Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumatera Barat

Forum Pemangku Kepentingan diselenggarakan di tingkat kabupaten, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan. Forum ini dihadiri oleh 15 unsur, yaitu anggota masyarakat dan unsur pemerintahan. Agenda utama dalam kegiatan forum pemangku kepentingan adalah untuk melakukan komunikasi perkembangan dan keberlanjutan program serta penyampaian kebutuhan kelompok terkait budidaya tanaman kakao dan pala kepada pemangku kepentingan dalam tahapan pembudidayaan dan pembuatan unit usaha. Selama program berlangsung, yaitu Juli 2016 – Desember 2017 telah dilaksanakan 3 kali forum pemangku kepentingan di wilayah kerja Sumatera Barat.

 

Kalimantan Barat

Kegiatan Forum Pemangku Kepentingan di lakukan pada level kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang pada bulan Maret 2017 dan November 2017. Forum ini dihadiri oleh unsur masyarakat dan perwakilan perangkat desa, serta organisasi pemerintah daerah. Pada Forum Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan pada November 2107, kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Sintang, Bapak Jarot Winarno. Disamping dukungan yang diberikan oleh Bupati, pihak-pihak perwakilan pemerintah juga menyatakan dukungan mereka dan menyatakan kesediaannya dalam membantu memfasilitasi kebutuhan kelompok.

Dalam kurun waktu Juli 2-016-Desember 2017, Program “Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan Perempuan” telah melakukan pengorganisasian dan pendampingan kelompok tani perempuan di 5 desa, yaitu 4 desa di Sumatera Barat an 1 desa di Kalimantan Barat. Setelah 18 bulan kegiatan dilaksanakan, maka pada Desember 2017 dilakukan penutupan program melalui Jambore Hutan Lestari, Perempuan Sejahtera, yang menjadi forum pembelajaran dan praktik baik antar lima kelompok tani perempuan. Secara umum, kegiatan ini berlandaskan cross-cutting isu dari empat hal yaitu melihat perkembangan perempuan dalam konteks integrasi sosial dan gender, pembelajaran dan praktik baik melalui manajemen pengetahuan, tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelolaan unit usaha pada mekanisme environmental and social management system serta melakukan monitoring dan evaluasi dampak berbasis gender terhadap proses pembelajaran program.

 

Dalam rangka meningkatkan insiatif masyarakat lokal untuk pengajuan izin perhutanan sosial, maka Konsorsium YWRI melakukan pendampingan di empat desa lokasi proyek Sumatera Barat. Dengan adanya pengajuan izin perhutanan sosial, maka hal ini akan menjamin adanya kepastian hukum hak kelola hutan untuk masyarakat dan juga perempuan di daerah program yang sudah ditetapkan yaitu di Nagari Barung-Barung Belantai Selatan dan Nagari Kapujan Koto Berapak, Kabupaten Pesisir Selatan serta Nagari Lubuk Malako dan Nagari Padang Gantiang, Kabupaten Solok Selatan.

 

Hak kelola hutan oleh masyarakat termasuk perempuan ini penting agar pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan sosial tersebut. Selain itu, perempuan dan masyarakat juga dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan keberlangsungannya dalam kurun waktu pemberian hak kelola tersebut.

 

Untuk dapat melakukan upaya peningkatan kesejahteraan perempuan dalam pengelolaan hutan, Konsorsium YWRI menginisasi beberapa tahap intervensi. Tahap pertama adalah melakukan budidaya tanaman untuk menyiapkan bahan produksi. Tahap kedua adalah pelatihan keterampilan pengolahan produk. Tahap ketiga adalah proses produksi dan pemasaran.

 

Berdasarkan hasil riset potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), diketahui bahwa tanaman kakao dan pala merupakan komoditas potensial yang dapat dikembangkan pada wilayah kerja Konsorsium YWRI di Sumatea Barat. Tanaman kakao potensial dikembangkan di Nagari Lubuk Malako dan Nagari Padang Gantiang – Kabupaten Solok Selatan serta Nagari Barung-Barung Belantai Selatan – Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tanaman pala potensial dikembangkan di Nagari Kapujan Koto Berapak – Kabupaten Pesisir Selatan.

 

Permasalahan kemiskinan menjadi bagian penting dalam pembangunan pedesaan, karena mayoritas golongan miskin di desa adalah kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru, memperoleh sumber-sumber kegiatan ekonomi serta aktifitas produktif lainnya.

 

Untuk menjawab persoalan tersebut, Konsorsium YWRI melakukan program Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan Perempuan pada empat nagari di Sumatera Barat dengan memberikan akses dan manfaat kepada kelompok perempuan dalam mengelola tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Program ini selain mendorong pengelolaan lingkungan yang baik, juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian perempuan.

 

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini