Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Narasi Permasalahan Perempuan: Catatan bagi Kabinet Indonesia Maju

    Tulisan ini merupakan catatan kecil, yang mengajak kita semua untuk memikirkan apa saja permasalahan yang diharapkan menjadi perhatian kerja Kabinet Indonesia Maju. Apa sajakah permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia yang perlu menjadi perhatian?   Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk Kawin Anak & Perdagangan Orang   Menurut Komnas Perempuan, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) tahun 2018 adalah 406.178 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 348.466 orang. Hal yang patut dicatat bahwa angka KtP di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Hanya tahun 2016 mengalami penurunan tetapi meningkat kembali hingga tahun 2018.  

Pelatihan Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi bagi Perempuan atas bantuan dari USAID CEGAH di Medan (Juli 2017) telah memberikan pemahaman dan kesadaran partisipan mengenai konsep dan implementasi kesetaraan gender serta intervensi pemberdayaan perempuan, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. Diikuti oleh 7 unsur Lembaga satuan kerja perangkat daerah dan 4 lembaga swadaya masyarakat, pelatihan ini kaya akan informasi pengalaman pencegahan anti korupsi dari berbagai sektor, yaitu kesehatan, lingkungan, pemerintahan dan pemberdayaan perempuan.

 

Pemahaman terkait upaya anti korupsi ditindaklanjuti oleh partisipan dengan membuat jaringan kolaborasi dan kemitraan. Pembentukan jaringan alumni pelatihan diwujudkan dalam wadah platform whatsapp bernama Anak Medan Anti Korupsi (AMAK). Jaringan tersebut banyak mendiskusikan terkait praktik penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor. Dari berbagai isu yang dibahas, isu kesehatan merupakan topik yang paling sering didiskusikan diantara Lembaga. Hal ini dikarenakan isu kesehatan beririsan juga dengan Lembaga lain di jaringan tersebut. Seperti halnya ketika membahas isu BPJS Kesehatan terkait efektivitas pelayanan kesehatan yang juga berhubungan dengan indikasi praktik korupsi, diskusi dipicu oleh Ibu Rita, Kepala PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) institusi rumah sakit umum HAM Medan dan ditanggapi secara aktif oleh Lembaga lain. Hingga akhirnya diskusi mendorong ide solutif dan inisiasi pelibatan setiap Lembaga untuk ikut serta dalam mengatasi persoalan peningkatan layanan kesehatan, terutama untuk meningkatkan kesehatan reproduksi. Inisiasi tersebut diaplikasikan pada rencana advokasi bersama untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan efektivitas BPJS Kesehatan.

 

Tentunya, jaringan ini membantu institusi RSU HAM Medan untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan atas bantuan kolaborasi antar Lembaga. Strategi kemitraan atas dasar memerangi korupsi menjadi landasan yang kuat bagi setiap Lembaga untuk dapat terlibat. Pada akhirnya, kolaborasi tersebut merupakan peluang dan modal yang kuat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini