Laporan Penelitian: Representasi Politik Perempuan Indonesia: Kebijakan Tindakan Afirmasi Partai Politik Menyambut Pemilu 2019

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem kuota 30% untuk institusi legislatif sejak Pemilihan Umum 2004 sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 65 UU No. 12/2003 dan direvisi dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum. Namun, hasil dari Pemilihan Umum 2014 menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam parlemen hanya sebesar 17%. Di sisi lain, UU Pemilu mengatur bahwa mekanisme pencalonan legislatif untuk kandidat perempuan diatur dalam partai politik, dengan cara menetapkan bahwa setiap partai politik berkewajiban untuk memenuhi kuota 30% untuk calon legislatif perempuan. Dengan demikian, partai politik memainkan peranan penting dalam meningkatkan representasi perempuan. Namun, tantangan yang dihadapi para partai politik tersebut adalah perencanaan strategi untuk mendukung para anggota perempuan mendapatkan lebih banyak kursi di parlemen dalam Pemilihan Umum 2019.

Direktur Women Research Institute sebagai Penulis Pengantar Buku Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera

Dalam rangka perayaan Hari Perempuan Internasional 2019, Sita Aripurnami menjadi narasumber pada diskusi dan peluncuan buku “Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera”, Medan 29 Maret 2019. Acara tersebut diadakan oleh tim Permampu yang merupakan mitra MAMPU yang berfokus pada penguatan kepemimpinan perempuan untuk menghapuskan feminisasi kemiskinan melalui advokasi HKSR Perempuan dan Gizi.

Permampu, sebagai konsorsium yang beranggotakan 8  LSM Perempuan (selama lebih dari 15 tahun), merasakan perlu adanya pendokumentasian berbagai dinamika kepemimpinan perempuan di masing-masing lembaga. Hal ini didasari oleh dorongan untuk merepson dan memberi beberapa pemikiran terkait permasalahan pergantian perempuan, persoalan regenerasi, adanya kecenderungan maupun tuduhan “one-women shows”di internal maupun eksternal lembaga, serta adanya pandangan bahwa organisasi melemah bagi ornop/LSM perempuan yang telah melakukan pergantian pemimpin. Oleh karena itu, tim penulis Permampu mendokumentasikan pembelajaran dari empat lembaga yang menajdi studi kasus yaitu Flower Aceh, PESADA di Sumatera Utara, LP2M di Sumatera Barat dan Cahaya Perempuan WCC di Bengkulu. Dokumentasi tersebut diwujudkan dalam sebuah buku bertajuk "Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera".

Women Research Institute sebagai Narasumber dalam Pertemuan Women Entrepreneurs and Proffesionals Working Group Jawa Barat, Februari 2019

Berdasarkan studi Bank Dunia, wirausaha perempuan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan gender yang serius dan seringkali  menghadapi lebih banyak tantangan dibandingkan dengan rekan pria mereka. Tantangan tersebut adalah kurangnya keterampilan kejuruan dan teknis, akses terhadap keuangan dan terbatasnya akses kepada teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya itu, tantangan adanya korupsi juga menjadi salah satu penghalang utama bagi pemberdayaan perempuan.

Menanggapi hal tersebut, Agustus 2017, Alliance for Integrity memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Wanita Wirausaha dan Professional (Women Entrepreneurs and Proffesionals Working Group) di Provinsi Jawa Barat. Untuk mempromosikan terjalinnya kerjasama pengusaha perempuan ini secara global, maka kelompok kerja telah membangun jaringan dan pertukaran dengan pengusaha perempuan dan jaringan profesional di negara aliansi lainnya (Argentina, Brazil, India dan Meksiko).

Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-Laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Maluku Utara

Secara umum korupsi berdampak pada pemiskinan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian dalam kondisi miskin,  perempuan  dengan kekhasan dan potensi organ reproduksi yang dimiliki  ditambah dengan tanggung jawab yang diberikan masyarat norma sosial yang berlaku dimasyarakat dalam memandang perempuan, menjadikan perempuan memiliki kerentanan yang berbeda dengan laki-laki. Dalam kondisi miskin masyarakat memiliki akses yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti  akses pada air bersih, akses pada makanan bergizi, akses pada pelayanan kesehatan pada umumnya,  serta keterbatasan akses pada pelayanan kesehatan reproduksi.         

Perempuan dengan potensi organ reproduksi yang dimiliki dapat hamil, melahirkan, dan menyusui . Fase-fase tersebut mensyaratkan terpenuhinya semua kebutuhan kesehatan mulai dari air bersih, makanan bergizi hingga layanan kesehatan. sementara korupsi menjauhkan seluruh kebutuhan tersebut dari masyarakat. Sehingga perempuan miskin yang tinggal di wilayah rural merupakan pihak yang lebih menderita dan secara langsung terkena dampak korupsi.