Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Partisipasi Aktif Women Research Institute pada Global Forest Watch Summit 2019 di Washington, DC

    Global Forest Watch Summit 2019 merupakan acara pertemuan lembaga-lembaga praktisioner dan inovator di bidang monitoring hutan yang telah diselenggarakan pada 18-19 Juni 2019 di Marvin Center, George Washington University. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan komunitas yang berdedikasi untuk mengimplementasikan pendekatan monitoring yang berbasis teknologi dalam melihat perkembangan pengelolaan hutan, konservasi dan restorasi.   Women Research Institute yang merupakan mitra dari World Resources Institute diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatatan GFW Summit dan mendapatkan berbagai pengalaman berupa berjejaring, dan membagikan serta bertukar pengalaman dan pengetahuan terkait alat monitoring hutan kepada lembaga mitra World Resources Institute lain.

WRI mengadakan training multistakeholder untuk monitoring anggaran di tingkat daerah. Pelatihan ini diadakan di daerah-daerah penelitian WRI, yaitu di Kota Banda Aceh (10 Juni 2004), Kota Solok-Padang (14 Juni 2004), Kota Kupang (15 Juni 2004), Kabupaten Gianyar (17 Juni 2004), Kota Tasikmalaya (18 Juni 2004), Kota Mataram (19 Juni 2004), Kabupaten Kebumen (29 Juni 2004), Kota Manado (12 Juli 2004), dan Kota Pontianak (24 Juli 2004).

 

Kegiatan persiapan Multistakeholder Training Monitoring Anggaran, yang dilakukan Women Research Institute (WRI) di 9 daerah penelitian ini merupakan kegiatan sosialisasi pemahaman Gender dan Anggaran yang Berkeadilan Gender. Secara garis besar, proses kegiatan Persiapan Multistakeholder Training Anggaran Berkeadilan Gender di 9 daerah menggunakan proses diskusi dengan peserta terbatas, berjumlah kurang lebih 20 orang.

 

Diskusi dilakukan secara dua arah dengan tujuan:

  1. Menggali dan mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam pembuatan anggaran di masing-masing daerah

  2. Mengidentifikasi persoalan yang muncul berkaitan dengan alokasi anggaran tahun berjalan

  3. Mengidentifikasi mekanisme pembuatan anggaran di masing-masing daerah

  4. Bersama-sama menentukan program, para pelaku yang akan dilibatkan, dan waktu pelaksanaan program anggaran yang lebih berperspektif keadilan gender di masing-masing daerah.

 

Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan sejak Juni hingga Juli 2004 dan melibatkan multi pihak, yang terdiri dari pengambil kebijakan, seperti DPRD, Pemda, Bapeda, Dispenda, Biro Perempuan, Kaukus Perempuan DPRD, Tokoh Masyarakat Adat, Tokoh Agama, LSM, Organisasi Masyarakat dan Media.

 

Proses

Proses diskusi terbatas ini dimulai dengan perkenalan WRI sebagai organisasi penyelenggara, dilanjutkan dengan perkenalan para peserta. Sebagai Organisasi penyelenggara, WRI mempresentasikan visi dan misinya. Dilanjutkan pada materi acara, yaitu penjelasan mengenai Anggaran Berkeadilan Gender. Materi ini bertujuan untuk mengetahui tujuan acara, mengapa kegiatan ini perlu dilakukan dan apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini.

 

Selain itu juga dipaparkan hasil penelitian tahap pertama WRI berjudul "Analisis Dampak Otonomi Daerah bagi Partisipasi Publik Perempuan dalam Politik Lokal". Penelitian ini mengangkat masalah dampak otonomi daerah pada partisipasi publik perempuan di tingkat lokal, khususnya dengan mempelajari realita sosial dan perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah di lokasi penelitian, menganalisa dampak otonomi daerah terhadap partispasi publik perempuan di daerah, melalui produk-produk hukum, khususnya perda-perda dan surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut, WRI tidak semata-mata melihat produk hukum serperti perda, tetapi isu yang mengemuka di daerah tersebut juga dari media massa dan discourse yang berkembang yang diangkat oleh civil society maupun oleh pemda. Penjelasan ini sebagai latar belakang dan rekomendasi pembentukan program kegiatan Anggaran Berkeadilan Gender.

 

SESI I

Diskusi ini sudah mengungkap bahwa adanya Syariah Islam terjadi pembatasan terhadap ruang gerak perempuan, hal ini disampaikan oleh tokoh agama dan tokoh adat setempat, baik di Kota Banda Aceh, Kabupaten Gianyar-Bali juga di Kota Solok. Hal ini berakibat pada pembatasan keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan anggaran. Hal serupa juga terjadi di daerah-daerah lainnya, seperti Kabupaten Kebumen, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Pontianak dan Kota Manado. Keterlibatan perempuan dan kesetaraan manfaat dibatasi oleh adat atau budaya setempat.

 

Terungkap juga bahwa meski pihak Pemerintah Daerah (pihak Eksekutif) dan pihak legislatif menyatakan alokasi anggaran yang telah disusun dan ditetapkan sudah berkeadilan gender serta melibatkan aspirasi masyarakat. Namun, pernyataan beberapa pihak, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan media menyatakan bahwa implementasi alokasi anggaran itu belum tersentuh sampai masyarakat tingkat bawah. Bahkan, dalam setiap proses perencanaan anggaran, masyarakat tingkat bawah tidak pernah dilibatkan, apalagi perempuan. Bahkan sosialisasi proses anggaran tidak pernah dilakukan. Proses penyusunan anggaran, yang seharusnya dilakukan secara bottom up, ternyata dalam tahap implementasi, masih bersifat top down. Begitupun dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat, pihak perempuan kurang atau bahkan seringkali tidak dilibatkan sama sekali. Walaupun ruang publik telah dibuka, namun adat, Syariah Islam serta budaya membatasi perempuan untuk terlibat, terutama karena kerja reproduksi perempuan yang menyita banyak waktu.

 

Program pemberdayaan perempuan dalam program pemerintah masih menggunakan perspektif program women in development. Karena itu, program pemberdayaan perempuan dilabelkan sebagai program PKK seperti melakukan kegiatan memasak, menjahit dan program kegiatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan.

 

Pada tahap pertama ini, WRI dapat menggali dan mengidentifikasi persoalan lokal mengenai pemahaman gender dan ketidakadilan gender, berikut pelaku yang terlibat, dan mekanisme anggaran. Dalam tahap ini juga, Women Research berhasil mengidentifikasi mitra lokal yang akan bekerjasama dalam mengimplementasikan program Anggaran Berkeadilan Gender.

 

SESI II

Tahap kedua ini mempelajari situasi dan kondisi di tahap pertama, fasilitator menjelaskan pemahaman gender dan anggaran berperspektif gender tidak hanya pada tingkat wacana dan teori, tapi dibuktikan dengan data-data penunjang, berdasarkan hasil penelitian WRI sebagai pembanding. Pada tahap kedua ini, proses yang terjadi adalah proses peningkatan kapasitas peserta dalam memahami gender. Pada umumnya, peserta mulai terbuka wawasannya dan mulai memahami perspektif gender dan pentingnya Anggaran yang Berkeadilan Gender.

 

SESI III

Tahap ini merupakan tahap akhir, WRI dan para peserta melakukan musyawarah secara demokratis, merancang waktu untuk pelatihan dan kelanjutan advokasi yang akan diselenggarakan WRI, berdasarkan waktu proses perencanaan dan pengganggaran APBD di daerah masing-masing. ***

 

Artikel terkait:

Otonomi Daerah dan Anggaran yang Berperspektif Keadilan

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini