasarkan sistem proporsional terbuka, serta pertimbangan untuk bantuan pembiayaan dari negara kepada parpol.
  8. Peran partai politik sangat sentral untuk memastikan bahwa anggota legislatif (aleg) perempuan dari partai memiliki kualitas yang di atas rata-rata melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala setelah menjadi aleg. Selain itu, parpol juga harus memiliki komitmen politik untuk menempatkan perempuan di posisi-posisi yang strategis, baik di komisi, fraksi, maupun badan pelengkap, sehingga aleg perempuan dapat lebih berperan aktif dan terlibat dalam perumusan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan perempuan.
  9. Di sisi lain, para anggota legislatif perempuan perlu secara bersama-sama bekerja lebih keras untuk dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih pro-gender, terutama dalam konteks sistem politik dalam Pemilihan Legislatif.

Dokumen hasil penelitian dapat diunduh melalui:

Indonesian Women's Political Representation: Affirmative Action Policy of Political Parties for the Upcoming 2019 Election

Publikasi Terbaru

  • Laporan Penelitian:Kajian Mendalam Perbedaan Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan

    Yayasan Women Research Institute (WRI) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan penelitian yang bertajuk Kajian Mendalam Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus dari sektor yang akan dikaji dalam penelitian ini karena pemerintah memiliki lebih banyak program kesehatan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya program kesehatan reproduksi, program kesehatan untuk...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini