Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Narasi Permasalahan Perempuan: Catatan bagi Kabinet Indonesia Maju

    Tulisan ini merupakan catatan kecil, yang mengajak kita semua untuk memikirkan apa saja permasalahan yang diharapkan menjadi perhatian kerja Kabinet Indonesia Maju. Apa sajakah permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia yang perlu menjadi perhatian?   Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk Kawin Anak & Perdagangan Orang   Menurut Komnas Perempuan, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) tahun 2018 adalah 406.178 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 348.466 orang. Hal yang patut dicatat bahwa angka KtP di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Hanya tahun 2016 mengalami penurunan tetapi meningkat kembali hingga tahun 2018.  

Pada 2005, WRI melakukan penelitian “Dampak Otonomi Daerah terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Lokal”. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, WRI menganalisis peraturan daerah di sembilan kabupaten/kota dengan menggunakan metodologi penelitian feminis. Ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk melihat bagaimana ruang publik dan peran politik perempuan dipandang, direpresentasikan, dan diatur dalam konteks otonomi daerah. Kesembilan kabupaten/kota tersebar di tujuh provinsi yang meliputi Jawa Barat (Sukabumi dan Tasikmalaya), Sumatera Barat (Solok), Nusa Tenggara Barat (Mataram), Naggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh), Bali (Gianyar), Nusa Tenggara Timur (Kupang), dan Kalimantan Timur (Samarinda, Kutai Barat). Perbedaan-perbedaan karakteristik di tiap wilayah memungkinkan WRI untuk melihat tren umum partisipasi perempuan dalam otonomi daerah di seluruh lanskap multikultural masyarakat Indonesia kontemporer.

Sejak 2011, WRI tergabung dalam Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dalam mengawal RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). JKP3 adalah jejaring masyarakat sipil yang  peduli pada isu perempuan dan advokasi kebijakan. RUU KKG merupakan salah satu  agenda legislasi pro perempuan yang sedang kami perjuangkan dan saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi (BALEG) DPR RI untuk diharmonisasikan. Pembahasan ini diharapkan dapat diselesaikan oleh DPR-RI masa jabatan 2009-2015 dengan memuat materi yang selaras dengan prinsip penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan politik dan administrasi keuangan daerah secara mandiri. Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengarusutamakan isu-isu gender dalam kebijakan lokal, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan, termasuk menyertakan pentingnya pengarusutamaan gender dalam GBHN 1999.

 

Penelitian ini merupakan upaya awal untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat di 10 kota atau kabupaten di Jawa, Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara akan dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama adalah kebijakan kualitatif peraturan lokal menggunakan metodologi penelitian feminis, sedangkan fase kedua adalah evaluasi dampak peraturan lokal kepada masyarakat melalui wawancara mendalam (in-depth interviews). Fase pertama sudah diselesaikan dan fase kedua sedang dirancang berdasarkan hasil penelitian fase pertama.

Laporan Program Tahunan WRI (Januari – Desember 2006)

 

Capaian

Pada 2006 WRI telah menyelesaikan kegiatan penelitiannya mengenai “Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender di Enam Daerah di Indonesia”. Selain memperoleh data, WRI juga memberikan pengembangan kapasitas, khususnya terhadap para eksekutif dan legislatif di tingkat lokal di enam daerah penelitian. Saat ini hasil penelitian sudah sampai tahap penyuntingan dan lay-out (perancangan tata letak). Diharapkan bahwa buku mengenai “Dampak Anggaran Berkeadilan Gender di Enam Daerah di Indonesia” ini akan diterbitkan dan diluncurkan pada Agustus 2006.

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini