Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Keterwakilan Perempuan di Parlemen

    Hingga saat ini hanya ada sekitar 18 persen anggota parlemen perempuan di seluruh dunia. Padahal salah satu target penting Millenium Development Goals (MDGs) 2015 adalah keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Target keterwakilan perempuan di parlemen menjadi amat penting ketika perempuan menjadi subjek yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan, selain untuk memenuhi target MDGs juga target pembangunan lainnya.

Latar Belakang Anggaran Berkeadilan Gender

 

Pemerintah telah menyatakan keberpihakannya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dengan mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya (Inpres No. 9 Tahun 2000). Namun, seiring dengan itu masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara Pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya.

 

Pemerintah dalam menjalankan program atau kegiatannya membutuhkan dana yang dituangkan dalam APBD maupun APBN. Adanya komitmen Pemerintah untuk menjalankan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya, seharusnya akan memunculkan APBN dan APBD yang sensitif gender, artinya:

 

Penggunaan APBD dan APBN demi kesejahteraan masyarakat, semestinya selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang berdasarkan pola hubungan yang tidak diskriminatif, baik menurut kelas sosial, agama, kelompok budaya, suku bangsa dan jenis kelamin.

 

Pengarusutamaan Gender

Sesuai dengan Inpres No. 9/2000 pengarusutamaan gender adalah:

  • Sebuah proses yang memasukan analisa gender ke dalam program-program kerja dan seluruh kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program sampai monitoring dan evaluasi program tersebut.

  • Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

     

Tujuan Pengarusutamaan Gender

Memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

 

Mengapa Pengarusutamaan Gender 

  • Mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan.

  • Mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

  • Mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan.

  • Mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

 

Indikator Kesetaraan dan Keadilan Gender

  • Indikator pembangunan Manusia

Indikator tentang standar hidup manusia dan merupakan ukuran ketimpangan atau Kesenjangan Gender, dengan melihat:

    • Angka Harapan Hidup
    • Angka Kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi
    • Tingkat Pendidikan dengan melihat akses terhadap pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, Angka Melek Huruf, dan rata-rata lama pendidikan
    • Tingkat pendapatan
  • Indikator Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan yang berkaitan dengan:

    • Jumlah pengambil kebijakan perempuan seperti: birokrat senior, manajer dan anggota DPR/DPRD dan MPR Perempuan.
  • Ukuran Pemberdayaan Gender

Ukuran Pemberdayaan Gender meliputi

    • Kondisi pemberdayaan politik perempuan
    • Kondisi pemberdayaan sosial perempuan
    • Kondisi pemberdayaan kultural perempuan

 

Persyaratan Anggaran Berkeadilan Gender

  • Anggaran yang berkeadilan gender selalu menggunakan analisa gender, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari anggaran tersebut.

  • Anggaran berkeadilan gender yang efektif selalu dibangun berdasarkan proses konsultasi yang interaktif antara masyarakat, perempuan dan laki-laki, kalangan eksekutif dan kalangan legislatif.

  • Anggaran yang berkeadilan gender, seyogyanya mencerminkan kebutuhan perempuan.

 

Dalam upaya mencapai ke tiga persyaratan di atas maka yang perlu terlebih dahulu dipahami adalah:

  • Memahami konsep gender.

  • Memahami konsep dan persyaratan dalam menyusun anggaran berkeadilan gender.

  • Memahami dasar hukum Keadilan dan Kesetaraan gender.

  • Memahami hak untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.

  • Memahami siklus pengelolaan keuangan daerah.

 

Tujuan Anggaran Berkeadilan Gender

  • Memperkuat posisi masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi.

  • Mengukur komitmen pemerintah dalam rangka penerapan kebijakan pengarusutamaan gender.

  • Mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam analisa dan kebijakan ekonomi makro.

  • Meningkatkan alokasi anggaran bagi perempuan, khususnya, perempuan miskin yang selama ini kurang mendapat manfaat dari alokasi anggaran.

  • Contohnya, meningkatkan anggaran untuk:

    • Menurunkan angka kematian ibu ketika melahirkan.
    • Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi bagi ibu dan anak.
    • Menekan jumlah penderita HIV/AIDS dan mengatasi penularannya.
    • Mengurangi angka buta huruf perempuan.
    • Melakukan sosialisasi budaya anti kekerasan terhadap perempuan.
    • Memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan.
    • dan lain-lain.
  • Meningkatkan alokasi anggaran bagi peningkatan keadilan gender pada semua sektor, termasuk yang khusus dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan.

  • Melakukan realokasi belanja publik yang tidak responsif gender bagi pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

  • Meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran dalam mewujudkan keadilan gender. Caranya dengan membiayai sejumlah kebutuhan yang dapat mengubah kondisi (memenuhi kebutuhan praktis gender) dan posisi (memenuhi kebutuhan strategis gender) yang lebih baik bagi perempuan dan laki-laki.

  • Membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap belanja dan penerimaan pemerintah agar arah dan capaian program-program yang ada dapat mengurangi ketidak-adilan gender.

 

Manfaat Anggaran Berkeadilan Gender

  • Merupakan strategi dan alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan karena dapat mendorong pemerintah untuk fokus pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada kelompok-kelompok marjinal, termasuk kelompok perempuan miskin yang menjadi kepala keluarga.

  • Mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, politik dan gender antara laki-laki dan perempuan dimana pemerintah lebih fokus dalam membuat prioritas pembangunan yang ditujukan dengan meningkatkan kesejahteraan perempuan yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah secara sosial, ekonomi, politik dan gender.

  • Membantu mempromosikan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, termasuk anggaran belanja publik, kepada masyarakat khususnya perempuan yang umumnya terpinggirkan dibandingkan dengan laki-laki dalam hal pengambilan keputusan mengenai penggunaan anggaran belanja publik tersebut.

 

Hak Perempuan terhadap APBD

  • Hak untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk kesejahteraan perempuan.

  • Hak untuk terlibat dalam proses penganggaran, mulai tahap perencanaan, sampai dengan tahap pembahasan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

  • Hak untuk melakukan kontrol terhadap APBD, agar dapat memastikan sejauhmana alokasi anggaran berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk perempuan.

 

Alasan Alokasi Anggaran untuk Perempuan

  • Perempuan adalah sebagian dari rakyat Indonesia dan merupakan penyumbang utama sumber penerimaan dalam APBD melalui pajak dan retribusi.

  • Perempuan adalah sebagian dari rakyat Indonesia, yang juga pelaku pembangunan dan merupakan kelompok masyarakat yang termiskin baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik, yang perlu disejahterakan.

  • Amanah konstitusi pasal 23 UUD 1945, yang menyatakan bahwa rakyat (termasuk perempuan) berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran.

 

Analisa Gender dalam Penyusunan Anggaran

  • Melakukan pemetaan situasi kondisi perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki menurut kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosialnya. (Adanya data kuantitatif dan kualitatif tentang situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki, anak perempuan serta anak laki-laki).

  • Menganalisa kebutuhan, baik laki-laki maupun perempuan, antara lain dengan menggunakan data statistik terpilah, menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Perempuan dan data-data kualitatif serta data lain yang menunjang.

  • Menelaah dan melihat apakah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sektor-sektor pembangunan, sudah berkeadilan gender.

  • Menetapkan distribusi alokasi anggaran sesuai dengan hasil analisa keadilan gender.

  • Memeriksa apakah anggaran yang dirancang sesuai dengan kebijakan anggaran yang berkeadilan gender.

  • Menguji dampak dari belanja atau pengeluaran-pengeluaran yang telah dialokasikan berdasarkan pos-pos anggaran menurut sektor pembangunan, telah berhasil mengurangi kesenjangan baik berdasarkan kelas, ras, suku budaya, suku bangsa dan jenis kelamin.

 

Tiga Kategori Anggaran Belanja Berkeadilan Gender

Ke tiga kategori tersebut dapat membantu setiap departemen untuk melaporkan alokasi anggaran yang mereka belanjakan dengan prinsip-prinsip keadilan gender. ***

Publikasi Terbaru

  • Laporan Penelitian:Kajian Mendalam Perbedaan Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan

    Yayasan Women Research Institute (WRI) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan penelitian yang bertajuk Kajian Mendalam Dampak Korupsi Sektor Kesehatan pada Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus dari sektor yang akan dikaji dalam penelitian ini karena pemerintah memiliki lebih banyak program kesehatan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya program kesehatan reproduksi, program kesehatan untuk...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini