Bias Gender dalam Pemberitaan Korupsi di Media Massa

Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2014 hingga Februari 2015, KPK telah melakukan penyelidikan terhadap 684 perkara, penyidikan terhadap 419 perkara dan penuntutan sebanyak 326 perkara. Dari perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK tersebut, ada beberapa perkara yang pelakunya adalah perempuan. [1]  Menurut catatan KPK, sejak tahun 2006 hingga 2016 terdapat 46 perempuan terjerat kasus korupsi di Indonesia. [2] Berdasarkan data-data tersebut terlihat bahwa korupsi dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, kerapkali dalam pengungkapan tindak korupsi di media massa, cara memberitakan perempuan pelaku korupsi tidak sama dengan laki-laki pelaku korupsi.

Memahami Korupsi dengan Perspektif Gender

Pemahaman berbasis gender dalam upaya mencegah dan memerangi korupsi masih sering diabaikan. Korupsi seringkali dilihat sebagai persoalan netral gender yang tidak memiliki implikasi berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Kenyataannya, Laporan Ketimpangan Gender Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-84 dari 144 negara dalam hal kesetaraan gender. [1]  Oleh karenanya, korupsi tidak seharusnya dilihat sebagai persoalan yang netral gender karena ketimpangan gender mengkondisikan interaksi dan kerentanan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki.

Kajian Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan terhadap Aspek Kesehatan, Sosial, Ekonomi Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak) di Pekanbaru, Riau

Hampir setiap tahun dalam 18 tahun terakhir terjadi kebakaran hutan di Kota Pekanbaru yang asapnya memenuhi udara di kota dan sudah berstatus ‘sangat berbahaya’ (tingkat Indeks Standard Pencemaran Udara/ISPU lebih besar dari 400) bagi kehidupan manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan/ibu hamil dan anak-anak. Hampir setiap tahun pula tindakan penanganan darurat yang disediakan pemerintah Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Pusat masih belum mencukupi untuk dapat melindungi kesehatan masyarakat (perempuan/ibu hamil dan bayi, balita, anak-anak). Selama ini perempuan dan anak-anak terpaksa menghirup kabut asap secara intensif tanpa alat pelindung (masker N95) ataupun rumah pengungsian yang layak apabila terjadi kebakaran hutan. Anak-anak terpaksa tidak berangkat ke sekolah berminggu-minggu lamanya, karena ruangan kelas tidak dilengkapi dengan ruangan ber-AC dan air purifier.

Advokasi Berbasis Data: Kesetaraan Gender dalam Konsesi Hutan

Women Research Institute (WRI) saat ini sedang menjalankan program pelatihan advokasi berbasis data untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam upaya mengatasi permasalahan konsesi hutan. Pelaksanaan program pelatihan ini didukung oleh Global Forest Watch yang berada di bawah World Resource Institute. Program pelatihan ini akan dilaksanakan di dua kabupaten di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan sebagai tindak lanjut dari penelitian WRI sebelumnya mengenai Gender, Transparansi, dan Partisipasi dalam Perizinan Konsesi.

Melalui penelitian sebelumnya, WRI mendapatkan temuan bahwa perempuan banyak mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan dan lahan namun seringkali tidak dilibatkan dalam pertemuan–pertemuan yang membahas mengenai pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan lahan. Warga masyarakat perempuan jarang memperoleh informasi langsung, padahal perempuan justru merasakan dampak langsung dari keputusan yang diambil.