Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Narasi Permasalahan Perempuan: Catatan bagi Kabinet Indonesia Maju

    Tulisan ini merupakan catatan kecil, yang mengajak kita semua untuk memikirkan apa saja permasalahan yang diharapkan menjadi perhatian kerja Kabinet Indonesia Maju. Apa sajakah permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia yang perlu menjadi perhatian?   Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk Kawin Anak & Perdagangan Orang   Menurut Komnas Perempuan, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) tahun 2018 adalah 406.178 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 348.466 orang. Hal yang patut dicatat bahwa angka KtP di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Hanya tahun 2016 mengalami penurunan tetapi meningkat kembali hingga tahun 2018.  

Pendampingan selama Proses Penganggaran 

 

Aktivitas ini dirancang sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam proses penganggaran (perencanaan – penganggaran – pengimplementasian – evaluasi –pengawasan) khususnya untuk mendorong perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses penganggaran. Aktivitas ini ditujukan untuk membantu perempuan dalam menyuarakan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi sehingga hal-hal tersebut dapat dimasukkan kedalam alokasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan. Pendampingan ini diberikan kepada kalangan masyarakat, eksekutif, dan legislatif di Provinsi Sumatera Selatan. Aktivitas ini akan dilaksanakan oleh WRI melalui kolaborasi dengan mitra lokal, ie.e. kalangan eksekutif, legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat.

Anggaran disebut sebagai anggaran yang berkeadilan gender, apabila arah kebijakan dan proses perencanaan pembangunan mengintegrasikan kesamaan kesempatan, akses dan penerima manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam proses-proses kebijakan pembangunan, perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi dan pengujiannya. Upaya mengintegrasikan kesamaan kesempatan, akses dan penerima manfaat tersebut dinamakan sebagai upaya melakukan pengarusutamaan gender.

 

Pengarusutamaan gender merupakan proses teknis sekaligus politis. Dilakukan dengan memasukan analisis gender ke dalam seluruh proses pembangunan. Perspektif gender bukanlah sebuah tujuan, tetapi semata alat untuk mencapai kesetaraan gender (gender equality) sebagai salah satu tujuan strategis pembangunan.

UNDP sudah melakukan pemetaan kebutuhan dengan menggunakan pendekatan gender (gender need assessment) di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah pada 2004 dan menerbitkan hasilnya pada 2005. Rekomendasi dari pemetaan kebutuhan ini dengan tegas menyatakan adanya kebutuhan akan kegiatan peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan di kawasan-kawasan pasca kerusuhan tersebut.

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini