Editorial
-
Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan
Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.
Inisiatif Perempuan dalam Pencegahan Korupsi
Telah banyak kajian yang menyebutkan bahwa korupsi membawa dampak dan risiko yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Survey Nasional Anti Korupsi dan Akuntabilitas Kesehatan oleh USAID CEGAH yang menunjukkan bahwa penerimaan perempuan terhadap penyuapan lebih tinggi daripada penerimaan laki-laki dengan persentase 34% berbanding 28%.[i] Data yang senada juga sebelumnya menjadi temuan dari penelitian yang dilakukan oleh UNDP pada 2008 yang menyebutkan bahwa perempuan lebih sering menjadi target dari petugas yang korup dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan penyedia layanan menganggap bahwa perempuan perempuan lebih rentan pada paksaan, kekerasan atau ancaman, dan kurang memiliki kesadaran untuk mengajukan keluhan dan aduan.[ii]
Bias Gender dalam Pemberitaan Korupsi di Media Massa
Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2014 hingga Februari 2015, KPK telah melakukan penyelidikan terhadap 684 perkara, penyidikan terhadap 419 perkara dan penuntutan sebanyak 326 perkara. Dari perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK tersebut, ada beberapa perkara yang pelakunya adalah perempuan. [1] Menurut catatan KPK, sejak tahun 2006 hingga 2016 terdapat 46 perempuan terjerat kasus korupsi di Indonesia. [2] Berdasarkan data-data tersebut terlihat bahwa korupsi dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, kerapkali dalam pengungkapan tindak korupsi di media massa, cara memberitakan perempuan pelaku korupsi tidak sama dengan laki-laki pelaku korupsi.
Memahami Korupsi dengan Perspektif Gender
Pemahaman berbasis gender dalam upaya mencegah dan memerangi korupsi masih sering diabaikan. Korupsi seringkali dilihat sebagai persoalan netral gender yang tidak memiliki implikasi berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Kenyataannya, Laporan Ketimpangan Gender Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-84 dari 144 negara dalam hal kesetaraan gender. [1] Oleh karenanya, korupsi tidak seharusnya dilihat sebagai persoalan yang netral gender karena ketimpangan gender mengkondisikan interaksi dan kerentanan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki.
Kajian Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan terhadap Aspek Kesehatan, Sosial, Ekonomi Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak) di Pekanbaru, Riau
Hampir setiap tahun dalam 18 tahun terakhir terjadi kebakaran hutan di Kota Pekanbaru yang asapnya memenuhi udara di kota dan sudah berstatus ‘sangat berbahaya’ (tingkat Indeks Standard Pencemaran Udara/ISPU lebih besar dari 400) bagi kehidupan manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan/ibu hamil dan anak-anak. Hampir setiap tahun pula tindakan penanganan darurat yang disediakan pemerintah Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Pusat masih belum mencukupi untuk dapat melindungi kesehatan masyarakat (perempuan/ibu hamil dan bayi, balita, anak-anak). Selama ini perempuan dan anak-anak terpaksa menghirup kabut asap secara intensif tanpa alat pelindung (masker N95) ataupun rumah pengungsian yang layak apabila terjadi kebakaran hutan. Anak-anak terpaksa tidak berangkat ke sekolah berminggu-minggu lamanya, karena ruangan kelas tidak dilengkapi dengan ruangan ber-AC dan air purifier.