Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Pada 2005, WRI melakukan penelitian “Dampak Otonomi Daerah terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Lokal”. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, WRI menganalisis peraturan daerah di sembilan kabupaten/kota dengan menggunakan metodologi penelitian feminis. Ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk melihat bagaimana ruang publik dan peran politik perempuan dipandang, direpresentasikan, dan diatur dalam konteks otonomi daerah. Kesembilan kabupaten/kota tersebar di tujuh provinsi yang meliputi Jawa Barat (Sukabumi dan Tasikmalaya), Sumatera Barat (Solok), Nusa Tenggara Barat (Mataram), Naggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh), Bali (Gianyar), Nusa Tenggara Timur (Kupang), dan Kalimantan Timur (Samarinda, Kutai Barat). Perbedaan-perbedaan karakteristik di tiap wilayah memungkinkan WRI untuk melihat tren umum partisipasi perempuan dalam otonomi daerah di seluruh lanskap multikultural masyarakat Indonesia kontemporer.

Sejak 2011, WRI tergabung dalam Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dalam mengawal RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). JKP3 adalah jejaring masyarakat sipil yang  peduli pada isu perempuan dan advokasi kebijakan. RUU KKG merupakan salah satu  agenda legislasi pro perempuan yang sedang kami perjuangkan dan saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi (BALEG) DPR RI untuk diharmonisasikan. Pembahasan ini diharapkan dapat diselesaikan oleh DPR-RI masa jabatan 2009-2015 dengan memuat materi yang selaras dengan prinsip penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan politik dan administrasi keuangan daerah secara mandiri. Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengarusutamakan isu-isu gender dalam kebijakan lokal, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan, termasuk menyertakan pentingnya pengarusutamaan gender dalam GBHN 1999.

 

Penelitian ini merupakan upaya awal untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat di 10 kota atau kabupaten di Jawa, Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara akan dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama adalah kebijakan kualitatif peraturan lokal menggunakan metodologi penelitian feminis, sedangkan fase kedua adalah evaluasi dampak peraturan lokal kepada masyarakat melalui wawancara mendalam (in-depth interviews). Fase pertama sudah diselesaikan dan fase kedua sedang dirancang berdasarkan hasil penelitian fase pertama.

Laporan Program Tahunan WRI (2004)

Pada tahun 2004, WRI masih secara terus-menerus melanjutkan pekerjaannya untuk mengemukakan dinamika Partisipasi publik perempuan dalam politik lokal di era otonomi daerah (Regional Autonomy in women public participation in the local politic). Sepanjang tahun ini, WRI lebih pada tahap penulisan penelitiannya, juga persiapan menyeluruh untuk publikasi WRI, serta menyampaikan laporan penelitiannya kepada publik.

Studi Kasus di Sembilan Daerah di Indonesia: Aceh, Solok, Sukabumi, Tasikmalaya, Samarinda, Kutai Barat, Kendari, Bali, Mataram dan Kupang

“The Beijing Platform for Action includes a detailed set of recommendations to all sectors of the local and international communities to enhance women’s political participation and decision-making.” (Karam, 1998, h.1)

 

Adalah menarik mencermati Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 yang mengatur tata cara pemilihan Geucik (kepala kampung). Ketertarikan itu semakin bertambah ketika membaca bab 3, pasal 8 ayat (1) tentang persyaratan menjadi Geucik. Ada empat belas persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat Geucik, dan yang tertulis dalam point Mampu bertindak menjadi imam shalat: Sementara itu, dalam hukum islam dalam perspektif masyarakat umum, hanya laki-lakilah yang dapat menjadi imam shalat bagi perempuan dan laki-laki, sedangkan perempuan tidak dapat menjadi imam shalat bagi laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak memiliki peluang untuk menjadi Geucik dan sekaligus menegaskan bahwa kekhawatiran akan menguatnya kekuasaan yang mengabaikan perempuan bukannya tidak beralasan. Hal itu dapat diinterpretasikan bahwa dalam pemilihan Geucik, perempuan mengalami diskriminasi. Cara interpretasi ini sekaligus menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya peraturan daerah, nilai-nilai patriarki lokal menguat. Ini artinya, yang pada satu sisi ruang publik perempuan menjadi tertutup.

Laporan Program Tahunan WRI (Februari – Desember 2005)

 

Capaian

Dibandingkan dengan kerja satu tahun pertamanya pada tahun 2004, WRI secara aktif telah membuahkan hasil-hasilnya dalam publikasi bertema gender dan pemerintahan selama tahun 2005, seperti dapat dilihat secara terpisah dari laporan ini. Sepanjang tahun ini, WRI telah mempublikasikan empat buku yaitu: (1) “Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah”. Buku ini berisi mengenai temuan-temuan dari penelitian WRI tahap pertama di sembilan daerah/kota, termasuk Banda Aceh; (2) “Identitas Politik Perempuan Aceh oleh Edriana Noerdin; (3) “Metode-metode Feminis dalam Penelitian Sosial” oleh Shulamit Reinharz; (4) Pelatihan Modul mengenai “Analisa Gender dan Anggaran Berkeadilan Gender”. Dimana buku mengenai “Potret Kemiskinan Perempuan” masih dalam tahap proses penyuntingan. Bagian cover buku telah selesai, diharapkan pada akhir Pebruari 2006 buku ini dapat diterbitkan.

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini