Editorial
-
Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan
Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.
Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-Laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Maluku Utara
Secara umum korupsi berdampak pada pemiskinan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian dalam kondisi miskin, perempuan dengan kekhasan dan potensi organ reproduksi yang dimiliki ditambah dengan tanggung jawab yang diberikan masyarat norma sosial yang berlaku dimasyarakat dalam memandang perempuan, menjadikan perempuan memiliki kerentanan yang berbeda dengan laki-laki. Dalam kondisi miskin masyarakat memiliki akses yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti akses pada air bersih, akses pada makanan bergizi, akses pada pelayanan kesehatan pada umumnya, serta keterbatasan akses pada pelayanan kesehatan reproduksi.
Perempuan dengan potensi organ reproduksi yang dimiliki dapat hamil, melahirkan, dan menyusui . Fase-fase tersebut mensyaratkan terpenuhinya semua kebutuhan kesehatan mulai dari air bersih, makanan bergizi hingga layanan kesehatan. sementara korupsi menjauhkan seluruh kebutuhan tersebut dari masyarakat. Sehingga perempuan miskin yang tinggal di wilayah rural merupakan pihak yang lebih menderita dan secara langsung terkena dampak korupsi.
Laporan Penelitian:Kajian Mendalam Perbedaan Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan
Yayasan Women Research Institute (WRI) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan penelitian yang bertajuk Kajian Mendalam Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus dari sektor yang akan dikaji dalam penelitian ini karena pemerintah memiliki lebih banyak program kesehatan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya program kesehatan reproduksi, program kesehatan untuk ibu hamil, serta program kesehatan ibu dan anak. Maka ketika sektor kesehatan korup, perempuan akan langsung merasakan konsekuensinya.
Kajian Mendalam mengenai Perbedaan Dampak Korupsi di Sektor Kesehatan pada Laki-laki maupun Perempuan di Provinsi Banten dan Maluku Utara
Temuan dari Survei Nasional Anti Korupsi dan Akuntabilitas Kesehatan yang dilakukan oleh USAID CEGAH pada 2017 menunjukkan bahwa penerimaan perempuan terkait suap adalah lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan laki-laki dengan perbandingan 34% dan 28%. Hal ini tentunya juga berkorelasi dengan perbedaan dampak korupsi yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan. Tingginya persentase dari penerimaan perempuan dalam survei ini sangat mungkin berkaitan dengan fakta bahwa perempuan, khususnya ketika mereka adalah ibu rumah tangga, mereka bertanggung jawab pada kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarganya. Oleh karena itu, perempuan akan lebih sering berinteraksi dengan penyedia layanan publik, hal ini menyebabkan mereka lebih rentan menjadi korban dari pejabat korup ketika mereka sedang berupaya untuk memenuhi hak mereka maupun keluarga mereka.
Inisiatif Perempuan dalam Pencegahan Korupsi
Telah banyak kajian yang menyebutkan bahwa korupsi membawa dampak dan risiko yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Survey Nasional Anti Korupsi dan Akuntabilitas Kesehatan oleh USAID CEGAH yang menunjukkan bahwa penerimaan perempuan terhadap penyuapan lebih tinggi daripada penerimaan laki-laki dengan persentase 34% berbanding 28%.[i] Data yang senada juga sebelumnya menjadi temuan dari penelitian yang dilakukan oleh UNDP pada 2008 yang menyebutkan bahwa perempuan lebih sering menjadi target dari petugas yang korup dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan penyedia layanan menganggap bahwa perempuan perempuan lebih rentan pada paksaan, kekerasan atau ancaman, dan kurang memiliki kesadaran untuk mengajukan keluhan dan aduan.[ii]