Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 15 kecamatan dengan topografi wilayah berbukit-bukit dan dialiri oleh 18 sungai. Kondisi permukaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lahan hutan (83,91%) selebihnya adalah lahan sawah, perkebunan serta pemukiman warga.  Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat berada pada lokasi potensial untuk mengembangkannya secara berkelanjutan. Kecamatan IV Jurai di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki peruntuhan lahan dengan hutan nagara terbanyak dari luasan kecamatan 37,83%.  Lahan hutan tersebut diperuntukkan sebagai hutan nagari dan beberapa lahan hutan sudah dikonversi pada usaha pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan.

Kabupaten Solok Selatan terdiri dari tujuh Kecamatan dengan topografi bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan bergunung-gunung yang merupakan rangkaian dari bukit barisan. Sejumlah 60% wilayah Solok Selatan berada pada kemiringan di atas 40% yang tergolong curam. Selain itu, Kabupaten Solok Selatan dilalui oleh 13 aliran sungai yang merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang termasuk daerah yang berada di bagian hulu daerah pengaliran sungai Batang Hari.


Sebagian besar wilayah Kabupaten Solok Selatan terdiri dari kawasan hutan yaitu 72,70% dan lahan lainnya merupakan perkebunan, sawah, serta perumahan. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Solok Selatan adalah 83.404 hektar, atau sekitar 23% dari total luas wilayah Solok Selatan. Sepanjang periode 2010 hingga 2014, Global Forest Watch mencatat terjadinya pengurangan lahan tutupan pohon di kawasan hutan lindung Kabupaten Solok Selatan. Kondisi pengurangan lahan tutupan pohon di Solok Selatan sangat fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kabupaten Siak memiliki luas wilayah 811.848 hektar. Berdasarkan data Global Forest Watch (GFW) selama periode 2001 hingga 2014, Kabupaten Siak tercatat mengalami kehilangan lahan tutupan pohon seluas 363.398 hektar atau 45%. Dalam kurun 14 tahun Kabupaten Siak kehilangan wilayah tutupan pohon seluas 25.957 hektar setiap tahunnya.  

Kehilangan lahan tutupan pohon terbesar pada periode 2001 sampai 2014, terjadi pada 2007 dimana total luas lahan tutupan pohon yang hilang adalah 46.142 hektar.

Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, yang mengakibatkan akses masyarakat  terhadap hutan dan sumber daya alam semakin terbatas.

Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hingga 2014, pemerintah telah memberikan izin pemanfaatan lahan di Kabupaten Pelalawan seluas 866.261 hektar atau sekitar 65% dari total wilayah Kabupaten Pelalawan. Dari 50% izin terbukti tidak sesuai dengan Perda No. 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan. 

Kelapa sawit menjadi komoditi utama di Kabupaten Pelalawan. Namun, data GFW menyebutkan sebanyak 68,15% (900.460 hektar) lahan terdeteksi tidak cocok digunakan untuk ditanami kelapa sawit. Sedangkan untuk lahan yang cocok ditanami kelapa sawit hanya sebesar 24,75% (327.781 hektar) yang terdiri dari 50,35% (165.062 hektar) HPK dan 49,65% (162.719 hektar) HP/HPT. Jumlah HP/HPT yang cukup tinggi atau hampir sama dengan proporsi HPK memberikan peluang besar kepada izin usaha di lahan yang sesuai dengan kebutuhan penanaman tanaman sawit juga berdampak baik bagi hutan itu sendiri.

Dampak pemberian izin yang tidak sesuai dengan kecocokan lahan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya perempuan.

Pemberian konsesi kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit telah membatasi hak masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan hutan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian. Pada beberapa peraturan di tingkat lokal maupun nasional, sebagian diantaranya telah memandatkan penjaminan hak partisipasi masyarakat atau komunitas dalam proses pemberian konsesi hutan. Namun, dari 27 peraturan yang direview, Women Research Institute menemukan bahwa penjaminan hak partisipasi masyarakat masih menyediakan celah yang berpotensi dilanggar atau dipandang tidak mengikat oleh beberapa pihak. Selain itu, sebagian besar peraturan yang telah menjamin hak partisipasi masyarakat belum disertai dengan penjaminan hak partisipasi, akses, dan kontrol perempuan secara khusus. Pada beberapa peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam, hutan, kebun, tata ruang masih ditemukan kekosongan dan kelemahan pengaturan terkait transparansi pengelolaan sumber daya alam; transparansi proses penerbitan izin lingkungan dan izin usaha; mekanisme pengawasan pengelolaan hutan; termasuk pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban oleh perusahaan.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini