Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan

    Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian WRI mengenai Anggaran Berkeadilan Gender, WRI mengadakan training monitoring anggaran tingkat daerah bagi multistakeholder di lima daerah penelitian WRI. Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Gianyar (21-24 Oktober 2004), Kota Banda Aceh (16-19 Desember 2004), Kota Pontianak (27-29 Desember 2004), Kota Manado (24-26 Januari 2005), Kota Kupang (2-4 Februari 2005). Secara umum pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan kemampuan wakil kelompok masyarakat sipil Civil Society Organization (CSO) dan Pemerintah dalam menyusun anggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok marginal termasuk perempuan.

 

Secara khusus, pelatihan ini diadakan dengan tujuan: 

  1. Mengidentifikasi persoalan yang muncul sebagai dampak implementasi anggaran yang tidak berperspektif gender, sehingga dapat menjadi usulan bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang lebih berperspektif gender

  2. Menganalisis implementasi anggaran yang tidak berperspektif gender di daerah penelitian

  3. Mengidentifikasi mitra kerja di tingkat pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan anggaran daerah yang berperspektif gender.


Pelatihan ini meliputi 5 tahapan:

  1. Tahap pertama, mengidentifikasi tingkat pemahaman konsep, pengertian perspektif gender dan cara menganalisanya

  2. Tahap ke dua, menggunakan metode diskusi kelompok dan pleno mengidentifikasi dan memetakan isu gender

  3. Tahap ke tiga, mambahas anggaran yang berkeadilan gender

  4. Tahap ke empat, melalui diskusi kelompok dan pleno, memeriksa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan menggunakan kasus Kota Bandung

  5. Tahap ke lima, melalui diskusi kelompok dan pleno, merancang Anggaran Berbasis Kinerja yang berkeadilan gender dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut peserta setelah pelatihan.


Khusus untuk Kabupaten Gianyar, Kota Pontianak dan Kota Banda Aceh, tahap 3 dan 5 tidak dilakukan. Hal ini karena perspektif gender para peserta dijelaskan lebih mendalam. Kuatnya nilai sosial budaya masyarakat yang tertanam, interpretasi ajaran agama dan birokrasi pemerintah yang tidak peka dengan perspektif keadilan gender menjadi kendala dalam menjelaskan.


Proses Pelatihan
Seperti halnya, saat kegiatan persiapan pelatihan Multistakhoder di 9 daerah penelitian dan pelatihan sebelumnya, pada tahap fasilitasi pertama, mengenai pemahaman perspektif gender, peserta terutama dari pihak laki-laki melakukan penolakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perspektif gender, relasi gender, serta mengartikan gender dengan kata perempuan. Kondisi demikian membuat proses fasilitasi peserta di Kabupaten Gianyar, Kota Pontianak dan Kota Banda Aceh hanya dilakukan sampai tahap 2, seperti dijelaskan di atas.


Pihak Pemerintah Daerah (pihak eksekutif) dan pihak legislatif, seperti halnya saat kegiatan persiapan pelatihan Multistakhoder di 9 daerah penelitian dilakukan dan pelatihan sebelumnya, tetap menyatakan bahwa alokasi anggaran yang telah disusun dan ditetapkan, sudah Berkeadilan Gender serta melibatkan aspirasi masyarakat, termasuk perempuan. Namun, saat digali lebih lanjut, dalam proses fasilitasi, implementasinya tidak mengarah pada keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, pembahasan dan implementasi anggaran. Bahkan, alokasi anggaran yang sudah berperspektif keadilan gender, seperti yang dikemukakan pihak eksekutif ternyata kurang sesuai dengan pemahaman gender sebenarnya. Pada saat diskusi kelompok dan pleno, peserta mulai terbuka wawasan dalam pemahaman gender dan menemukan kesalahan mereka dalam mengalokasi anggaran yang berkeadilan gender.


Dalam setiap fasilitasi dan diskusi kelompok, Women Research Institute (WRI) dapat menggali secara mendalam isu-isu lokal yang unik dan berbeda setiap daerahnya. Karakteristik isu-isu lokal itu tercermin dalam rencana tindak lanjut tiap daerah.


Kabupaten Gianyar akan melakukan sosialisasi gender dan Anggaran Berkeadilan Gender kepada seluruh pihak. Sementara Kota Banda Aceh akan memperbaiki dan membuat data terpilah serta sosialisasi gender ke berbagai pihak. Kota Pontianak akan membentuk Forum Multistakeholder mengenai Anggaran Berkeadilan Gender yang difasilitasi Bappeda Kota Pontianak. Kota Manado akan melakukan sosialisasi Anggaran Berkeadilan Gender berikut sosialisasi gender berkaitan dengan maraknya trafficking dan terbitnya Peraturan Daerah anti-trafficking. Kota Kupang, melalui Pemberdayaan Perempuan akan melakukan pengawalan Anggaran Berkeadilan Gender, terutama hal-hal yang berkaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kasus perkosaan di Kota Kupang.


Partisipasi Peserta
Baik dalam proses kegiatan persiapan pelatihan di 9 daerah penelitian dan Pelatihan Anggaran Berkeadilan Gender, peserta berpartisipasi penuh dan banyak memberikan masukan terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan program. Hal ini karena isu Anggaran Berkeadilan Gender merupakan isu baru dan merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah. Tidak semua pengambil kebijakan lokal ini telah mendapat sosialisasi Anggaran Berkeadilan Gender melalui Keputusan Menteri dalam Negeri No. 132/2003. Sebagian dari mereka sudah mendapatkan sosialisasi tersebut. Namun, karena pemahamannya kurang, jelas, akibatnya, program-program Berkeadilan Gender dan alokasi anggarannya tidak sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya perempuan selalu menjadi pihak yang paling termarjinalisasi. Dengan demikian, banyak ditemukan beberapa kebijakan yang tidak responsif gender.


Pelatihan anggaran berkeadilan gender, yang melibatkan multipihak, memberikan banyak pelajaran bagi setiap peserta, seperti pengetahuan dan informasi mengenai pemahaman gender, mekanisme pembuatan anggaran, pelaku yang terlibat dan waktu proses penyusunan, pembahasan dan implementasi serta audit anggaran, juga persoalan-persoalan serta kebijakan yang tidak berkeadilan gender sekaligus kebutuhan masyarakat pada tingkat bawah, termasuk perempuan. Yang terpenting adalah pengetahuan adanya Kepmendagri No.132/2003 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di daerah. Kepmendagri ini tidak diketahui sebelumnya oleh para pengambil kebijakan karena sosialisasinya yang kurang.


Adapun kegiatan pelatihan ini merupakan wadah kerjasama dan tukar pengalaman multipihak dalam memahami proses dan mekanisme anggaran. Kegiatan ini juga merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, serta kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi selama ini dalam implementasi anggaran berkeadilan Gender.


Peserta
Peserta pelatihan berasal dari berbagai unsur, seperti legislatif DPRD (DPRD Komisi C Anggaran, Komisi E dan DPRD Perempuan); eksekutif (Bappeda), Kasubdit Anggaran Dinas Pendidikan, Kasubdit Anggaran Dinas Kesehatan, Kasubdit Anggaran Dinas Ketenagakerjaan, dan Kepala Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Kasubdin Sosial Budaya; Masyarakat Sipil terdiri dari LSM Anti Korupsi, LSM Perempuan dan LSM mitra lokal; Organisasi Masyarakat dan Kelompok PKK. ***

 

Baca lebih lanjut:

Program Otonomi Daerah dan Anggaran Berkeadilan Gender, Desember 2004 - Januari 2005

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini