Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: ICRP, 28 Mei 2007

 

Barangkali masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa tahun lalu sempat menjamur fenomena “perda syariat Islam dan anti kemaksiatan” di beberapa daerah menyusul diberlakukannya sistem pemerintahan desentralistik melalui UU No. 23 tahun 1999. Jelas di sini aspek moralitas dilihat krusial dalam pembangunan masyarakat. Namun sayang, indikator kesuksesannya adalah jika perempuan justru berhasil dikekang dengan jilbabisasi dan larangan keluar malam. Pemikiran yang bias ini akhirnya memunculkan produk hukum bernama perda yang isinya sangat memasung perempuan tetapi di sisi lain malah menenggelamkan akar permasalahan yang sesungguhnya. Keinginan memberantas penyakit masyarakat malah berbuah ekses negatif pada perempuan dan menghasilkan pembatasan serta pengekangan terhadap hak-hak dan kebebasan perempuan.

 

Ironisnya, akar masalah dan persoalan yang lebih besar menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti kasus korupsi, tingkat pendidikan yang rendah dan akses ekonomi sama sekali tidak tersentuh. Padahal setiap kebijakan yang berkaitan dengan publik seharusnya berpijak pada akar masalahnya bukan pada masalah-masalah yang ditimbulkannya. Persoalan prostitusi misalnya, hendaknya dilihat sebagai masalah sosial yang diakibatkan mata rantai persoalan ekonomi, pendidikan, kultur hingga penegakan hukum yang belum berpihak kepada perempuan, jadi tidak gegabah mempersalahkan posisi perempuan. Tidak adanya perspektif gender dalam benak legislator ternyata membawa implikasi yang menyudutkan perempuan.

 

Penelitian Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) tentang perlunya perspektif gender dalam otonomi daerah yang dipublikasikan di Jakarta (11/01/05) antara lain menyebutkan bahwa kebijakan otonomi daerah masih mengesampingkan peran perempuan dan menjauhkan peran serta perempuan dalam konteks pembangunan daerah. Banyak perda dalam proses legislasinya belum banyak melibatkan perempuan, bahkan menjadikan perempuan sasaran dan objek peraturan. Dalam hal ini, banyak dijumpai perda yang memojokkan perempuan ketika kebijakannya berorientasi kepada pengarusutamaan syariat Islam.

 

Penelitian YJP mencatat bahwa dari 8 daerah yang diteliti hanya kabupaten Wonosobo yang mengukir prestasi dalam hal pemberdayaan perempuan dan strategi partisipasi politik perempuan. Bagian Pemberdayaan Perempuan (PP) yang berada di bawah Sekretariat Daerah (Setda) memosisikannya secara tepat untuk andil dalam setiap kebijakan yang memengaruhi masyarakat.

 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) menilai banyak perda masih menempatkan perempuan sebagai penjaga nilai agama atau adat seperti yang diterapkan di Aceh. Perempuan juga dianggap sebagai anggota keluarga dan komunitas yang berperan sebagai pengasuh yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga dan komunitas, namun secara material bergantung pada pimpinan keluarga dan komunitas.

 

Otonomi daerah pada hakekatnya didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya di daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik di daerahnya. Namun, semangat otonomi daerah yang tidak mengarusutamakan gender ternyata akhirnya hanya menjadi proses marjinalisasi dalam kemasan baru atas hak-hak perempuan.

 

Oleh karenanya, untuk mewujudkan perspektif gender dalam otonomi daerah YJP merekomendasikan antara lain agar pembangunan mensyaratkan adanya partisipasi perempuan, meningkatkan good governance yang anti korupsi, serta memasukkan pertimbangan dimensi gender di setiap perencanaan program. ***