Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

WRI atas dukungan Program Representasi (ProRep)-USAID telah melakukan penelitian kebijakan sejak 2011. Hasil dari penelitian kebijakan ini diharapkan berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Penelitian kebijakan tersebut tidak hanya menghasilkan rekomendasi dan analisis yang baik, tetapi juga bagaimana cara mengkomunikasikan hasil penelitian tersebut dengan baik. Misalnya dalam menghasilkan policy paper ataupun policy brief yang baik, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: fokus, relevansi, profesionalitas dan orientasi publik, berdasarkan data yang kredibel, bahasa yang mudah dipahami, dan menawarkan rekomendasi spesifik. Diharapkan penulisan policy paper ataupun policy brief tersebut lebih tepat sasaran.

 

Peserta pelatihan terdiri dari lembaga penelitian (think tank) mitra kerja ProRep dan masyarakat sipil (civil society organization/CSO). Yaitu: LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Paramadina Public Policy Institute (PPPI); Women Research Institute (WRI), Centre for Strategic & International Studies (CSIS); Institute for Research & Empowerment (IRE); DEMOS; The Habibie Centre; The Indonesia Institute; Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD); Perkumpulan Prakarsa; Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASSPUK); Indonesia Parliamentary Centre (IPC); Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan Perhimpunan AKSARA (Yogyakarta). Peserta dari WRI diwakili oleh dua peneliti WRI yaitu Frisca Anindita dan Benita Nastami.

 

Tujuan Pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas produk-produk hasil penelitian, seperti Policy Paper dan Policy Brief. Diharapkan think tank dan CSO dapat membangun komunikasi yang lebih baik dalam mendesiminasikan hasil-hasil kerjanya kepada para pengambil kebijakan.


Proses Diskusi dan Pelatihan

Selasa, 1 April 2014

Sesi 1: “Differentiating effective and poor policy research paper”

 

Policy Paper adalah makalah kebijakan, perbedaan antara makalah ilmiah dengan makalah kebijakan terletak pada perbedaan isu yang diangkat. Pada makalah kebijakan isu yang diangkat mengenai kebijakan dan pada hasil akan diberikan rekomendasi kebijakan.

 

Penyusunan policy paper dimaksudkan untuk menjembatani gap atau kesenjangan antara peneliti dengan pembuat kebijakan. Fungsi dari policy paper adalah menjadi alat bantu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan publik. Sebuah Policy Paper dapat diidentifikasi sebagai sebuah kriteria policy paper yang baik dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Fokus pada satu isu kebijakan
  2. Menjelaskan relevansi kebijakan dengan hal yang dibahas
  3. Profesional dan berorientasi pada kebijakan publik
  4. Argumen jelas dan solid berdasarkan data dan penelitian yang kredibel
  5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami
  6. Memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik

 

Exercise 1: Klinik Policy Paper

 

Setiap peserta pelatihan diminta untuk membawa dokumen atau produk kebijakan hasil kerja lembaga masing-masing. Berdasarkan dokumen tersebut para peserta akan diminta menuliskannya kembali menjadi dokumen kebijakan yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh pengambil kebijakan.

 

Pada sesi ini peserta pelatihan diminta untuk saling memberi masukan bagi policy paper peserta lain.

Penyusuanan policy paper harus meliputi beberapa hal, seperti:

  • Pentingnya statement pembuka yang menarik, statement pembuka akan menentukan apakah policy paper tersebut dibaca hingga selesai. 
  • Data yang ditampilkan harus fokus pada data yang benar-benar terkait dan mendukung hal yang dikaji. 
  • Argumentasi dan rekomendasi harus sesuai dengan data dan analisisnya.
  • Penggunaan smartart (seperti: foto, gambar, tabel, grafik dll) yang sesuai akan mempermudah pembaca dalam memahami kajian permasalahan yang dibedah.
  • Pentingnya penggunaan pilihan istilah dan bahasa penulisan, sebab, pilihan bahasa dan istilah menunjukkan posisi keberpihakan, selain itu penekanan intonasi penggunaan bahasa dapat memberikan efek persuasif.

 

Sesi 2: “Developing the frame of writing Policy Research Paper”

 

Hal yang perlu dilakukan sebelum menyusun policy paper adalah menyusun outline.
Beberapa hal untuk mempermudah penyusunan policy paper:

  • Menentukan fokus atas isu kebijakan yang akan dibahas
  • Menentukan siapa audiens yang akan menjadi pembaca sasaran, dan menggaris bawahi hal penting dan urgensi dari policy paper bagi audiens. 
  • Memetakan seberapa jauh pengetahuan audiens mengenai isu yang akan dibahas.
  • Melakukan kajian awal, terkait policy paper atau kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.
  • Memetakan apa perbedaan policy paper yang akan dibuat dengan policy paper yang telah ada.

 

Dalam melakukan kajian beberapa istilah terkait kajian kebijakan seperti policy paper, policy brief, policy review, fact sheet, maupun executive summary. Jenis kajian tersebut tidak memiliki perbedan yang signifikan. Audiens dari kertas kajian kebijakan adalah pembuat kebijakan maupun masyarakat umum, untuk merespon isu yang sedang hangat.

 

Perbedaan antara policy paper, policy brief, policy review, fact sheet, dan executive summary merupakan masalah nomenklatur, namun demikian jenis kajian kebijakan tersebut memiliki poin pembahasan yang sama yakni membahas isu terkait kebijakan, melakukan analisis masalah, dan menyampaikan opsi kebijakan atau rekomendasi yang perlu diambil.

 

Level Kajian Kebijakan dari yang paling sederhana: 1) Policy Brief, 2) Policy Notes, 3) Policy Paper dan 4) Policy Review: perlu menunjukkan celah dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada

 

Exercise 2: Menyusun Outline Kajian Kebijakan

 

Pada sesi terakhir di hari pertama pelatihan ditutup dengan pemberian tugas bagi peserta pelatihan. Tugas pertama bagi peserta pelatihan adalah menyusun outline kajian kebijakan yang akan dilakukan dengan mengkaji satu kebijakan sesuai dengan fokus kajian masing-masing lembaga. Pembahasan tugas dilakukan pada sesi pertama pelatihan dihari kedua.


Rabu, 2 April 2014

 

Review Sesi 1 & 2 dan Exercise 1 & 2

  • Penyusunan policy paper diperlukan adanya positioning, pentingnya menentukan keberpihakan.
  • Penggunaan indeks sebagai pembuka pada Policy Brief dapat menjadi pengantar dalam membuat policy paper, disarankan untuk mencantumkan juga indikator dalam menyusun indeks, sebab tidak semua audiens memahami indikator yang digunakan. 
  • Policy Paper perlu dikemas secara menarik, kemasan Policy Research Paper dan Policy Brief harus disesuaikan dengan target yang dituju, menggarisbawahi poin-poin penting dengan membuat Sub Poin Penting akan memudahkan pembaca dalam memahaminya. Sekaligus menarik minat pembaca untuk membacanya sampai selesai. Selain itu membuat paparan dan penyajian data yang ringkas dan menarik juga menjadi poin penting, komparasi data dari tahun ke tahun dapat membuat tampilan data menjadi lebih menarik.


Sesi 3 & 4: Language and presentation of Policy Research Paper and Policy Brief

 

Dalam membuat Policy Paper menjadi sebuah presentasi dibutuhkan outlining yang baik. Data dalam bentuk angka menjadi poin penting sekaligus menarik, namun data yang ditampilkan adalah data yang kegunaannya relevan dan mendukung argumen. Perlu ada koneksi antara data dengan rekomendasi.

 

Penggunaan abstrak tidak diperlukan dalam penyusunan policy paper, sebagai pengganti dapat digunakan bullet point untuk meng-highlight poin-poin penting dari kajian, untuk mengakomodasi kebiasaan policy maker yang tidak begitu telaten membaca.

 

Sesi 5: Reviewing dan Editing Policy Research Paper dan Policy Brief

 

Review

Semakin teliti review terhadap suatu Policy Research Paper dan Policy Brief maka menunjukkan kualitas suatu lembaga, dalam hal ini internal peer review. Beberapa pertanyaan sebelum melakukan review:

  1. Bagaimana pendekatan anda dalam mereview Policy Research Paper dan Policy Brief?
  2. Berapa lama waktu yang anda sediakan untuk mereview Policy Research Paper dan Policy Brief?
  3. Bagaimana langkah-langkah proses mereview anda?
  4. Siapa yang akan anda minta terlibat dalam proses review  Policy Research Paper anda? (tim internal yang tidak terlibat dalam proses atau pihak eksternal seperti akademisi, experties, dll)

 

Mekanisme Peer Review

 

Mekanisme review sebaiknya menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam proses produksi naskah-naskah Policy Research Paper dan Policy Brief dari hasil Penelitian. Review terhadap Policy Research Paper dan Policy Brief dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

  1. Mengecek kembali konten masing-masing Policy Research Paper dan Policy Brief
  2. Meninjau kembali gaya penulisan draft Policy Research Paper dan Policy Brief
  3. Meninjau kembali bahasa draft Policy Research Paper dan Policy Brief (tone)
  4. Membaca ulang dan merevisi kembali Policy Research Paper dan Policy Brief berulang-ulang
  5. Meminta saran dan masukan dari kolega
  6. Menggunakan check list

 

Editing

 

Proses mengedit adalah proses kolaboratif dari negosiasi antara penulis dan editor guna mencapai kesepahaman bersama. Idealnya subuah lembaga mempunyai editor internal, baik editor substansi maupun editor bahasa. Sebagai proses kolaboratif editing melibatkan banyak pihak seperti editor, co-editor, copy editor, proof reader, dan reviewer. Editing juga membutuhkan komunikasi yang efektif antara penulis dan pihak-pihak lainnya. Penulis dapat mengembangkan draft dari hasil negosiasi.

 

Pengecekan Ulang

 

Dalam proses editing termasuk pula di dalamnya adalah melakukan pengecekan ulang. Proses pengecekan ulang dapat menggunakan check list atau pertanyaan bantuan untuk mengidentifikasi apakah tujuan penyusunan policy paper sudah terpenuhi.

  • Apakah paper telah memenuhi tujuan?
  • Apakah sudah menyajikan argumentasi efektif untuk audiens?
  • Apakah judul yang digunakan sudah menarik?
  • Apakah ringkasan eksekutif sudah mewakili keseluruhan isi paper?
  • Apakaah pembahasan masalah sudah meyakinkan pembaca sebagai suatu masalah yang urgent?
  • Apakah rekomendasi kebijakan anda sudah jelas dan dapat diaplikasikan?
  • Apakah semua lampiran sudah mendukung paper anda?

 

Penutup

 

Policy Paper memiliki peranan penting sebagai media komunikasi organisasi think tank dalam menyampaikan advokasi kepada pembuat kebijakan yang relatif tidak memiliki banyak kesempatan untuk membaca policy paper dengan jumlah halaman yang terlalu banyak. Oleh karena itu, pelibatan organisasi-organisasi think tank dalam pelatihan ini bermanfaat untuk melakukan komunikasi dengan pembuat kebijakan dengan membuat policy paper yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam rangkaian proses penyusunan policy paper ditekankan pula pentingnya peer review khususnya oleh tim internal yang tidak terlibat dalam proses penyusunan atau dapat pula dilakukan pihak eksternal.

 

Beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi WRI adalah perlunya membuat policy brief dengan lebih terfokus pada satu isu kebijakan disertai dengan tampilan data sederhana dan menarik. Hal ini dapat membangun minat pembaca untuk menyelesaikan policy brief hingga akhir dan mengetahui urgensi masalah yang dikaji dalam policy paper. Selain itu, pentingnya proses peer review baik oleh tim internal yang tidak terlibat maupun oleh pihak eksternal akan meningkatkan kualitas policy brief dan policy paper yang akan dihasilkan. WRI menyadari bahwa proses peer review menjadi bagian yang mutlak dilakukan untuk memperoleh tanggapan terhadap kelayakan dan kualitas dari suatu produk penelitian. ***

 

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini