Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan terbesar di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, Provinsi Riau menjadi penyumbang titik api terbanyak dalam peristiwa kebakaran hutan. Sebagai gambaran, empat kabupaten di Provinsi Riau yakni Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Siak menyumbang 52% titik api dari keseluruhan titik api di seluruh Indonesia. Sedangkan perkiraan luas hutan yang mengalami deforestasi adalah 373.373 hektar.

Permasalahan kebakaran hutan yang menimbulkan berbagai dampak ekonomi, kesehatan, dan lingkungan terhadap masyarakat setempat ternyata berdampak paling besar terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap sebagai mengemban tanggung jawab domestik, sehingga segala hal yang berdampak pada keberlangsungan keluarga menjadi tanggung jawab perempuan.


Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan terlibat secara aktif dalam berbagai upaya pemadaman kebakaran hutan hingga advokasi informal terhadap perusahaan yang memiliki izin konsesi hutan. Namun, dalam berbagai forum pengambilan keputusan antara pemerintah dan perusahaan terkait konsesi hutan yang melibatkan unsur masyarakat, perempuan seringkali tidak dilibatkan, sehingga aspirasi dan kepentingan perempuan tidak dipertimbangkan. Padahal, dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan pengetahuan yang berbeda, sehingga pelibatan keduanya sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang tepat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Women Research Institute (WRI) bersama dengan World Resources Institute, serta sejumlah organisasi lokal melakukan sebuah penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses konsesi hutan serta kebijakan pengelolaan hutan dengan kajian analisis gender. Spesifikasi kajian gender didorong oleh sangat sedikitnya data serta penelitian terkait demografi tenaga kerja kehutanan dalam kaitannya dengan partisipasi perempuan. Tujuan program penelitian ini adalah untuk memetakan bentuk dan peluang partisipasi publik dan perspektif gender dalam proses pengelolaan hutan, terutama di Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Hutan

Kabupaten Pelalawan dikenal sebagai penghasil produksi hutan, perkebunan sawit, dan kelapa, dan merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau. Saat ini kondisi hutan di Kabupaten Pelalawan terus mengalami kerusakan akibat pembakaran hutan yang dipicu oleh puluhan wilayah konsesi hutan milik perusahaan perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), maupun masyarakat.

Adanya perusahaan dengan wilayah konsesi hutan 1200 hektar di Desa Teluk Binjai tidak serta-merta memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Ini dibuktikan dengan angka kemiskinan Kabupaten Pelalawan yang masih berada di atas angka 11%.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 menyebutkan bahwa masyarakat perlu berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, namun pada praktiknya masyarakat tidak banyak dilibatkan. Ketiadaan pelibatan masyarakat dalam proses tata ruang berdampak pada sengketa lahan yang menimbulkan konflik baik antar masyarakat, maupun konflik masyarakat dengan perusahaan.

Pada tataran praktik di masyarakat sendiri, kepemilikan dan kontrol terhadap tanah masih banyak dipegang oleh kaum laki-laki sehingga partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang tidak banyak diperhitungkan. Pada pertemuan-pertemuan formal masyarakat desa untuk membahas masalah konsesi hutan, perempuan tidak banyak terlibat, dan cenderung tidak ingin terlibat karena adanya anggapan di masyarakat bahwa permasalahan hutan adalah ranah laki-laki. Padahal di desa ini pihak pengambil keputusan di tingkat desa selalu mengundang para perempuan untuk berpartisipasi di dalam pertemuan-pertemuan desa, bahkan dikatakan minimal untuk melibatkan 10% perempuan dalam pertemuan-pertemuan tersebut.    

Lebih jauh, pelibatan perempuan dalam pertemuan membahas tata ruang dan pengelolaan lahan hanya melibatkan perempuan yang memiliki jabatan terkait. Padahal, kaum perempuan di Desa Teluk Binjai umumnya terlibat dalam pengelolaan lahan dan kebun keluarga, serta memiliki akses pada kredit yang dapat dimanfaatkan sebagai modal berjualan hasil panen kebun.

Konsesi hutan perusahaan atas lahan-lahan milik masyarakat seringkali menyebabkan banyak keluarga tidak bisa mencari nafkah di lahan yang biasa mereka kelola. Demi menyambung hidup, banyak kaum perempuan di Desa Teluk Binjai melirik koperasi simpan pinjam sebagai solusi.

Pada dasarnya kedudukan perempuan dan laki-laki di Desa Teluk Binjai cukup berimbang dalam melakukan aktivitas produktif dan reproduktif. Perempuan berpartisipasi aktif untuk kerja reproduktif seperti mengurus rumah tangga maupun kerja produktif, seperti mengurus lahan dan bertanam.

Partisipasi Publik dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Dalam berbagai kebijakan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak ada penekanan secara khusus mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam pertemuan-pertemuan yang membahas AMDAL.

Pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL sangat minim dan umumnya hanya sebatas pada tataran normatif. Selain itu, kebanyakan perempuan dari masyarakat desa menganggap bahwa isu-isu konsesi hutan termasuk AMDAL bukan merupakan ranah mereka, sehingga mereka cenderung pasif menyikapi isu-isu tersebut. Sebagian besar pertemuan terkait AMDAL hanya dihadiri tokoh masyarakat yang merupakan laki-laki, seperti kepala desa dan perangkatnya.

Berbagai pertemuan tingkat desa, terdapat kuota bagi perempuan sebesar 10% dari total peserta. Namun, partisipasi perempuan cenderung hanya sebatas partisipasi pasif dikarenakan keengganan mereka untuk menyuarakan pendapat. Meskipun begitu, setidaknya perempuan dapat memperoleh informasi langsung dari sumber pertama dalam menerima informasi.

Partisipasi Publik dalam Resolusi Konflik

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial telah diatur bahwa penanganan konflik harus mencerminkan azas kesetaraan gender dan menyertakan minimal 30% perwakilan perempuan dalam keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik. Sejauh ini sengketa yang terjadi di Desa Teluk Binjai masih seputar sengketa lahan. Persengketaan ini tidak berujung pada bentrok fisik karena masyarakat masih mengupayakan penyelesaian melalui negosiasi dengan pihak perusahaan. Sayangnya upaya penyelesaian tersebut, seringkali mengembalikan sengketa pada wilayah abu-abu, atau cenderung diabaikan penyelesaiannya. Dalam penyelesaian banyak sengketa lahan di Desa Teluk Binjai, yang mengharuskan masyarakat berhadapan dengan pihak perusahaan, perempuan tidak pernah dilibatkan. Sehingga dalam praktiknya, penanganan konflik sosial di Desa Teluk Binjai belum mencerminkan azas kesetaraan gender.

Partisipasi Publik dalam Ketahanan Pangan

Perempuan tidak diperhitungkan sebagai pencari nafkah keluarga, namun justru berperan besar dalam mempertahankan sumber-sumber pangan keluarga yang terus berkurang akibat hadirnya perusahaan perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) di Desa Teluk Binjai. Kaum perempuan menjadi pihak yang mengalami dampak langsung karena perempuan ditempatkan untuk bertanggung jawab pada penyediaan kebutuhan pangan keluarga. Perempuan-perempuan di Desa Teluk Binjai yang awalnya melakukan kegiatan pertanian dengan menanam tanaman sumber pangan keluarga, seperti jagung dan padi, mengalami kesulitan karena lahan pertanian semakin menyempit akibat konsesi perusahaan. Demi mengatasi permasalahan tersebut, beberapa lembaga swadaya masyarakat membantu kaum perempuan di Desa Teluk Binjai agar dapat memanfaatkan lahan-lahan pekarangan rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, serta memiliki kontrol, peran, dan akses terhadap sumber daya alam.

Permasalahan terkait Pengelolaan Hutan

Terdapat tiga permasalahan utama yang diakibatkan oleh konsesi hutan dan perkebunan di Kabupaten Pelalawan:

•    Infrastruktur

Kondisi jalan yang buruk di Desa Teluk Binjai berdampak pada terisolasinya masyarakat desa dari pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jalan yang menjadi penunjang utama transportasi kendaraan perusahaan kebanyakan dalam kondisi buruk dan terabaikan, terlebih fasilitas umum lainnya. Kondisi infrastruktur di Desa Teluk Binjai menjadi gambaran kepedulian perusahaan hutan dan perkebunan atas kesejahteraan masyarakat. Masyarakat setempat yang tinggal di kawasan kaya sumber daya alam justru dimiskinkan oleh hadirnya perusahaan yang merusak sumber penghidupan dan kearifan lokal masyarakat setempat.

•    Lingkungan Hidup

Buruknya tata kelola hutan Riau tercermin dari berbagai kondisi perubahan lingkungan hidup; misalnya tercemarnya sungai, peningkatan hama, banjir, dan kebakaran hutan. Data Jikalahari menunjukkan bahwa dalam peride 2009-2012, Riau mengalami laju deforestasi sebesar 188.000 hektar. Dari total kerusakan tersebut, 73,5% terjadi pada hutan lahan gambut yang seharusnya dilindungi.

•    Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat di wilayah lahan konsesi hutan tidak mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif. Adanya perusahaan di Desa Teluk Binjai mengakibatkan kegagalan banyak program pertanian pemerintah yang ditargetkan pada perbaikan ekonomi masyarakat. Tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan yang seharusnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat ternyata tidak banyak berdampak positif kepada masyarakat. Selain itu, kebakaran hutan akibat konsesi hutan juga mengakibatkan kerugian besar kepada masyarakat, terutama perempuan yang bekerja memproduksi anyaman. Ketergantungan masyarakat pada budidaya kelapa sawit juga menyebabkan kesulitan ekonomi saat harga sawit sedang menurun.

Studi Kasus Partisipasi Publik dari Perspektif Gender

Selama ini peran perempuan dalam pengelolaan hutan kerap diabaikan dan dipandang sebelah mata, padahal seringkali para perempuan juga turut bekerja mengurusi ladang dan perkebunan yang menjadi sumber utama perekonomian. Dalam berladang perempuan umumnya terlibat dalam melakukan pemupukan, membersihkan rumput liar, memunguti buah jatuh, serta menyadap dan menjual getah karet. Dalam pengelolaan kebun jagung mereka malah terlibat dalam keseluruhan prosesnya, mulai dari penanaman hingga penjualan.

Akibat dari kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dikarenakan hilangnya atau berkurangnya sumber penghidupan mereka yang utamanya berasal dari hutan, para perempuan pun terpaksa turun tangan mencari sumber pemasukan untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga.

Artinya kaum perempuan di Desa Teluk Binjai aktif berperan dalam berbagai kegiatan baik di lingkup rumah tangganya maupun di lingkup publik. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berperan dan berpartisipasi dalam upaya mengatasi permasalahan yang timbul akibat adanya kegiatan pengelolaan hutan yang membatasi akses masyarakat dalam berkegiatan mencari penghidupan bagi keluarganya. Kaum perempuan berperan sebagai ujung tombak dalam mencari solusi agar kehidupan bagi keluarganya terjamin.

Penutup

Pada tataran kebijakan di Indonesia, sebetulnya tercatat sekitar 20 (dua puluh) peraturan tentang pengelolaan hutan yang memuat mandat partisipasi publik, yakni sebanyak 17 (tujuh belas) peraturan di tingkat nasional dan 1 (satu) peraturan di tingkat Kabupaten Pelalawan. Namun dari 20 peraturan tersbeut, hanya ada satu peraturan yang memuat mandat partisipasi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2012 telah memasukkan prinsip kesetaraan gender dengan mensyaratkan perwakilan perempuan 30% dalam keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik. Namun, dalam kenyataannya hal ini belum terlaksana.

Struktur pembagian kerja berdasarkan peran gender membuat banyak pihak tidak mengenali partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Padahal, akses dan kontrol terhadap sumber daya di Desa Teluk Binjai cukup berimbang antara perempuan dan laki-laki, seperti akses terhadap kredit. Namun, akses terhadap sumber daya seperti kewenangan terlibat dalam pembuatan peraturan dan kepemilikan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan.

Meskipun terjadi partisipasi masyarakat, namun pelibatan tersebut hanya terbatas pada perwakilan beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, yang umumnya lebih banyak laki-laki. Pada penyelenggaraan pertemuan desa di Teluk Binjai, perempuan memang dilibatkan namun hanya sebesar 10%. Hal ini ditengarai karena kurangnya kesadaran mengenai keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan dan lahan. Padahal, sebagai pihak yang dianggap harus mengelola kebutuhan pangan keluarga, perempuan mengalami dampak langsung dari terhambatnya akses pada sumber pangan, dan umumnya selalu hadir untuk turut menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat.

Merujuk dari temuan penelitian tersebut, Women Research Institute melihat pentingnya upaya peningkatan kapasitas perempuan desa dalam hal penguatan pengetahuan mengenai peraturan dan keterampilan advokasi pengelolaan hutan di Desa Teluk Binjai, Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terutama kaum perempuan. Dan upaya mendukung perempuan agar dapat melakukan advokasi serta memahami mekanisme partisipasi warga dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), terutama pengelolaan hutan dan lahan. ***

* Tulisan dibuat berdasarkan rangkuman laporan kegiatan “Gender dan Konsesi Hutan Menuju Transparansi & Partisipasi Lebih Luas,” Studi Kasus Kabupaten Pelalawan, Riau dan Desa Sungai Berbari dan Desa Dosan, Kabupaten Siak, Riau, kerjasama Women Research Institute dan World Resource Institute, 2014.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini