Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumatera Barat

Forum Pemangku Kepentingan diselenggarakan di tingkat kabupaten, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan. Forum ini dihadiri oleh 15 unsur, yaitu anggota masyarakat dan unsur pemerintahan. Agenda utama dalam kegiatan forum pemangku kepentingan adalah untuk melakukan komunikasi perkembangan dan keberlanjutan program serta penyampaian kebutuhan kelompok terkait budidaya tanaman kakao dan pala kepada pemangku kepentingan dalam tahapan pembudidayaan dan pembuatan unit usaha. Selama program berlangsung, yaitu Juli 2016 – Desember 2017 telah dilaksanakan 3 kali forum pemangku kepentingan di wilayah kerja Sumatera Barat.

 

Kalimantan Barat

Kegiatan Forum Pemangku Kepentingan di lakukan pada level kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang pada bulan Maret 2017 dan November 2017. Forum ini dihadiri oleh unsur masyarakat dan perwakilan perangkat desa, serta organisasi pemerintah daerah. Pada Forum Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan pada November 2107, kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Sintang, Bapak Jarot Winarno. Disamping dukungan yang diberikan oleh Bupati, pihak-pihak perwakilan pemerintah juga menyatakan dukungan mereka dan menyatakan kesediaannya dalam membantu memfasilitasi kebutuhan kelompok.

Dalam kurun waktu Juli 2-016-Desember 2017, Program “Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan Perempuan” telah melakukan pengorganisasian dan pendampingan kelompok tani perempuan di 5 desa, yaitu 4 desa di Sumatera Barat an 1 desa di Kalimantan Barat. Setelah 18 bulan kegiatan dilaksanakan, maka pada Desember 2017 dilakukan penutupan program melalui Jambore Hutan Lestari, Perempuan Sejahtera, yang menjadi forum pembelajaran dan praktik baik antar lima kelompok tani perempuan. Secara umum, kegiatan ini berlandaskan cross-cutting isu dari empat hal yaitu melihat perkembangan perempuan dalam konteks integrasi sosial dan gender, pembelajaran dan praktik baik melalui manajemen pengetahuan, tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelolaan unit usaha pada mekanisme environmental and social management system serta melakukan monitoring dan evaluasi dampak berbasis gender terhadap proses pembelajaran program.

 

Selama hampir dua dekade, warga Kota Pekanbaru terpaksa hidup dalam kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau. Ditengarai bahwa serangan asap semakin memburuk dalam lima tahun terakhir. Serangan asap pada bulan Agustus 2015 sampai akhir tahun tersebut yang bertepatan dengan datangnya El Nino pun melumpuhkan kota Pekanbaru. Asap berbahaya yang merupakan campuran antara gas, partikel dan bahan kimia beracun lainnya menurunkan kualitas udara kota hingga ke tingkat sangat berbahaya sehingga mengancam kesehatan sekitar 1 juta penduduk kota Pekanbaru.

 

WRI dalam hal ini melakukan penelitian di tahun 2016 untuk melihat bagaimana dampak kebakaran dan kabut asap terhadap perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setidaknya terdapat lima dampak dari bencana tersebut yaitu berdampak pada lingkungan, kesehatan, pendidikan, anggaran dan ekonomi. Dari berbagai dampak, WRI menemukan kasus-kasus yang dituliskan secara khusus.

 

Kebakaran berdampak langsung pada penurunan kualitas udara Kota Pekanbaru. Hal ini berakibat pada penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak kabut asap bagi kesehatan manusia dipengaruhi oleh dua aspek yaitu konsentrasi oksigen dan polutan yang mencemari udara. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, hasil FGD WRI di Kecamatan Rumbai menemukah bahwa beberapa bayi lahir dengan gangguan lemah jantung dan kebocoran katup jantung yang diindikasikan disebabkan oleh gangguan kehamilan yang dipengaruhi oleh kabut asap. 

 

Simak informasi lengkap hasil penelitian pada dokumen berikut: Lembar Fakta_Seri Kabut Asap_Kesehatan

 

Desa Pungkat, yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau merupakan desa yang dapat dicapai dengan waktu perjalanan 10 jam dari Pekanbaru. Akses dan fasilitas di Desa Pungkat terbatas pada jarak dan minimnya sarana-prasarana baik pada pelayanan umum maupun pelayanan kesehatan. Hal ini diperparah dengan masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan berdampak buruk pada akses masyarakat desa ke sumber daya alam. Salah satunya adalah air di sungai rawa yang dahulu bersih dan menjadi sumber kebutuhan air sehari-hari seperti mandi, mencuci dan mengambil air bersih untuk dikonsumsi kini tidak dapat digunakan lagi.

 

Masalah lain yang muncul adalah banyaknya serangan kumbang-kumbang terhadap perkebunan kelapa yang dimiliki masyarakat. Kumbang tersebut muncul dari sisa pohon yang membusuk setelah ditebang perusahaan dan tidak dibuang. Namun perusahaan maupun pemerintah tidak melakukan tindakan untuk mengatasi serangkn tersebut sehingga masyarakat yang gagal panen kelapa harus kehilangan mata pencahariannya. Kini, para perempuan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan.

 

Dalam rangka meningkatkan insiatif masyarakat lokal untuk pengajuan izin perhutanan sosial, maka Konsorsium YWRI melakukan pendampingan di empat desa lokasi proyek Sumatera Barat. Dengan adanya pengajuan izin perhutanan sosial, maka hal ini akan menjamin adanya kepastian hukum hak kelola hutan untuk masyarakat dan juga perempuan di daerah program yang sudah ditetapkan yaitu di Nagari Barung-Barung Belantai Selatan dan Nagari Kapujan Koto Berapak, Kabupaten Pesisir Selatan serta Nagari Lubuk Malako dan Nagari Padang Gantiang, Kabupaten Solok Selatan.

 

Hak kelola hutan oleh masyarakat termasuk perempuan ini penting agar pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan sosial tersebut. Selain itu, perempuan dan masyarakat juga dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan keberlangsungannya dalam kurun waktu pemberian hak kelola tersebut.

 

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini