Program Anggaran Berkeadilan Gender adalah program Women Research Institute (WRI) yang berdasarkan hasil awal penelitian yang dilaksanakan 2001-2002. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran di Indonesia masih netral atau bahkan buta gender. Saat ini masih terdapat asumsi bahwa anggaran publik telah mengakomodasi laki-laki dan perempuan. Meskipun pada dasarnya alokasi anggaran diperuntukkan bagi seluruh warga negara, namun hal ini tidak otomatis menjamin bahwa setiap individu, termasuk perempuan, akan sama-sama diuntungkan. Jika pun ada alokasi anggaran khusus bagi perempuan, alokasi anggaran ini biasanya diperuntukkan untuk peran stereotip perempuan.

Pendampingan selama Proses Penganggaran 

Aktivitas ini dirancang sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam proses penganggaran (perencanaan – penganggaran – pengimplementasian – evaluasi –pengawasan) khususnya untuk mendorong perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses penganggaran. Aktivitas ini ditujukan untuk membantu perempuan dalam menyuarakan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi sehingga hal-hal tersebut dapat dimasukkan kedalam alokasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan. Pendampingan ini diberikan kepada kalangan masyarakat, eksekutif, dan legislatif di Provinsi Sumatera Selatan. Aktivitas ini akan dilaksanakan oleh WRI melalui kolaborasi dengan mitra lokal, ie.e. kalangan eksekutif, legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat.

Hasil penelitian terhadap akses dan pemanfaatan layanan bagi perempuan miskin di tujuh kabupaten menunjukkan bahwa layanan dan pemanfaatan  kesehatan reproduksi, khususnya untuk kesehatan ibu miskin, masih sangat rendah. Lebih jauh, alokasi anggaran untuk layanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi di wilayah penelitian tidak lebih dari 2% dari anggaran kesehatan daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum ada kebijakan yang terkait dengan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi di wilayah penelitian.

WRI saat ini memiliki data yang ekstensif terkait layanan kesehatan reproduksi di tujuh wilayah. Data ini dapat dikembangkan sebagai basis data mengenai layanan kesehatan reproduksi. Data ini juga dapat dipakai sebagai rujukan bagi publikasi bertemakan Layanan Kesehatan Perempuan yang digali melalui diskusi dengan para ahli.

Anggaran disebut sebagai anggaran yang berkeadilan gender, apabila arah kebijakan dan proses perencanaan pembangunan mengintegrasikan kesamaan kesempatan, akses dan penerima manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam proses-proses kebijakan pembangunan, perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi dan pengujiannya. Upaya mengintegrasikan kesamaan kesempatan, akses dan penerima manfaat tersebut dinamakan sebagai upaya melakukan pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender merupakan proses teknis sekaligus politis. Dilakukan dengan memasukan analisis gender ke dalam seluruh proses pembangunan. Perspektif gender bukanlah sebuah tujuan, tetapi semata alat untuk mencapai kesetaraan gender (gender equality) sebagai salah satu tujuan strategis pembangunan.

Latar Belakang Anggaran Berkeadilan Gender

Pemerintah telah menyatakan keberpihakannya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dengan mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya (Inpres No. 9 Tahun 2000). Namun, seiring dengan itu masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara Pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya.

Pemerintah dalam menjalankan program atau kegiatannya membutuhkan dana yang dituangkan dalam APBD maupun APBN. Adanya komitmen Pemerintah untuk menjalankan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya, seharusnya akan memunculkan APBN dan APBD yang sensitif gender, artinya:

Penggunaan APBD dan APBN demi kesejahteraan masyarakat, semestinya selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang berdasarkan pola hubungan yang tidak diskriminatif, baik menurut kelas sosial, agama, kelompok budaya, suku bangsa dan jenis kelamin.