Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Program Anggaran Berkeadilan Gender adalah program Women Research Institute (WRI) yang berdasarkan hasil awal penelitian yang dilaksanakan 2001-2002. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran di Indonesia masih netral atau bahkan buta gender. Saat ini masih terdapat asumsi bahwa anggaran publik telah mengakomodasi laki-laki dan perempuan. Meskipun pada dasarnya alokasi anggaran diperuntukkan bagi seluruh warga negara, namun hal ini tidak otomatis menjamin bahwa setiap individu, termasuk perempuan, akan sama-sama diuntungkan. Jika pun ada alokasi anggaran khusus bagi perempuan, alokasi anggaran ini biasanya diperuntukkan untuk peran stereotip perempuan.

 

Berangkat dari kenyataan ini, WRI merasa adanya dorongan untuk berkontribusi terhadap aplikasi anggaran berkeadilan gender dengan melaksanakan beberapa program, seperti:

 

1. Lokakarya Sosialisasi Perencanaan dan Perancangan Anggaran Berkeadilan Gender untuk pemangku kepentingan di 8 kota/wilayah.


Kegiatan ini mendukung para pemangku kepentingan dari 8 kotamadya khususnya mereka yang menghadiri Pelatihan Anggaran Berkeadilan Gender dalam mensosialisasikan kepada masyarakat perspektif gender dan metode gender untuk analisis anggaran yang menggunakan perspektif gender. Diharapkan dengan berpartisipasi dalam lokakarya ini, para pemangku kepentingan akan menyelenggarakan upaya sosialisasi mereka sendiri.

 

Secara umum, proses sosialisasi anggaran berkeadilan gender bagi para pemangku kepentingan di 8 wilayah dilaksanakan melalui proses diskusi yang dihadiri oleh 25 orang atau lebih dari Kota Solok, Kebumen, dan Pontianak.

 

Berbagai kegiatan ini dilaksanakan selama kurun waktu Juni-Juli 2004 dengan melibatkan beberapa pihak seperti para pembuat kebijakan dari DPRD, penguasa lokal, Bappeda, Dispenda, Biro Perempuan, Kaukus Anggota Parlemen Perempuan, tokoh adat, pemimpin agama, serta perwakilan dari LSM, organisasi lokal, dan media.

 

Pada tahap pertama, seperti yang direncanakan, WRI dapat mengeksplorasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan lokal guna memahami gender dan ketidakadilan gender termasuk juga memahami orang-orang yang terlibat dalam mekanisme penganggaran. Pada tahap ini, WRI juga dapat mengidentifikasi mitra lokal yang bersedia untuk bekerja bersama dan mengimplementasikan anggaran berkeadilan gender. Perlu dicatat bahwa setiap kota atau wilayah memiliki permasalahan-permasalahan yang khusus dalam memahami gender dan anggaran berkeadilan gender.

 

Sebagai contoh, Kota Banda Aceh yang mengadopsi hukum syariah telah mengabaikan peranan gender dan relasi gender. Para pemimpin agama yang cenderung berpikir dalam kerangka patriarki menyatakan bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin dan bahkan hal ini dianggap sebagai sebuah dosa. Lebih jauh, terdapat juga peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2003 atau Qanun Nomor 3 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa segala bentuk ratifikasi oleh penguasa dan anggota DPRD harus didiskusikan dengan para pemimpin agama. Kebijakan ini dianggap sebagai batu sandungan bagi alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan atau program-program lain yang sensitif gender. Permasalahan lainnya adalah kecenderungan para polisi syariah untuk lebih mengawasi cara berpakaian perempuan sesuai dengan hukum syariah dibandingkan memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan akan program rehabilitasi bagi korban kekerasan perang serta pembiayaan pendidikan dan kesehatan bagi ibu dan anak.


Di Kota Solok, meski secara budaya masyarakatnya menganut nilai matrilineal, laki-laki (paman atau mamak) mengontrol keputusan yang terkait dengan warisan dan sertifikasi tanah. Terdapat beberapa kasus yang melibatkan penjualan warisan, dalam hal ini warisan berbentuk tanah, oleh para paman tanpa sepengetahuan maupun persetujuan saudara perempuannya.

 

Di Kota Kupang, badan yang memiliki kewenangan untuk mengurusi permasalahan perempuan hanya terbatas di tingkat biro saja dan bahkan tidak bersifat operasional. Karena biro pemberdayaan perempuan hanya beranggotakan staf saja, biro ini hanya memberikan pelayanan dengan anggaran yang terbatas. Pegawai yang ditugaskan untuk mengurusi permasalahan perempuan juga merupakan pegawai yang dalam struktur pegawai negeri sipil memiliki jabatan yang rendah sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

 

Kabupaten Gianyar menjadikan budaya sebagai instrumen kebijakan dan akhirnya menggunakan agama untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Sebagai contohnya, adat diajukan oleh para praremen yang sebagian besar adalah laki-laki dan perempuan tidak dilibatkan. Sebagai akibatnya, adat yang berlaku merugikan perempuan. Kalaupun ada keadilan bagi perempuan, hal ini hanya sebatas iuran yang dibayarkan ke banjar atau komunitas. Selain itu, jika ada yang bertindak dengan mengatasnamakan gender, si pelaku akan dikeluarkan dari banjar dan didenda karena kesalahannya. Akibatnya, masyarakat berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan ini.


Di Kota Mataram, permasalahan perempuan khususnya yang terkait dengan retribusi pasar hampir tidak diakomodasi oleh penguasa lokal. Para pedagang di pasar yang sebagian besar adalah perempuan merasa bahwa retribusi yang harus mereka bayarkan membebani mereka. Mereka harus membayar beberapa jenis retribusi seperti retribusi keamanan dan sanitasi. Masih terdapat juga retribusi lain yang harus mereka bayarkan dan juga pembayaran yang ditarik oleh ‘penguasa’ pasar. Visi Kota Mataram untuk menjadi kota yang maju dan relijius hanya dapat dilihat dari pembangunan fisik semata dan juga pembangunan masjid bagi pembangunan relijius yang tidak sensitif gender.

 

Di Kebumen, ditemukan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap mereka yang menyimpan uangnya di bank. Para perempuan ini tidak bisa menarik uangnya dari bank tanpa persetujuan suaminya. Selain itu, juga terdapat kecenderungan untuk melihat anggaran dari sudut pandang pendistribusiannya. Fakta-fakta menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pengambilan keputusan juga sangat penting.

 

Di Manado, program pemberdayaan perempuan tidak mencapai targetnya. Sebagian besar proyeknya dikerjakan oleh PKK dan sebagian besar ditujukan untuk studi komparatif namun tidak terkait dengan perbaikan kapasitas dan hidup perempuan. Bukti-bukti studi komparatif hanya berupa foto-foto yang tidak merefleksikan impelementasi proyek.

 

Sedangkan di Kota Pontianak, pemahaman akan gender dan anggaran berkeadilan gender telah dapat dirasakan namun tidak dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mendorong realokasi anggaran contohnya realokasi anggaran untuk evaluasi program. Lebih jauh, keterlibatan perempuan di tingkat legisatif juga masih sangat rendah.

 

Pada tahap kedua, para peserta mempelajari situasi dan kondisi yang ditampilkan dalam tahap pertama dan fasilitator menjelaskan pemahaman akan gender dan anggaran berkeadilan gender tidak hanya di tingkat teori dan konsep saja melainkan juga dengan didukung oleh data temuan penelitian WRI sebagai perbandingan. Pada tahap kedua ini, dilakukanlah proses pengembangan kapasitas para peserta dalam memahami perspektif gender. Secara umum, dalam tahap ini, setiap peserta membuka diri terhadap ide-ide baru dan mulai memahami perspektif gender dan pentingnya anggaran berkeadilan gender.

 

Pada tahap ketiga yang merupakan tahap terakhir, staf WRI dan para peserta bersidang secara demokratis dan merancang jadwal pelatihan dan advokasi yang akan dilaksanakan oleh WRI. Jadwal ini harus disesuaikan dengan waktu penganggaran APBD di setiap wilayah.


2. Pelatihan Penganggaran bagi para pemangku kepentingan di 8 kota/wilayah

 

WRI melaksanakan program anggaran berkeadilan gender di 8 wilayah/kota di Indonesia. Berdasarkan pengalaman dari program yang sedang berjalan ini, tampak bahwa para pemangku kepentingan di tiap-tiap wilayah belum memiliki pemahaman yang cukup akan perspektif gender dan kelebihannya untuk digunakan dalam membuat kebijakan dan alokasi anggaran yang ditujukan bagi kelompok-kelompok marjinal. Hampir sebagian besar wilayah/kota menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan sipil tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat dalam perumusan dan alokasi anggaran. Berdasarkan pengalaman dari program anggaran berkeadilan gender ini, untuk kurun waktu tiga tahun kedepan terdapat kebutuhan untuk menyelenggaran kegiatan pengembangan kapasitas dalam hal ini perspektif gender dan keterampilan untuk mengawasi dan melakukan advokasi atas kebijakan dan alokasi anggaran.

 

Tujuan pelatihan ini, secara umum, adalah untuk meningkatkan kemampuan perwakilan organisasi masyarakat dan pemerintah dalam proses penganggaran yang sensitif terhadap kaum miskin dan kelompok-kelompok marjinal termasuk perempuan. Pelatihan ini ditujukan untuk:

  1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat pengimplementasian anggaran yang tidak berkeadilan gender;
  2. Menganalisis implementasi anggaran yang tidak menggunakan perspektif gender di wilayah penelitian; dan 
  3. Mengidentifikasi mitra di wilayah administratif lokal untuk mempromosikan implementasi anggaran berkeadilan gender. 

 

Representasi para peserta di pelatihan ini berbeda dengan representasi selama persiapan pelatihan di 8 wilayah/kota. Kegiatan pelatihan untuk kalangan eksekutif dan legislatif juga berubah. Mereka yang diundang dari kalangan eksekutif dan legislatif berasal dari Komisi Anggaran C, D, dan E, perempuan anggota DPRD, kepala seksi atau subseksi Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Ketenagakerjaan, forum para pemangku kepentingan, LSM anti korupsi, LSM perempuan, dan PKK. Beberapa alasan dibalik perubahan representasi peserta ini ialah: (1) agar pihak-pihak yang diundang terkait dengan isu-isu yang ditangani oleh WRI; (2) agar pihak-pihak tersebut memiliki akses dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran; dan (3) agar program dapat mencapai tujuannya secara efektif.

 

Proses yang dijalani para peserta dalam mencapai tujuan program meliputi: (1) identifikasi tingkat pemahaman konsep, perspektif gender, dan metode analisis; (2) penggunaan diskusi kelompok dan pleno untuk mengidentifikasi dan memetakan isu-isu gender; (3) diskusi terkait anggaran berkeadilan gender; (4) meneliti dokumen anggaran di setiap kelompok kerja (DASK) melalui diskusi kelompok dan pleno dengan memakai studi kasus Kota Bandung; dan (5) merancang dasar bagi kinerja dan anggaran berkeadilan gender melalui diskusi kelompok dan pleno. Untuk menutup pelatihan ini, para peserta merancang kegiatan tindak lanjut setelah pelatihan usai.

 

Selama diskusi kelompok dan pleno, para peserta mendapatkan pemahaman gender yang lebih baik dan mereka juga mengakui bahwa mereka masih melakukan kesalahan dalam proses penganggaran yang berkeadilan gender.

 

Disetiap diskusi kelompok, WRI dapat mengeksplorasi isu-isu lokal yang khas secara lebih mendalam. Karakteristik dari isu-isu terefleksikan dalam rencana tindak lanjut masing-masing kelompok. Karakteristik dari isu-isu ini mendorong rekonstruksi perspektif gender yang berbeda dari sebelumnya. Wilayah Solok akan mensosialisasikan gender dan anggaran berkeadilan gender di setiap sektor kehidupan dengan tanggung jawab yang dipegang oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dengan bantuan Bupati Solok.

 

Sementara itu, wilayah Kebumen akan membentuk sebuah forum yang mengontrol penganggaran anggaran berkeadilan gender untuk mengalokasikan dana agar perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan desa. Kota Mataram akan mensosialisasikan gender dan anggaran berkeadilan gender ke semua pihak khususnya badan legislatif yang tidak menghadiri pelatihan serta ke pejabat eselon 3 meski mereka tidak terlibat dalam penganggaran. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Gianyar. Gianyar akan mensosialisasikan pentingnya perspektif gender. Kota Aceh akan mensosialisasikan perspektif gender meskipun Qanun Nomor 3 Tahun 2003 akan membuat proses ini sulit untuk dilakukan. Meski demikian, peserta dari kalangan legislatif akan membuat hal ini mungkin untuk dilakukan. Kota Pontianak juga akan melakukan hal yang sama dengan membuat sebuah forum seperti forum di Kebumen dan Kepala Bagian Sosial dan Budaya Pontianak yang akan memegang tanggung jawab ini.


3. Advokasi Kebijakan


Menurut WRI, advokasi kebijakan terkait perencanan dan penganggaran harus menjadi sebuah program yang menggunakan perspektif gender dan pro kaum miskin sekaligus mendukung kaum marjinal. Program ini diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan di 8 wilayah/kota untuk melakukan advokasi kebijakan dan alokasi anggaran dengan menggunakan perspektif gender. Advokasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan alokasi anggaran yang sensitif gender di 8 wilayah/kota. ***