Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Pada 2005, WRI melakukan penelitian “Dampak Otonomi Daerah terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Lokal”. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, WRI menganalisis peraturan daerah di sembilan kabupaten/kota dengan menggunakan metodologi penelitian feminis. Ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk melihat bagaimana ruang publik dan peran politik perempuan dipandang, direpresentasikan, dan diatur dalam konteks otonomi daerah. Kesembilan kabupaten/kota tersebar di tujuh provinsi yang meliputi Jawa Barat (Sukabumi dan Tasikmalaya), Sumatera Barat (Solok), Nusa Tenggara Barat (Mataram), Naggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh), Bali (Gianyar), Nusa Tenggara Timur (Kupang), dan Kalimantan Timur (Samarinda, Kutai Barat). Perbedaan-perbedaan karakteristik di tiap wilayah memungkinkan WRI untuk melihat tren umum partisipasi perempuan dalam otonomi daerah di seluruh lanskap multikultural masyarakat Indonesia kontemporer.

 

Pada tahapan yang kedua (yang diselesaikan pada awal 2006), WRI mengevaluasi dampak peraturan daerah melalui wawancara mendalam di lima dari sembilan kabupaten/kota, yaitu Solok, Mataram, Banda Aceh, Gianyar, dan Kupang. WRI menggunakan kriteria yang sama dengan yang dipakai selama tahap pertama kemudian memilih Kebumen (Jawa Tengah), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Pontianak (Kalimantan Barat) sebagai penggantinya.


I. TEMUAN PENELITIAN TAHAP PERTAMA


Pemilihan kesembilan kabupaten/kota oleh WRI didasari oleh tiga pertimbangan. Pertama, kabupaten/kota pilihan harus mencakup wilayah Jawa dan luar Jawa untuk melihat ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan perbedaan sosial serta budaya diantara keduanya. Kedua, kabupaten/kota pilihan harus mencakup wilayah yang merevitalisasi nilai-nilai Islam seperti Jawa Barat (Sukabumi dan Tasikmalaya), Sumatera Barat (Solok), Nusa Tenggara Barat (Mataram), dan Nanggroe Aceh Darussalam serta wilayah yang penduduknya tidak didominasi kaum muslim seperti Bali (Gianyar) dan Nusa Tenggara Timur (Kupang). Ketiga, wilayah konflik seperti Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh) dan Kalimantan (Samarinda dan Kutai Barat) juga harus direpresentasikan dalam kabupatan/kota terpilih.


Analisis tekstual terhadap peraturan daerah ini memiliki dua tujuan. Pertama, WRI ingin mengungkap bagaimana pemerintah daerah mengatur keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, WRI ingin melihat bagaimana perempuan direpresentasikan dalam peraturan daerah.

 

Ketiadaan Undang-Undang yang Mengatur Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Lokal

 

Meski wilayah-wilayah seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan Gianyar telah mengakui adanya permasalahan yang terkait dengan ketidaksetaraan dan diksriminasi serta merespon dengan merumuskan kebijakan untuk menindaklanjutinnya, namun belum terdapat undang-undang yang secara spesifik mengatur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Persentase perempuan di badan legislatif di sembilan kabupaten/kota hanya berkisar antara 0-12%, jauh dari 30% yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 1999.

 

Dikarenakan ketiadaan undang-undang yang menetapkan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan lokal, interpretasi Islam tertentu dapat dengan mudah disalahgunakan untuk membatasi akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal. Meski teks peraturan daerah bersifat netral gender, konteks kultural dalam pengaplikasiannya dapat dipakai untuk menghalangi partisipasi perempuan. Di Tasikmalaya, lima perempuan ditunjuk untuk menjadi Camat. Meski demikian, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menentang penunjukkan ini dengan menggunakan argumen bahwa Islam lebih menyukai pemimpin laki-laki dibanding pemimpin perempuan. Hal ini mendorong aktivis perempuan dan politikus perempuan untuk menyampaikan keberatannya. Kasus ini menunjukkan bahwa peraturan yang netral gender membuka peluang terjadinya tindak diskriminasi berbasis gender sehingga peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan lokal adalah suatu keharusan.

 

Peraturan Daerah Memarjinalkan Perempuan


Kebijakan baru mengenai perempuan yang dikeluarkan dibawah otonomi daerah berfokus pada penyediaan pelatihan dan peralatan pendukung untuk melatih perempuan dalam aktivitas rumah tangga seperti memasak, menjahit, dan aktivitas domestik lainnya. Isu-isu krusial terkait rumah tangga seperti kesehatan reproduksi dan kekerasan dalam rumah tangga tidak tersentuh. Para perempuan tidak mendapatkan dukungan untuk berperan dalam aktivitas publik guna memenuhi kepentingan mereka. Sebagai contohnya, meski perempuan telah aktif dalam sektor ekonomi lokal, peraturan daerah yang ada saat ini gagal mengakui aktivitas mereka dan menyediakan akses yang tepat terhadap modal, pasar, dan keterampilan.

 

a. Menyangkal Peranan Perempuan di Ruang Publik

Peranan perempuan di ranah publik tidak diakui dalam peraturan daerah. Pengecualian perempuan dalam pengambilan keputusan terkait eksplorasi sumber daya alam di Kutai Barat mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan perempuan. Di Gianyar, pasangan dari pekerja perempuan tidak berhak untuk mendapatkan manfaat dan dukungan jika si pekerja sakit atau meninggal karena perempuan tidak diakui sebagai pencari nafkah.

 

Di Tasikmalaya dan NAD, perempuan diharuskan untuk mengenakan jilbab. Gaya berpakaian dan penampilan publik perempuan digunakan sebagai indikator superfisial identitas Islam yang baru. Undang-undang baru dibuat untuk membuat perempuan berpakaian dengan cara-cara tertentu (Tasikmalaya dan NAD) dan menetapkan jam malam bagi perempuan (Solok). Peraturan daerah juga menjadi landasan kekerasan terhadap perempuan yang dianggap tidak tunduk terhadap norma-norma baru.


b. Alokasi Anggaran yang Sangat Kecil bagi Perempuan

Pemerintah daerah dengan sumber pendanaan yang terbatas berupaya untuk mengumpulkan berbagai pajak guna memenuhi target pendapatan regional yang ternyata dalam prosesnya merugikan perempuan secara ekonomi. Di Tasikmalaya, pemerintah daerah menetapkan pajak atas jasa dan perdagangan yang umumnya melayani atau mempekerjakan perempuan seperti pedagang pasar. Di Sukabumi, pemerintah daerah menetapkan pajak atas salon kecantikan kecil dan restauran. Di Kupang, pemerintah daerah memutuskan untuk membangun tempat khusus bagi para pekerja seks untuk kemudian menarik pajak guna meningkatkan pendapatan daerah.


Setelah dibebani pajak, apakah perempuan mendapatkan layanan publik yang lebih baik dari pemerintah daerah? Jawabannya tidak. Alokasi anggaran bagi perempuan berkisar hanya di angka kurang dari 1% sampai 3% dari anggaran pembangunan daerah. Alokasi ini juga disatukan dengan program-program untuk anak dan remaja serta untuk kesejahteraan sosial dan kesehatan dan oleh karenanya memperkuat stereotip perempuan sebagai pengurus keluarga. Tidak ada alokasi anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk program-program yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan seperti beasiswa bagi para perempuan untuk bersekolah di sekolah negeri, pelatihan mengenai kepemimpinan masyarakat, atau modal untuk usaha kecil.


c. Hak-Hak Reproduksi Diabaikan

Perempuan lebih dilihat sebagai konsumen alat kontrasepsi yang dipasarkan melalui program-program keluarga berencana. Kebutuhan mendesak perempuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi tidak memperoleh perhatian yang cukup meskipun fakta menunjukkan bahwa masing-masing wilayah menunjukkan angka kematian ibu yang tinggi.


d. Dibebani Pajak Namun Tidak Terlindungi

Mataram adalah salah satu wilayah utama pengirim tenaga kerja migran Indonesia dan kota ini menetapkan pajak atas agen-agen tenaga kerja migran. Meski demikian, kota ini hampir tidak mengalokasikan anggaran atau mengembangkan undang-undang untuk melindungi hak-hak pekerja migran.

 

II. TEMUAN PENELITIAN TAHAP KEDUA

 

Data yang dikumpulkan selama tahap kedua penelitian saat ini sedang dianalisis dan ditulis. Tahap kedua penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi pandangan-pandangan dari beragam pemangku kepentingan (dari pemerintahan sampai aktor akar rumput) mengenai peranan perempuan serta mengidentifikasi ide-ide dan mitra kerja potensial untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat.


Hasil dari tahap pertama penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah memarjinalkan peranan perempuan di ranah publik dan pengambilan kebijakan. Hasil penelitian tahap kedua lebih bersifat optimistik dengan menunjukkan bahwa otonomi daerah juga menciptakan sebuah ruang bagi perempuan untuk mendefinisikan kembali peranan mereka di pemerintahan daerah. Meski bervariasi dalam caranya, organisasi perempuan lokal (khususnya LSM) telah mulai mempertimbangkan peranan baru mereka sebagai mitra kerja penting bagi pemerintah daerah.

 

Perempuan Bangkit untuk Membuat Kebijakan Menentang Perdagangan Manusia

 

Perempuan dan anak-anak di Sulawesi Utara rentan menjadi korban perdagangan manusia yang sejarahnya telah dimulai semenjak pendudukan Jepang pada awal 1940-an. Saat ini, banyak perempuan dan anak-anak dari wilayah ini yang diselundupkan ke Papua untuk bekerja sebagai pelayan di bar maupun pekerja seks. Mereka rentan terhadap infeksi HIV/AIDS dan mungkin saja menyebarkan penyakit ini ketika mereka kembali ke kampung halaman atau desa mereka. Pemerintah daerah Sulawesi Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Anti Perdagangan Manusia pada Januari 2004 dan ini menjadi inisiatif pemangku kepentingan yang pertama yang pernah ditempuh selama era otonomi daerah. LSM dan aktivis perempuan berpartisipasi dalam perumusan dan advokasi Peraturan Daerah Anti Perdagangan Manusia. Peraturan ini menetapkan sanksi administratif (pemberhentian dan penurunan pangkat) bagi pegawai pemerintah daerah yang terlibat perdagangan manusia. Peraturan daerah ini menunjukkan persepsi baru dalam melihat penguasa lokal dan peranan para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan bersama dan juga sikap baru yang melihat bahwa kegagalan pegawai pemerintah dalam mencegah potensi tindakan kriminal perdagangan manusia sebagai suatu bentuk pelanggaran.


Mengukir Peran Perempuan dalam Syariah Islam

 

Nanggroe Aceh Darussalam mendapatkan status khusus dalam otonomi daerah pada 1999 dan pengimplementasian hukum syariah telah menjadi isu penting di Banda Aceh. Hukum syariah sendiri dibuat oleh pemerintah lokal melalui partisipasi pemimpin-pemimpin agama di tingkat lokal. Para pemangku kepentingan lain, khususnya perempuan, termarjinalkan dalam proses ini. Hukum ini mengharuskan perempuan Muslim untuk menutup tubuh mereka di tempat-tempat umum dan menerapkan beberapa bentuk hukuman bagi pelanggarnya (i.e. denda). Beberapa responden menunjukkan keprihatinan dan ketidaksetujuannya atas penerapan hukum syariah. Meski demikian, tidak ada penolakan yang dilakukan secara terbuka karena Syariah dianggap sebagai aspek terpenting budaya lokal dan dalam sejarahnya hingga kini, pengimplementasian Syariah dilihat sebagai sebuah jalan untuk meredam kekuasaan lokal dalam konteks konflik bersenjata di Aceh.


LSM dan aktivis perempuan di Aceh sedang berupaya untuk menyusun strategi agar dapat mempengaruhi pengimplementasian hukum syariah. Mereka setuju bahwa jika implementasi ini terus berjalan untuk diterapkan pada masa kini, perempuan di Aceh akan semakin terpenjara dalam ranah domestik dan kurang memiliki akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini akan menghambat agenda pengarusutamaan gender karena perempuan tidak diberikan media khusus untuk menyampaikan aspirasinya.


Mendefinisikan Kembali Hukum Adat dan Identitas

 

Nilai-nilai adat dan agama seringkali tidak dapat dipisahkan. Di Solok contohnya, adat dianggap berlabuh di hukum syariah yang berakar dari Al Qur’an. Berdasarkan persepsi ini, pemerintah daerah Solok mengeluarkan peraturan mengenai aturan berpakaian bagi perempuan dan persyaratan melek Al Qur’an bagi pegawai pemerintah, siswa, dan mereka yang ingin menikah. LSM dan aktivis perempuan saat ini melakukan advokasi untuk mengubah peraturan ini.

 

LSM dan aktivis perempuan juga berupaya untuk mendapatkan jalan untuk berpartisipasi dalam revitalisasi hukum adat yang mengatur kepemilikan tanah. Berdasarkan adat BundoKanduang Minangkabau, perempuan memiliki hak atas warisan. Meski demikian, adat ini tidak memberikan hak bagi perempuan terkait dengan apa yang akan perempuan lakukan dengan warisannya. Pengambilan keputusan ada di tangan mamak (men). Banyak perempuan dan mamak serta masyarakat secara umum yang tidak mengetahui fungsi BundoKanduang. Isu hak atas tanah adat muncul ketika diketahui bahwa pemerintah daerah telah menjual beberapa bagian dari tanah adat kepada individu/investor. Penjualan ini dianggap melanggar hukum adat yang menetapkan kepemilikan tanah bagi BundoKanduang. LSM dan aktivis perempuan saat ini berpartisipasi dalam advokasi untuk mengembalikan hak untuk mengatur tanah adat kepada kekuasaan Nagari. Para perempuan dan aktivis LSM perempuan menginginkan pemerintah untuk memasukkan hukum adat yang telah direvitalisasi ke dalam peraturan daerah.

 

Pemimpin Perempuan Membuat Perbedaan


Penunjukkan Rustriningsih sebagai Bupati Kebumen (Jawa tengah) membuka akses yang lebih luas bagi perempuan atas pengambilan keputusan. Meski pemerintahan Rustriningsih tidak secara spesifik membuat kebijakan dan program berperspektif gender, namun pemerintahan Rustriningsih telah melakukan banyak hal untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Sebagai hasil dari program pendidikan kepemimpinan politik yang dilaksanakan oleh Pemda dan Komite Pengawasan Pemilu Independen (KPPI), jumlah perempuan di DPRD meningkat dari 3 orang menjadi 8 orang, peningkatan yang hampir sebesar 300 persen. Perempuan juga menempati lebih banyak posisi pengambilan keputusan di birokrasi sebagai camat, kepala dinas, dan kepala sekolah. Pemerintah daerah juga coba menggunakan pendekatan pengambilan kebijakan partisipatoris dan menjadikan partisipasi perempuan sebagai sebuah syarat. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan KPPI berada di garda terdepan advokasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di politik lokal Kebumen.

 

III. AGENDA SELANJUTNYA; PENGARUSUTAMAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRATISASI DI TINGKAT LOKAL

 

Kita perlu untuk mendengar suara perempuan di tingkat daerah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan gender yang terkait dengan isu demokratisasi di tingkat lokal. Pengumpulan suara-suara perempuan ini harus dilakukan di tingkat sosial maupun konseptual. 

  • Di tingkat sosial, kita perlu untuk menangkap perspektif perempuan atas budaya, struktur, dan pertauran. Budaya merujuk pada nilai, norma, dan kepercayaan di masyarakat yang terkait dengan kekuasaan dan relasi gender. Struktur merujuk pada institusi dan organisasi, baik formal maupun informal, di masyarakat yang berurusan dengan proses pengambilan keputusan. Sedangkan regulasi dalam hal ini merujuk pada kebijakan dan produk hukum terkait relasi gender.

Budaya, struktur, dan peraturan saling terkait satu sama lain. Sebagai contohnya, nilai terkait posisi laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga menyebabkan terbatasnya/kurangnya akses bagi perempuan terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga (ranah domestik), badan legislatif dan eksekutif, serta dalam institusi budaya/agama (ranah publik). Sebagai akibatnya, isi peraturan (publik dan domestik), kebijakan, atau produk hukum lainnya tidak merepresentasikan suara, kebutuhan, dan kepentingan perempuan.

  • Pada tingkat konseptual, kita perlu untuk memahami perbedaan antara ranah publik dan ranah domestik yang menjadi konsep dasar diskriminasi terhadap perempuan. Saat ini, ranah publik dianggap sebagai area yang impersonal. Disisi lain, ranah domestik dilihat sebagai area bagi orang untuk melakukan aktivitas personal mereka.


Dalam melihat pemisahan antara ranah publik dan ranah domestik, kita dapat dengan jelas melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang dianggap ‘personal’ tidak dianggap sebagai permasalahan penting hanya karena hal-hal tersebut terjadi di ranah domestik. Wacana yang ada saat ini mengenai demokrasi masih melewatkan permasalahan-permasalahan gender karena hanya membahas mengenai aktivitas-aktivitas yang terjadi di arena publik. Karena pembagian area publik dan area domestik menempatkan perempuan di area domestik, kebutuhan dan kepentingan perempuan tidak dipertimbangkan dalam wacana ini.


Tujuan dari mendengarkan suara perempuan di tingkat lokal adalah untuk mengintegrasikan kebutuhan dan kepentingan perempuan, baik di area publik maupun domestik kedalam isu demokratisasi. Permasalahan terkait gender dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama seperti tertulis dalam skema dibawah ini:

PROGRAM ANGGARAN BERKEADILAN GENDER


Women Research Institute (WRI) melakukan penelitian awal mengenai perempuan dan alokasi anggaran pada 2001-2002. Penelitian ini mengungkap bahwa alokasi anggaran di Indonesia bersifat netral gender. Masih diasumsikan bahwa dengan menggunakan bahasa yang umum, anggaran public telah ditujukan bagi kepentingan baik laki-laki maupun perempuan meski pada kenyataannya laki-laki dan perempuan mendapatkan keuntungan yang berbeda dari anggaran yang ada karena alokasi anggaran bagi perempuan seringkali dikaitkan dengan peran stereotip perempuan di ranah domestic. Dalam upaya untuk mempromosikan anggaran berkeadilan gender, WRI telah melaksanakan beberapa program tindak lanjut.

 

1. SOSIALISASI PENGANGGARAN DAN PERENCANAAN BERKEADILAN GENDER BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DI 8 KABUPATEN/KOTA

 

WRI menyelenggarakan sosialisasi anggaran berkeadilan gender di kabupaten/kota Banda Aceh (Aceh), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Solok (Sumatera Barat), Gianyar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kebumen (Jawa Tengah), Manado (Sulawesi Utara), dan Pontianak (Kalimantan Barat). Sosialisasi ini dilaksanakan pada Juni-Juli 2004 dan dihadiri oleh sekitar 25 pemangku kepentingan dari masing-masing kabupaten/kota yang terdiri dari para pengambil keputusan dari DPRD, penguasa lokal, Bappeda, Dispenda, Biro Perempuan, Kaukus Anggota Parlemen Perempuan, tokoh adat, pemimpin agama, LSM dan organisasi lainnya, serta dari kalangan media. Diharapkan bahwa setelah berpartisipasi dalam sosialisasi ini, para peserta dapat menyelenggarakan upaya sosialisasi mereka sendiri.

 

WRI mengeksplorasi dan mengidentifikasi permasalahan lokal yang spesifik terkait dengan pemahaman mengenai gender dan ketidakadilan gender dan juga mengidentifikasi mitra lokal yang tertarik untuk bekerja bersama dalam mengimplementasikan anggaran berkeadilan gender. WRI mencatat bahwa setiap kabupaten/kota memiliki permasalahan khasnya masing-masing dalam memahami gender dan anggaran berkeadilan gender.

 

Di Banda Aceh, hukum syariah telah menjadi penghalang alokasi anggaran yang secara spesifik ditujukan bagi pemberdayaan perempuan dan program-program terkait gender lainnya. Para pemimpin agama di Aceh yang sebagian besar adalah laki-laki, cenderung berpikir dalam kerangka patriarki dan menyatakan bahwa Islam tidak menoleransi perempuan untuk menjadi pemimpin. Lebih lanjut, Undang-Undang No.3 Tahun 2003 atau Qanun No.3 Tahun 2003 menyebutkan bahwa segala bentuk ratifikasi oleh penguasa dan anggota DPRD harus didiskusikan dengan pemimpin agama.


Di Solok, hukum adat lah yang menghalangi alokasi anggaran bagi revitalisasi kekuasaan Nagari untuk mengatur penjualan tanah warisan. Perempuan mewarisi tanah, namun dalam praktiknya, banyak kasus yang melibatkan paman-paman perempuan yang menjual tanah warisan tanpa persetujuan saudari-saudarinya. Juga, sangat berat untuk mengharapkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi reformasi sertifikasi lahan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam mewarisi dan memutuskan penggunaan lahan.


Di Kupang, struktur pemerintahan daerah menjadi penghalang alokasi anggaran bagi perempuan. Badan yang berwenang untuk menangani permasalahan perempuan adalah biro pemberdayaan perempuan yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan untuk mengalokasikan anggaran.

 

Di Gianyar, adat yang didominasi laki-laki menghalangi alokasi anggaran untuk perempuan. Adat istiadat diusulkan oleh praremen yang sebagian besar adalah laki-laki dan perempuan tidak dilibatkan dalam proses ini. Kuatnya adat istiadat telah menghalangi perempuan untuk menempati posisi pengambil keputusan dan mengambil langkah untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan perempuan.


Di Mataram, dominasi laki-laki dengan visi keagamaan di badan eksekutif dan legislatif menjadi penghalang realokasi anggaran bagi perempuan. Visi Kota Mataram untuk menjadi kota yang maju dan relijius dimanifestasikan dalam pembangunan masjid-masjid. Sedangkan disisi lain, pedagang perempuan menginginkan pemerintah daerah untuk menurunkan jumlah dan besaran retribusi yang harus mereka bayarkan.


Di Kebumen, meskipun bupatinya adalah seorang perempuan, masih terdapat kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Contohnya adalah, perempuan tidak dapat menarik uang simpanannya di bank tanpa persetujuan suaminya. Tantangan yang dihadapi di Kebumen adalah untuk menambah jumlah perempuan yang berspektif gender dalam posisi-posisi pengambil keputusan.


Di Manado, sudah terdapat alokasi anggaran regional untuk pemberdayaan perempuan. Permasalahannya adalah, program-program tidak mencapai penerima yang ditargetkan. Yang menjadi penyebabnya adalah bahwa sebagian besar proyek-proyek dilakukan oleh PKK yang menggunakan pembiayaan untuk studi perbandingan dibandingkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup perempuan.

 

Di Pontianak, pemahaman mengenai anggaran berkeadilan gender diantara anggota eksekutif lokal belum diaplikasikan ke dalam alokasi anggaran berkeadilan gender. Tantangan yang harus dihadapi adalah untuk meningkatkan jumlah perempuan di badan legislatif daerah.

 

2. PELATIHAN ANGGARAN BERKEADILAN GENDER BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DI 8 KABUPATEN/KOTA

 

Tujuan dari pelatihan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kapabilitas organisasi sipil kemasyarakatan dan pengambil keputusan di tingkat eksekutif dan legislatif dalam mengembangkan realokasi anggaran yang mengakomodasi kaum miskin dan masyarakat marjinal, termasuk perempuan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka di tiga area:

  1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi karena anggaran yang tidak berkeadilan gender;
  2. Menganalisis implementasi alokasi anggaran yang berkeadilan gender;
  3. Mengidentifikasi pendamping di kantor legislatif dan ekesekutif untuk mempromosikan implementasi anggaran berkeadilan gender.


Para peserta pelatihan lebih spesifik jika dibanding peserta dalam lokakarya sosialisasi anggaran berkeadilan gender. Dari badan eksekutif dan legislatif, Komisi Anggaran C,D, atau E diundang bersama dengan anggota parlemen perempuan, jika ada, dan kepala bagian pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, dan departemen tenaga kerja. Diundang pula forum pemangku kepentingan, LSM anti korupsi, LSM perempuan, dan PKK. Terdapat tiga alasan pengubahan komposisi peserta ini. Pertama, pihak-pihak yang diundang terkait dengan isu yang ingin ditangani oleh WRI. Kedua, pihak-pihak ini memiliki akses atau terlibat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran. Ketiga, program diharapkan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Pelatihan anggaran berkeadilan gender dilakukan dalam lima langkah.

  • Langkap 1: mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta atas konsep anggaran berkeadilan gender, perspektif gender, dan metode analisis gender.
  • Langkah 2: menggunakan diskusi kelompok dan siding untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan gender di masing-masing kabupaten/kota.
  • Langkah 3: mendiskusikan kebutuhan untuk mengembangkan anggaran berkeadilan gender bagi masing-masing kabupaten/kota.
  • Langkah 4: mempelajari alokasi anggaran dengan menggunakan contoh anggaran Kota Bandung selama diskusi kelompong dan sesi pleno.
  • Langkah 5: merancang anggaran berkeadilan gender yang berbasis kinerja melalui diskusi kelompok dan pleno. 


Pada setiap diskusi kelompok, WRI mengeksplorasi isu-isu yang khas bagi masing-masing kabupaten/kota. Pada akhir pelatihan, para peserta merancang aktivitas tindak lanjut yang akan dicapai di masing-masing kabupaten/kota. Isu-isu lokal yang spesifik menghasilkan rekonstruksi perspektif gender yang berbeda-beda bagi masing-masing kabupaten/kota. Sebagai contohnya, di Solok, Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dengan dukungan Bupati Solok lah yang akan mensosialisasikan anggaran berkeadilan gender. Kebumen akan membentuk sebuah forum yang akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memampukan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mataram dan Gianyar akan mensosialisasikan anggaran berkeadilan gender ke semua pihak khususnya kepada anggota parlemen yang tidak bisa mengikuti pelatihan serta kepada eselon tiga yang terlibat dalam penganggaran. Di Banda Aceh, para peserta dari parlemen daerah akan berupaya memungkinkan sosialisasi perspektif gender meskipun terdapat hambatan dari Qanun Nomor 3 Tahun 2003. Sedangkan Pontianak akan mengkombinasikan strategi Kebumen dan Solok. Pontianak akan membentuk forum seperti di Kebumen dan Kepala Bagian Sosial dan Budaya Kota Pontianak yang akan menjadi penanggungjawab seperti di Kota Solok.

 

3. MELAKUKAN ADVOKASI KEBIJAKAN TERKAIT ANGGARAN BERKEADILAN GENDER

WRI menyelenggarakan advokasi kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran di 8 kabupaten/kota dalam bentuk dialog publik dan seminar. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan advokasi mengenai anggaran berkeadilan gender dan anggaran pro-kaum miskin. Advokasi dilakukan dengan secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan di masing-masing kabupaten/kota. ***


Women Research Institute
Jakarta, 2006