Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2014 hingga Februari 2015, KPK telah melakukan penyelidikan terhadap 684 perkara, penyidikan terhadap 419 perkara dan penuntutan sebanyak 326 perkara. Dari perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK tersebut, ada beberapa perkara yang pelakunya adalah perempuan. [1]  Menurut catatan KPK, sejak tahun 2006 hingga 2016 terdapat 46 perempuan terjerat kasus korupsi di Indonesia. [2] Berdasarkan data-data tersebut terlihat bahwa korupsi dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, kerapkali dalam pengungkapan tindak korupsi di media massa, cara memberitakan perempuan pelaku korupsi tidak sama dengan laki-laki pelaku korupsi.

 

Pemahaman berbasis gender dalam upaya mencegah dan memerangi korupsi masih sering diabaikan. Korupsi seringkali dilihat sebagai persoalan netral gender yang tidak memiliki implikasi berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Kenyataannya, Laporan Ketimpangan Gender Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-84 dari 144 negara dalam hal kesetaraan gender. [1]  Oleh karenanya, korupsi tidak seharusnya dilihat sebagai persoalan yang netral gender karena ketimpangan gender mengkondisikan interaksi dan kerentanan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki.

 

Korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan dan pertumbuhan suatu negara, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dampak dari tindakan korupsi dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, baik itu oleh masyarakat perempuan maupun laki-laki. Meski demikian, dengan adanya kenyataan ketimpangan relasi gender di masyarakat, maka perempuan, khususnya perempuan yang dipandang memiliki status dan posisi yang lebih rendah, menjadi lebih rentan terpapar pada korupsi dan konsekuensinya. Seksualitas perempuan juga acapkali menjadi sasaran untuk melemahkan perempuan dan menjadikan perempuan sebagai obyek kekerasan dan pemerasan, termasuk dalam konteks korupsi. Kondisi ini umumnya terjadi di negara-negara dengan tingkat kesenjangan gender (gender gap) yang signifikan. Laporan The Global Gender Gap 2017 yang dirilis oleh World Economic Forum mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-84 dari 144 negara dalam hal kesetaraan gender.

 

Gambaran singkat ini menunjukkan bahwa korupsi dan ketidaksetaraan gender menjadi persoalan yang saling terkait satu sama lain. Dalam konteks korupsi, kondisi relasi gender yang timpang seringkali memudahkan terjadinya obyektifikasi terhadap perempuan, semisal dalam kasus sexual extortion atau pemerasan seksual. Korupsi lebih jauh juga meminggirkan kelompok perempuan yang rentan karena korupsi memiskinkan perempuan, menjauhkan perempuan dari akses atas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta meninggalkan perempuan semakin jauh di belakang dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

 

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini