Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Keterwakilan Perempuan di Parlemen

    Hingga saat ini hanya ada sekitar 18 persen anggota parlemen perempuan di seluruh dunia. Padahal salah satu target penting Millenium Development Goals (MDGs) 2015 adalah keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Target keterwakilan perempuan di parlemen menjadi amat penting ketika perempuan menjadi subjek yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan, selain untuk memenuhi target MDGs juga target pembangunan lainnya.

Moral Ekonomi Perempuan Pabrik Dinamika Kehidupan di Tempat Kerja (1)

 

Pendahuluan

 

Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai buruh perempuan yang ditulis oleh beberapa peneliti dari Women Research Institute (WRI) dengan menggunakan metode feminis. Studi kasus tentang buruh perempuan yang bermigrasi dari perdesaan ke perkotaan dan pelbagai tantangan dalam dunia industrial dan kehidupan kota tidak hanya dimaksud untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang pergulatan hidup buruh perempuan, melainkan juga sebagai upaya untuk mengangkat dan mengungkap secara lebih jernih suara hati mereka. Tulisan ini tidak hanya membahas upaya bertahan hidup buruh perempuan dalam konteks relasi industrial, tetapi lebih luas dari itu, yakni pertautan mereka dengan perilaku konsumsi, aktivitas organisasional, dan persoalan-persoalan pragmatis di wilayah perkotaan.

 

Beberapa pertanyaan pokok diajukan dalam kajian ini, antara lain, bagaimana buruh perempuan melepaskan diri dari dunia agraris, bagaimana buruh perempuan menyesuaikan diri dengan lingkungan industrial, apa strategi untuk bertahan hidup di kota besar, dan bagaimana buruh perempuan memposisikan diri ketika berangkat meninggalkan desa menuju kota. Konteks bertahan hidup di perkotaan tidak hanya berlandaskan pada basis ekonomi semata, tetapi juga bersandar pada strategi-strategi sosial budaya yang mereka kembangkan. Karena itu, aspek ekonomi, relasi sosial dalam arti modal sosial, perilaku konsumsi dan gaya hidup buruh perempuan di perkotaan seharusnya dipahami secara lebih komprehensif. Semuanya saling mengait dan sulit dipisahkan. Hal demikian sangat penting bagi kepentingan akademik maupun advokasi.

 

Sebagaimana diketahui, sebagian besar pola advokasi selama ini lebih banyak mengedepankan strategi buruh perempuan tidak berbasis karakter mereka yang terbentuk melalui perjalanan panjang dari desa ke kota yang sarat dengan upaya untuk tetap bertahan hidup. Dalam derajat tertentu hal itu kemudian membentuk sub-budaya industrial khas buruh perempuan.


Mengabaikan sub-budaya buruh perempuan sembari mengutamakan agenda kepentingan pihak lain justru akan bertolak-belakang dengan kepentingan buruh itu sendiri. Di samping itu kita kerap memahami buruh sebagai elemen sosial yang diletakkan dalam relasi produksi semata. Padahal, dalam kenyataan sehari-hari, corak berpikir dan perilaku konsumsi buruh perempuan semakin sulit dibedakan dengan kelas sosial lainnya. ”Gaya hidup” buruh perempuan kian mirip dengan kelas-kelas sosial yang secara sosiologis mendominasi mereka. Misalnya, berbelanja di toko serba ada, bergonta-ganti telepon seluler, bercengkerama bersama kawan-kawan di mall, dan berbagai perilaku konsumsi lainnya dalam konteks masyarakat modern. Tim peneliti WRI mencoba mengupas semua fenomena itu secara deskriptif. Melalui ”pendekatan deskripsi”, karakter atau perilaku buruh perempuan, baik di tempat kerja dan rumah tinggal maupun ruang publik, dapat terlihat dengan jelas. Kita pun memperoleh pengetahuan empirik yang memberi ruang lebih besar bagi interpretasi dalam konteks lebih luas.

 

Kehadiran Perempuan di Pabrik: Kilas Balik Sejarah

 

Lapangan kerja paling dominan di negara-negara berkembang pada tahun 1970-an adalah sektor pertanian. Jumlah pekerja laki-laki dan perempuan di sektor itu cukup berimbang. Dua puluh tahun kemudian perempuan yang bekerja di sektor pertanian berkurang drastis. Tingkat pendidikan kaum perempuan perdesaan dan tidak terserapnya tenaga kerja terdidik di perdesaan adalah dua faktor sosiologis yang menyumbang penurunan mencolok jumlah pekerja perempuan di sektor pertanian. Faktor lainnya adalah luas lahan pertanian yang semakin sempit karena telah dialihfungsikan atau dibagi-bagi untuk anak keturunan. Sektor lain di luar pertanian justru berkembang pesat. Di India dan Indonesia, misalnya, sektor ekonomi informal meningkat cukup signifikan. Sembilan dari sepuluh orang perempuan bekerja di luar sektor pertanian. Kenaikan serupa terjadi di Kenya sebesar 83 persen, Tunisia (40%), Afrika Selatan (30%), Bolivia (74%), Brasil (67%), Cile (44%), Kolombia (44%), Kosta Rika (48%), El Salvador (69%), Honduras (65%), Meksiko (55%), Panama (41%), dan Venezuela sebesar 47 persen (United Nations, 2000: 122). Bahkan, berdasarkan studi Tzannatos (1998), rasio pendapatan kaum perempuan di Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, mengalami peningkatan cukup berarti sejak akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an.

 

Tabel I
Pertumbuhan Tenaga Kerja di Indonesia, 1990-1998

Keterangan

1990

1997

1998

Pertumbuhan (%)

1990-1996

1997-1998

Perempuan

Bekerja

29,42

32,40

33,77

1,8

4,2

Rumah Tangga

18,79

25,36

24,67

4,0

-2,7

Laki-Laki

Bekerja

46,43

53,01

53,90

2,2

-1,7

Rumah Tangga

0,26

0,54

0,60

5,9

11

Sumber: Sakernas, 1998

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam pasar tenaga kerja non-pertanian meningkat cukup signifikan sejak awal hingga akhir tahun 1990-an. Diversifikasi lapangan kerja yang ditempuh kaum perempuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga itu berlangsung sejak awal tahun 1980-an, bukan karena diterpa krisis moneter. Tabel I juga memperlihatkan pertumbuhan tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi daripada tenaga kerja laki-laki. Pada 1990-1996, rata-rata pertumbuhan perempuan bekerja 1,8 persen dan naik menjadi 4,2 persen pada 1997-1998. Hal yang menarik, persentase kerja rumah tangga yang secara kultural dilakukan perempuan pada periode 1997-1998 minus 2,7 persen. Sebaliknya, persentase kerja rumah tangga laki-laki naik dari 5,9 persen pada 1990-1996 menjadi 11 persen pada 1997-1998. Implikasinya secara ekonomi penghasilan perempuan ikut naik. Hal lain tidak kalah menarik adalah penyerapan tenaga kerja di sektor jasa dan industri rumah tangga yang didominasi kaum perempuan. Fenomena itu kerap disebut “feminisasi” sektor kerja yang pada tahun 1970-an didominasi laki-laki. Sementara peningkatan jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor industri relatif berimbang (BPS 2002: 47).


Selain feminisasi sektor jasa dan industri rumah tangga, hal lain yang cukup mencolok adalah pergeseran atau lebih tepat perubahan karakter pekerja di sektor pertanian. Pada tahun 1970-an, ketika lapangan kerja di sektor pertanian tampil dominan, kebanyakan pekerja di sektor ini adalah anggota keluarga yang mengerjakan unit-unit produksi pertanian. Artinya, mereka adalah pekerja yang tidak mendapat upah berupa uang karena sebagian besar unit produksi tersebut dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Perbaikan mutu serta penambahan jumlah fasilitas dan sarana pendidikan di tingkat kecamatan sejak 1980 sampai tahun 1990-an agaknya menghasilkan perubahan luar biasa, yakni devaluasi nilai sektor pertanian yang memunculkan dan mengembangbiakkan sektor industri modern sebagai harapan baru bagi mereka yang ingin keluar dari jerat kemiskinan masyarakat perdesaan.


Tabel II
Persentase Angka Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia

 

1990

1993

1996

1998

1999

Perkotaan

16,8

13,5

9,7

21,9

20,0

Perdesaan

14,3

13,7

12,3

25,7

25,9

Desa + Kota

15,1

13,7

11,3

24,2

23,6

Sumber: International Labor Organization


Jika data dalam Tabel II dicermati, pemiskinan wilayah perdesaan di Indonesia tampak lebih parah ketimbang wilayah perkotaan. Angka kemiskinan wilayah perdesaan pada 1990 dan 1999 naik hampir dua kali lipat dari 14,3 persen menjadi 25,9 persen. Kenaikan itu kemungkinan besar berkaitan erat dengan krisis moneter yang mendera Indonesia sejak 1997 hingga sekarang. Secara sosiologis krisis tersebut merupakan tekanan tersendiri bagi warga desa yang terus-menerus mencoba keluar dari sektor pertanian yang dianggap semakin tidak menguntungkan, baik dari segi sosial ekonomi maupun budaya. Dalam hal itu, berdasarkan beberapa studi kasus yang dikerjakan tim WRI, peluang kaum perempuan desa yang telah mengenyam pendidikan tingkat SLTP atau bahkan SLTA untuk keluar dari desa makin terbuka lebar. Artinya, sebagian besar warga desa, khususnya kaum perempuan sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, mengalami perubahan status cukup drastis dari semula sebagai penggarap tanah, buruh tani, atau pemilik warung kecil-kecilan menjadi kelas pekerja yang bekerja di beberapa kawasan industri di wilayah perkotaan.


Pertumbuhan tenaga kerja yang cukup pesat di sektor industri perkotaan tentu sarat bermakna sosial politik. Pada tahun 1970-an, jumlah mereka yang bekerja di sektor industri ”hanya” sekitar 4,7 juta orang dan sedikit membengkak menjadi 5,8 juta orang pada 1980. Sepuluh tahun kemudian (1990) sudah mencapai 8,2 juta orang (Hull, dalam Bourchier, 1994). Mereka itulah yang mengisi bingkai politik perburuhan di Indonesia tahun 1990-an, era rezim Orde baru yang sangat korporatis. Gerakan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun mulai merambah ranah perburuhan dan mendorong kaum buruh untuk lebih independen dan melepaskan diri dari korporasi negara. Mereka menuntut pembentukan serikat-serikat pekerja baru yang tidak lagi bernaung di bawah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berdasarkan asumsi bahwa kebebasan berserikat dapat memperbaiki kualitas hidup dan buruh akan memiliki posisi tawar lebih kuat terhadap perusahaan.


Perubahan yang berlangsung di perdesaan, baik pada tataran berpikir warga desa yang makin urbanized (“terkotakan”) maupun status kelas mereka, telah merelatifkan “jarak budaya” antara desa dan kota. Umpamanya warga desa yang pernah tinggal dan menghirup rezeki di kota. Mereka berupaya keras meniru bahkan mengubah citra tempat tinggal masing-masing menjadi bangunan layaknya rumah-rumah di kota besar. Mereka menyebutnya “rumah model Jakarta”. Bahkan, gaya hidup mereka pun makin “terkotakan”. Walaupun demikian, perdesaan secara ekonomi masih harus menghadapi soal-soal kemiskinan. Jarak relatif dekat sesungguhnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi perkotaan yang tidak hanya mengakselerasi akumulasi modal di kota, tetapi juga merangsang warga desa untuk segera mencari dan memilih sumber mata pencarian di kota sebagai sebuah pilihan yang rasional. Hal itu terjadi karena industrialisasi dalam era sekarang berperan sangat besar dalam setiap sendi kehidupan seorang individu, baik ekonomi maupun gaya hidup.


Tabel III
Beberapa Indikator Regional di Indonesia Tahun 1999

Wilayah

Persentase Luas Tanah

Persentase Jumlah
Penduduk

Kepadatan Penduduk

Angka Kemiskinan

Persentase Jumlah Orang Miskin

Sumatera

25

21

85

20

18

Jawa dan Bali

7

60

884

23

60

Kalimantan

28

6

19

20

5

Sulawesi

10

7

72

21

6

NTT, NTB, Maluku

30

6

20

44

11

Total

100

100

101

23

100

Sumber: Asian Development Bank 1999.


Perempuan sebagaimana dipaparkan dalam tulisan-tulisan ini keluar dari tempat asal masing-masing untuk menjadi pekerja industri di perkotaan antara 1992-1999. Namun, kita harus menempatkan kasus mereka dalam konteks merosotnya daya dukung lahan pertanian di perdesaan. Tabel III memperlihatkan bahwa jumlah penduduk dan luas tanah garapan yang makin tidak seimbang seperti di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa daya dukung ekologis tempat mereka bercocok tanam sudah sangat merosot. Angka kemiskinan di wilayah itu lebih tinggi dibanding daerah lain dengan wilayah lebih luas dan tekanan penduduk belum menjadi masalah. Bagaimanapun juga, Pemerintah Indonesia telah menjatuhkan pilihan pada industrialisasi dan urbanisasi yang dijalankan sejak tahun 1970-an (Budiman, 1995: 17). Kebijakan tersebut mendorong orang yang bergulat di sektor pertanian atau mereka yang tinggal di desa untuk segera keluar dari jerat kemiskinan dan tekanan penduduk yang memberatkan. Warga desa mungkin pula menyadari bahwa pendapatannya selama itu jauh lebih rendah ketimbang penghasilan yang dapat diperolehnya di kota. Tabel IV memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan di perdesaan sejak 1990 sampai 1999 -- tahun-tahun ketika perempuan dalam buku ini sudah menjadi buruh industrial -- lebih rendah 8-9 persen daripada penghasilan yang dapat diperoleh di kota.


Tabel IV
Distribusi Pendapatan (Indeks GINI)

 

1990

1993

1996

1998

1999

Perkotaan

34,0

33,0

36,0

33,2

32,6

Perdesaan

25,0

26,0

22,0

25,6

24,4

Desa + Kota

32,0

34,0

36,0

31,9

31,1

Sumber: International Labor Organization

 

 

Publikasi Terbaru

  • Laporan Penelitian:Kajian Mendalam Perbedaan Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan

    Yayasan Women Research Institute (WRI) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan penelitian yang bertajuk Kajian Mendalam Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus dari sektor yang akan dikaji dalam penelitian ini karena pemerintah memiliki lebih banyak program kesehatan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya program kesehatan reproduksi, program kesehatan untuk...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini