Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Studi Kasus di Sembilan Daerah di Indonesia: Aceh, Solok, Sukabumi, Tasikmalaya, Samarinda, Kutai Barat, Kendari, Bali, Mataram dan Kupang

“The Beijing Platform for Action includes a detailed set of recommendations to all sectors of the local and international communities to enhance women’s political participation and decision-making.” (Karam, 1998, h.1)

 

Adalah menarik mencermati Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 yang mengatur tata cara pemilihan Geucik (kepala kampung). Ketertarikan itu semakin bertambah ketika membaca bab 3, pasal 8 ayat (1) tentang persyaratan menjadi Geucik. Ada empat belas persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat Geucik, dan yang tertulis dalam point Mampu bertindak menjadi imam shalat: Sementara itu, dalam hukum islam dalam perspektif masyarakat umum, hanya laki-lakilah yang dapat menjadi imam shalat bagi perempuan dan laki-laki, sedangkan perempuan tidak dapat menjadi imam shalat bagi laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak memiliki peluang untuk menjadi Geucik dan sekaligus menegaskan bahwa kekhawatiran akan menguatnya kekuasaan yang mengabaikan perempuan bukannya tidak beralasan. Hal itu dapat diinterpretasikan bahwa dalam pemilihan Geucik, perempuan mengalami diskriminasi. Cara interpretasi ini sekaligus menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya peraturan daerah, nilai-nilai patriarki lokal menguat. Ini artinya, yang pada satu sisi ruang publik perempuan menjadi tertutup.

 

Kenyataan itu mendorong hadirnya pertanyaan, “Apa sebenarnya yang memicu tertutupnya ruang publik perempuan?” Pertama, tertutupnya ruang publik perempuan itu bertolak dari persoalan representasi manusia, termasuk representasi perempuan sebagai produk budaya. Kedua, interpretasi atas produk budaya yang berkaitan dengan representasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan agama. Hal itu sejalan dengan temuan Drage (1999) yang menyatakan bahwa interpretasi atas hak asasi perempuan dipengaruhi oleh nilai sosio-kultural dan agama.

 

Selanjutnya, peraturan daerah tersebut merupakan salah satu bukti bahwa keberadaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memicu pembuatan peraturan daerah-peraturan daerah (Perda) di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu terjadi bukan hanya di Banda Aceh, akan tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, di Samarinda sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, diproduksi 25 Peraturan Daerah, sedangkan di tahun sebelumnya, tercatat ada 23 Perda(2000), 15 Perda (1999), 19 Perda (1998), 23 Perda (1997), dan 15 Perda (1996).

 

Produktifitas Perda itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, yakni sebagai respon untuk menata ulang hubungan kekuasaan yang sentralistis menuju desentralistis. Namun, perlu dipertanyakan, apakah pemerataan kekuasaan itu mengandung pula pemahaman pemerataan yang berperspektif gender. Ada kekhawatiran bahwa desentralisasi ke penguasa lokal, jika tidak diimbangi dengan kesadaran gender, dapat menguatkan tatanan patriarki di tingkat lokal, seperti yang ditunjukkan oleh Qanun kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002.

 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 butir satu menyatakan, “Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah”. (Bratakusumah dan Solihin, 2002, h. 4). Oleh karena itu, salah satu persyaratan untuk menjadi Geucik di atas, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Covention on The Elemention of All Form of Discrimination Against Women) atau dikenal sebagai Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Dengan undang-undang itu, Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban membuat kebijakan publik yang menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

 

Ratifikasi dan pengundangan konvensi tersebut diharapkan menjadi sebuah intervensi yang mampu mengubah tatanan politik nasional karena mempertimbangkan keterlibatan perempuan, pihak yang selama ini tidak mendapat kesempatan untuk terlibat dalam menjalankan institusi politik, sesuatu yang mempengaruhi kehidupan seluruh warga negara. Perubahan yang diharapkan bukan semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkar pengambil keputusan, akan tetapi juga pada kepentingan perempuan yang menjadi perihal dalam penyelenggaraan politik.

 

Beberapa kasus berkaitan dengan isu perempuan dan penerapan peraturan daerah pun mengemuka pula di daerah lain seperti di Jakarta dan Kendal, Jawa Tengah. Salah satu inti dari peraturan itu adalah menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, baik di ranah domestik maupun publik (Kompas, 14/6/2001). Fakta itu menunjukkan bahwa otonomi daerah yang seharusnya menjamin demokratisasi yang melibatkan seluruh warga dalam partisipasi politik, justru menghadirkan diskriminasi.

 

Tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal baik di tingkat nasional maupun lokal besar pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan. Hal ini disebabkan karena kehidupan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga politik formal. Kondisi yang sedemikian itu sangat ditentukan oleh siapa yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, perspektif apa yang digunakan serta ideologi apa yang tersembunyi di balik kebijakan publik yang diberlakukan. Oleh karena itu, perlu dikaji secara komprehensif dan mendalam tentang peran dan posisi perempuan dalam partisipasi dan keterwakilan dalam politik dan kebijakan publik di era otonomi daerah.

Publikasi Terbaru

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini